EtIndonesia. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengguncang dunia perdagangan internasional dengan pengumuman kebijakan tarif terbaru yang disebut-sebut sebagai “gelombang proteksionisme” terbesar dekade ini.
Trump secara resmi mengumumkan rencana penerapan tarif 10% terhadap sekitar 100 negara kecil mulai 1 Agustus 2025, sekaligus menetapkan tarif khusus hingga 25% untuk produk impor dari negara-negara besar Asia seperti Jepang dan Korea Selatan.
Surat Resmi untuk Jepang dan Korea Selatan
Pada 7 Juli 2025, publik dibuat heboh setelah Trump mengunggah dua surat resmi melalui platform Truth Social. Surat-surat itu ditujukan langsung kepada Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, dan Presiden Korea Selatan, Lee Jae‑myung. Isinya, semua produk ekspor dari Jepang dan Korea Selatan ke AS akan dikenakan tarif dasar baru sebesar 25%, belum termasuk potensi tarif tambahan pada sektor-sektor strategis seperti otomotif dan elektronik.
Dalam suratnya, Trump menegaskan bahwa kebijakan tarif ini bertujuan mengoreksi defisit perdagangan kronis antara AS dan kedua negara tersebut. Ia juga memperingatkan bahwa jika Jepang atau Korea Selatan membalas dengan menaikkan tarif terhadap produk Amerika, AS akan menaikkan tarif lebih tinggi lagi—persis sebesar nilai kenaikan dari pihak lawan.
Pemerintah AS menyatakan, langkah ini adalah bagian dari strategi negosiasi keras untuk memaksa kedua sekutu utamanya di Asia itu menyepakati perjanjian dagang baru yang dianggap lebih adil dan menguntungkan Amerika Serikat.
Negara Lain Juga Terdampak: Tarif Berlapis Siap Diberlakukan
Tak hanya Jepang dan Korea Selatan, negara-negara lain juga masuk dalam daftar penyesuaian tarif baru AS.
Mulai 1 Agustus 2025, Malaysia dan Kazakhstan akan dikenakan tarif 25%, Afrika Selatan sebesar 30%, sementara Laos dan Myanmar bahkan harus menghadapi tarif setinggi 40%. Menurut analis, kebijakan ini juga diarahkan untuk menghalangi upaya Tiongkok melakukan “relabeling”—yakni mengalihkan rute ekspor melalui negara ketiga demi menghindari tarif AS.
Gedung Putih melalui Sekretaris Pers, Karoline Leavitt, mengumumkan bahwa AS akan mengirimkan setidaknya 12 surat resmi tambahan kepada negara-negara lain pada Senin ini. Dan gelombang surat serupa dipastikan masih akan terus bergulir dalam waktu dekat.
Tarif dasar yang ditetapkan pemerintah AS dipisahkan dari “tarif sektoral”—artinya, produk strategis seperti kendaraan listrik, semikonduktor, atau baja masih bisa dikenakan tarif tambahan di luar angka 25-40% tersebut.
Namun demikian, AS membuka pintu negosiasi. Jika negara-negara tersebut bersedia mencabut hambatan dagang dan kebijakan non-tarifnya, tarif bisa saja diturunkan, atau justru dinaikkan jika kebijakan balasan dianggap tidak bersahabat. Semuanya kini tergantung pada respons masing-masing negara.
Kementerian Keuangan AS: “72 Jam yang Sangat Sibuk”
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, pada 6 Juli kepada CNN menegaskan, “72 jam ke depan akan sangat sibuk.” Bessent memperkirakan, langkah Trump akan memicu serangkaian negosiasi ulang dengan mitra utama Amerika—sementara 100 negara kecil yang perdagangan dengan AS relatif kecil akan menerima surat penetapan tarif 10%. Surat itu, menurut Bessent, bukan ancaman, tapi undangan untuk duduk berunding kembali.
Kepada CNBC, Bessent menyebut: “Banyak negara tiba-tiba mengubah sikap dalam bernegosiasi. Kotak masuk email saya penuh dengan proposal baru sejak kemarin malam. Pekan ini akan menjadi minggu terpadat dalam sejarah diplomasi perdagangan AS.”
Dampak Pasar: Saham dan Obligasi Merespons
Beberapa bulan lalu, Trump sempat menunda pemberlakuan tarif tinggi—keputusan yang membuat pasar saham dan obligasi AS kembali stabil setelah sempat dilanda kekhawatiran soal resesi dan inflasi akibat proteksionisme.
Kini, meski ancaman tarif baru kembali bergema, pelaku pasar tampaknya mulai terbiasa dengan gaya negosiasi “palu gada” ala Trump. Sepanjang masa jabatan Trump, pasar tenaga kerja AS tetap kuat, dan hingga saat ini, lonjakan inflasi akibat tarif tinggi belum terwujud.
Ketua Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih, Stephen Miran, dalam wawancara dengan ABC, menyatakan optimisme tentang kemajuan negosiasi dengan Uni Eropa dan India. Ia juga menyebut, dalam beberapa bulan terakhir, Trump telah berhasil meneken tiga perjanjian dagang penting dengan Inggris, Tiongkok, dan Vietnam.
Vietnam dan Asia Tenggara Ikut Gerah
Merespons tekanan tarif global, Vietnam pada 7 Juli 2025 mengumumkan bea anti dumping baru untuk baja Tiongkok—sebesar 23,1% hingga 27,83% untuk jangka lima tahun. Kebijakan ini menyasar perusahaan besar Tiongkok seperti Baoshan Steel, Maanshan Steel, dan Guangxi Liuzhou Steel Group. Sebagai bagian dari langkah menjaga stabilitas industri dalam negeri, Vietnam juga menghentikan investigasi anti dumping terhadap baja panas dari India.
KTT BRICS Memanas, Brasil Kritik Trump
Pada waktu yang sama, KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, menjadi panggung bagi kritik terhadap kebijakan tarif proteksionis Trump. Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, yang menjadi tuan rumah KTT dan juru bicara utama negara-negara Global South, secara tersirat menilai kebijakan tarif Trump “membahayakan tatanan ekonomi dunia”.
Tak tinggal diam, Trump membalas lewat Truth Social dengan menegaskan bahwa negara manapun yang mengambil posisi “anti-Amerika” bersama BRICS akan otomatis dikenai tarif tambahan 10%. Ia juga mengkritik keras pemerintah Brasil atas perlakuan terhadap mantan Presiden Bolsonaro—yang menurutnya, telah menjadi korban penindasan politik. Trump bahkan menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus Bolsonaro, keluarganya, dan ribuan pendukungnya di Brasil.
Putaran Baru Perundingan dengan Tiongkok: TikTok Kembali Jadi Topik Panas
Pada 4 Juli 2025, Trump mengumumkan bahwa putaran baru negosiasi perdagangan dengan Tiongkok akan digelar awal pekan ini, fokus pada isu-isu strategis, termasuk nasib aplikasi TikTok di AS. Menteri Keuangan Bessent dikabarkan akan segera bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Tiongkok, He Lifeng, untuk menuntaskan putaran negosiasi lanjutan.
Kesimpulan
Dengan kebijakan tarif besar-besaran ini, pemerintahan Trump mengirim sinyal kuat bahwa AS tidak ragu memainkan kartu proteksionisme untuk menegosiasikan ulang tatanan perdagangan dunia. Imbasnya, pasar keuangan, peta aliansi global, hingga agenda geopolitik dipastikan akan bergerak dinamis dalam beberapa minggu ke depan.
Dunia pun kini menanti: apakah negara-negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, bahkan Tiongkok akan berkompromi, atau justru menyiapkan “balas dendam tarif” yang bisa mengubah wajah perdagangan internasional tahun 2025. (***)
