Menhan Taiwan menyebut sistem roket buatan AS tingkatkan kemampuan serang pulau itu
EtIndonesia. TAIPEI — Militer Taiwan secara resmi memasang satu baterai baru yang dilengkapi dengan sistem roket canggih buatan Amerika Serikat untuk memperkuat kemampuan pertahanan pulau tersebut di tengah meningkatnya ancaman militer dari Tiongkok.
Menteri Pertahanan Taiwan, Wellington Koo, memimpin langsung upacara pembentukan baterai tersebut di Kota Taichung, Taiwan tengah, pada 4 Juli. Baterai ini merupakan bagian dari Komando Artileri ke-58 Angkatan Darat dan menjadi unit pertama di Taiwan yang mengoperasikan sistem High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) buatan Lockheed Martin.
Amerika Serikat merupakan pemasok senjata utama bagi Taiwan. Pemerintah Taiwan memesan 29 peluncur HIMARS dan menerima 11 unit pertama pada tahun 2024. Pada Mei lalu, Komando Artileri ke-58 menggelar latihan penembakan langsung pertama menggunakan sistem HIMARS.
Dalam sambutannya, Koo menyatakan bahwa baterai baru ini akan meningkatkan kemampuan serang militer Taiwan serta efektivitas tempur pertahanan secara keseluruhan, sehingga mendukung tujuan pencegahan (deterrence) dan menjaga keamanan nasional. Pernyataan ini disampaikan melalui Kantor Berita Kementerian Pertahanan Taiwan.
Koo menambahkan, sistem HIMARS merupakan terobosan penting dalam kemampuan serangan presisi jarak jauh militer Taiwan.
Dengan jangkauan sekitar 300 kilometer, HIMARS memungkinkan Taiwan untuk menghantam target-target di wilayah pesisir Provinsi Fujian, Tiongkok selatan, jika terjadi konflik. Taiwan dan Tiongkok daratan dipisahkan oleh Selat Taiwan yang lebarnya sekitar 130 kilometer di titik tersempit.
Koo juga mengungkapkan bahwa HIMARS akan menjadi bagian dari persenjataan yang digunakan dalam latihan militer tahunan Taiwan yang dikenal dengan nama Han Kuang.
Latihan Han Kuang tahun ini akan berlangsung selama 10 hari mulai 9 Juli, dua kali lebih lama dari tahun-tahun sebelumnya. Fokus utama latihan tahun ini adalah simulasi taktik “zona abu-abu” yang biasa digunakan militer Tiongkok untuk menguji batas-batas tanpa memicu konflik langsung, sebagai bagian dari skenario invasi terhadap Taiwan.
Partai Komunis Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan telah menyatakan niat untuk merebut pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu atas nama “kebangkitan nasional.”
Namun, bertentangan dengan klaim Beijing, Taiwan secara de facto merupakan negara merdeka dengan pemerintahan demokratis yang dipilih langsung oleh rakyat, konstitusi sendiri, dan mata uang sendiri.
Pada Juni lalu, Presiden Taiwan Lai Ching-te mengunjungi Komando Artileri ke-58 didampingi Menteri Pertahanan Wellington Koo, Panglima Angkatan Darat Jenderal Lu Kun-hsiu, Kepala Dewan Keamanan Nasional Joseph Wu, dan sejumlah pejabat militer lainnya.
Dalam forum Shangri-La Dialogue di Singapura pada Mei lalu, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menegaskan pentingnya menjaga perdamaian di kawasan Selat Taiwan.
“Setiap hari kita melihat militer Tiongkok melecehkan Taiwan. Kegiatan ini berlangsung seiring modernisasi militer Tiongkok yang pesat, termasuk investasi besar dalam senjata nuklir, rudal hipersonik, dan kemampuan serangan amfibi,” ujar Hegseth saat itu.
“Sudah menjadi informasi publik bahwa [pemimpin Tiongkok] Xi Jinping telah memerintahkan militernya untuk siap menginvasi Taiwan pada tahun 2027,” tambahnya.
“Setiap upaya Tiongkok untuk merebut Taiwan dengan kekerasan akan membawa konsekuensi yang menghancurkan bagi kawasan Indo-Pasifik dan dunia.”
Menurut laporan Council on Foreign Relations, sekitar 48 persen dari total 5.400 kapal kontainer dunia melintasi Selat Taiwan pada tahun 2022, menjadikan wilayah tersebut jalur pelayaran vital bagi perdagangan global.
Dalam beberapa tahun terakhir, militer Tiongkok secara rutin mengirimkan pesawat dan kapal perang ke wilayah dekat Taiwan.
Dalam periode 24 jam yang berakhir pada pukul 06.00 waktu setempat pada 5 Juli, Kementerian Pertahanan Taiwan melaporkan telah mendeteksi 18 pesawat militer dan 11 kapal perang Tiongkok berada di sekitar wilayah udara dan perairan Taiwan.
Reuters turut berkontribusi dalam laporan ini.
