EtIndonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa negara mana pun yang menyelaraskan diri dengan kebijakan anti-Amerika yang diusung negara-negara BRICS, akan dikenai tarif tambahan 10%, tanpa pengecualian. Peringatan ini disampaikan menyusul pernyataan bersama para pemimpin BRICS yang secara tidak langsung mengkritik kebijakan tarif Trump baru-baru ini.
Peringatan Tegas Trump: Dukung BRICS = Tambahan Tarif 10%
Pada 6 Juli, lewat media sosial Truth Social, Trump menyatakan: “Negara mana pun yang bersekutu dengan kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenai tambahan tarif 10%. Tidak ada pengecualian untuk kebijakan ini.”
Namun, Trump tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan “kebijakan anti-Amerika”.
Pengamat: Strategi Ambigu untuk Tekan Negara Lain
Ye Yaoyuan, profesor studi internasional dari Universitas St. Thomas, mengatakan bahwa mengkritik kebijakan tarif Trump atau enggan bekerja sama dengan AS soal perdagangan dapat dianggap sebagai tindakan anti-Amerika.
“Saat ini AS memang sedang melakukan pemisahan ekonomi dari Tiongkok, jadi negara mana pun yang menjalin kerja sama erat dengan Tiongkok bisa dianggap oleh Trump sebagai berpihak pada kebijakan anti-Amerika,” ujar Ye.
Ia juga menilai bahwa ketidakjelasan definisi “anti-Amerika” adalah bagian dari strategi ambigu Trump untuk membingungkan negara lain.
“Dengan strategi ambigu ini, negara-negara lain tidak tahu apa yang bisa memicu tarif tambahan. Jadi, mungkin yang paling aman adalah secara terbuka tidak mendukung pernyataan BRICS,” kata Ye.
BRICS Kritik Tarif AS, Trump: Mereka Ingin Merugikan AS
KTT BRICS yang berlangsung dua hari dan berakhir pada 7 Juli di Brasil, menghasilkan pernyataan bersama yang menyindir keras tarif tinggi AS. Pernyataan itu menyebut tarif AS tidak sesuai aturan WTO dan merugikan ekonomi global.
Menanggapi hal ini, pada konferensi pers Gedung Putih 7 Juli, sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Levitt, menjawab pertanyaan NTD dan mengatakan bahwa Presiden menganggap BRICS berusaha merugikan kepentingan AS.
“Tugas utama Presiden adalah menempatkan kepentingan AS sebagai prioritas. Jadi, beliau akan melakukan tindakan apa pun yang diperlukan untuk mencegah negara-negara lain memanfaatkan AS dan rakyatnya,” katanya.
Ancaman Trump: Jika BRICS Serang Dolar, Tarif 100% Akan Dijatuhkan
Pada KTT BRICS sebelumnya di Kazan, Rusia, Rusia mengusulkan sistem pembayaran alternatif guna menghindari dominasi sistem keuangan Barat dan sanksi terhadap Moskow.
Menanggapi ini, Trump sebelumnya pernah memperingatkan, bahwa jika BRICS mencoba menggantikan dominasi dolar AS, maka tarif hingga 100% akan dijatuhkan terhadap mereka.
Menurut Wang He, kolumnis Epoch Times: “AS adalah kekuatan utama ekonomi global. Jadi, sangat sulit bagi negara manapun untuk menghadapi AS secara langsung. Maka dari itu, kebijakan keras Trump memang memiliki efek penakut.”
Perpecahan Internal BRICS: Demokrasi vs Otoriter
BRICS terdiri dari negara demokratis seperti India dan negara otoriter seperti Tiongkok, Rusia, dan Iran. Menurut Wang He, hal ini membuat BRICS sulit menyatukan sikap tegas melawan AS secara kolektif.
“Trump bersikap keras, dan BRICS sebagai blok kolektif sulit bergerak melawan AS. Karena di dalamnya ada konflik kepentingan yang besar antar anggota,” katanya.
BRICS Tanpa Xi dan Putin, Efektivitas Diperlemah
KTT BRICS tahun ini juga tidak dihadiri oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Menurut Ye Yaoyuan: “Tanpa dukungan Tiongkok dan Rusia, BRICS tidak akan eksis. Meski tidak hadir, mereka tetap menjadi aktor dominan di balik agenda BRICS.”
Sementara itu, Wang He menilai: “Ketiadaan Xi dan Putin membuat KTT BRICS kehilangan daya tawar. Ini mencerminkan konflik internal di tubuh BRICS.”
Wang juga menambahkan bahwa ketidakhadiran Xi bisa jadi strategi Tiongkok untuk menghindari konfrontasi langsung dengan AS, terutama setelah tercapainya kerangka kesepakatan antara AS dan Tiongkok.
“Tiongkok sadar bahwa AS punya banyak cara untuk menekan mereka, sementara mereka sendiri hampir tak punya kartu selain logam tanah jarang. Maka itu, Beijing memilih menghindar agar tak jadi sasaran utama.”
Menteri Keuangan AS Akan Bertemu Pejabat Tiongkok
Sebagai kelanjutan dari hubungan bilateral, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan pada 7 Juli bahwa ia akan menggelar pertemuan dengan pejabat Tiongkok dalam beberapa minggu ke depan untuk membahas perdagangan dan isu-isu terkait. (Hui/asr)
Sumber : NTDTV.com
