Para analis mengatakan kesepakatan dagang dua tingkat akan menjadi norma baru untuk menahan praktik dumping Tiongkok
EtIndonesia. Setelah Amerika Serikat dan Vietnam menandatangani perjanjian dagang, Beijing kembali mengeluarkan peringatan akan membalas negara-negara lain yang tengah bersiap menandatangani kesepakatan serupa dengan Washington, menjelang tenggat 9 Juli yang ditetapkan Gedung Putih untuk kesepakatan perdagangan.
Dalam perjanjian yang ditandatangani pada 2 Juli, barang-barang dari AS akan masuk ke pasar Vietnam tanpa tarif, sementara semua barang dari Vietnam yang dikirim ke Amerika Serikat akan dikenakan tarif sebesar 20 persen. Barang apa pun yang dikirim ulang (transshipment) melalui Vietnam ke AS akan dikenakan tarif sebesar 40 persen.
Transshipment merujuk pada produk-produk dari Tiongkok dan negara lain yang dialihkan melalui Vietnam lalu diekspor ke Amerika Serikat untuk menghindari tarif yang lebih tinggi.
Mitra impor terbesar Vietnam adalah Tiongkok, dan tujuan ekspor utamanya adalah Amerika Serikat.
Pada 3 Juli, juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok menyatakan bahwa rezim komunis Tiongkok “dengan tegas menentang pihak mana pun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan Tiongkok” dan bahwa “Tiongkok akan dengan tegas membalasnya.”
Rezim Tiongkok mengeluarkan peringatan serupa pada akhir Juni dan April.
Kesepakatan dengan Vietnam ini adalah perjanjian dagang ketiga yang ditandatangani Amerika Serikat, setelah sebelumnya menandatangani kesepakatan dengan Inggris dan Tiongkok, saat para mitra dagang AS berlomba untuk mencapai kesepakatan sebelum tenggat 9 Juli yang ditetapkan oleh pemerintahan Trump demi menghindari tarif yang lebih tinggi.
Meski Tiongkok sendiri telah menandatangani perjanjian dagang dengan Amerika Serikat, Beijing tetap waspada terhadap negara lain yang meneken kesepakatan yang bisa menghentikan praktik pengiriman ulang barang-barangnya serta mengecualikan Tiongkok dari rantai pasokan global yang andal.
Ekonom Taiwan Edward Huang mengatakan kepada Epoch Times pada 3 Juli bahwa dunia kini mencermati perjanjian dagang AS–Vietnam “karena semua orang tahu bahwa Vietnam adalah titik transit terpenting Tiongkok untuk praktik transshipment-nya.”
Pengamat Tiongkok berbasis di AS, Wang He, mengatakan bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, “di bawah tekanan dari Amerika Serikat, Vietnam harus secara ketat menerapkan aturan, jadi akan sulit bagi produk-produk Tiongkok untuk terus mengubah asal barang mereka melalui Vietnam.” Ia menambahkan bahwa kini tinggal persoalan “detail dalam mendefinisikan asal produk antara Vietnam dan Amerika Serikat.”
‘Norma Global’
Yang ditakuti oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) adalah dampak simbolik dari Vietnam yang menandatangani perjanjian dagang dua tingkat dengan Amerika Serikat, yang menurut Huang akan menjadi norma baru secara global.
“Sebagai contoh, perjanjian dagang antara Amerika Serikat dan Inggris akan menjadi model bagi Uni Eropa. Negara-negara dengan struktur industri yang mirip dengan Vietnam juga akan menggunakan perjanjian Vietnam sebagai model untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat, yang kemudian akan menjadi aturan baru dalam perdagangan internasional,” kata Huang.
Ekonom makro asal Taiwan, Henry Wu, sependapat. Ia mengatakan kepada Epoch Times pada 3 Juli bahwa seperti halnya Vietnam, negara-negara seperti Kamboja, Madagaskar, dan Lesotho di Afrika, semuanya telah dikenai tarif tinggi oleh Amerika Serikat karena keterlibatan mereka dalam praktik transshipment.
“Kali ini, Amerika Serikat ingin menggunakan Vietnam sebagai contoh untuk menutup celah ini, dan itulah sebabnya rezim Tiongkok merespons keras, tetapi itu tidak akan berhasil,” katanya.
Seorang pedagang dari Shenzhen, yang berbicara secara anonim karena alasan keamanan, mengatakan kepada Epoch Times dalam beberapa hari terakhir bahwa saat Amerika Serikat meningkatkan pelacakan dan penyelidikan terhadap produk-produk Tiongkok, semakin sulit bagi produk Tiongkok untuk dikirim ke Amerika melalui negara ketiga.
“Bea cukai di Vietnam, Korea Selatan, dan Malaysia sedang berusaha sekuat tenaga memblokir produk Tiongkok. Per Juni ini, saluran [ekspor] ini semakin tidak dapat diandalkan,” kata pedagang tersebut.
Presiden AS Donald Trump mengatakan pada 1 Juli bahwa Amerika Serikat bisa mencapai perjanjian dagang dengan India untuk mengurangi pembatasan akses pasar bagi perusahaan-perusahaan AS di India.
Trump mengatakan kepada wartawan di dalam pesawat Air Force One, “Saat ini, India tidak membuka akses bagi siapa pun. Saya pikir India akan melakukannya, dan jika mereka melakukannya, kita akan mendapatkan kesepakatan dengan tarif yang lebih rendah, jauh lebih rendah.”
Pada 1 Juli, Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan kepada Fox News bahwa Amerika Serikat dan India sudah hampir mencapai kesepakatan.
“Kami sudah sangat dekat dengan India,” kata Bessent.
Jika perjanjian itu berhasil difinalisasi, India akan bisa menghindari tarif timbal balik sebesar 26 persen yang akan mulai berlaku pada 9 Juli.
Negosiasi perdagangan AS–Uni Eropa juga sedang berlangsung. Tiongkok telah menyerukan agar blok tersebut “saling menghormati kepentingan inti masing-masing.”
Wu mengatakan bahwa upaya PKT tersebut tidak akan berhasil dan Tiongkok tidak punya daya tawar terhadap Uni Eropa untuk menghentikannya membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat.
“Dari perspektif makro, Tiongkok membutuhkan pasar AS dan Eropa untuk menyerap kapasitas produksinya,” ujar Wu.
Wu menambahkan bahwa ia yakin Uni Eropa akan menandatangani perjanjian dagang serupa dengan Amerika Serikat seperti yang dilakukan Inggris, “karena Uni Eropa memiliki surplus perdagangan yang besar dengan Amerika Serikat.”
Yi Ru, Song Tang, dan Luo Ya berkontribusi dalam laporan ini.
