oleh: Peter Dahlin
Juli ini menandai peringatan 26 tahun penganiayaan brutal yang dilakukan rezim komunis Tiongkok terhadap latihan spiritual Falun Gong.
Kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) Safeguard Defenders baru-baru ini merilis data mengenai penahanan dan penghukuman terhadap para praktisi Falun Gong antara tahun 2008 hingga 2022. Informasi ini secara gamblang menggambarkan penganiayaan yang masih berlangsung terhadap latihan tersebut, lebih dari dua dekade setelah pertama kali dikriminalisasi melalui Pasal 300 Undang-Undang Anti-Kultus yang digunakan untuk mendiskreditkan kelompok ini.
Pasal 300 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menjadi alat utama untuk menargetkan para praktisi Falun Gong. Pasal ini mengkriminalkan “mengorganisir atau memanfaatkan sekte mistik atau organisasi kultus, atau menggunakan takhayul untuk merusak pelaksanaan hukum dan ketentuan administratif negara.” Vonis berdasarkan pasal ini dapat berujung pada hukuman maksimal tujuh tahun penjara, tanpa batasan bagi kasus yang dianggap “serius.”
Studi dari Safeguard Defenders menemukan bahwa rata-rata hukuman penjara bagi seseorang yang divonis berdasarkan Pasal 300 adalah lebih dari lima tahun—lebih dari dua kali lipat rata-rata 2,3 tahun untuk kejahatan “menyulut perselisihan dan memprovokasi masalah,” sebuah tuduhan yang juga kerap digunakan untuk menganiaya para pembangkang dan pembela HAM di Tiongkok.
Latar belakang penganiayaan ini berakar pada peristiwa 22 Juli 1999, ketika Partai Komunis Tiongkok (PKT) secara resmi melarang Falun Gong dan menyatakannya sebagai “ancaman bagi stabilitas sosial dan politik” setelah sebuah aksi protes damai di Beijing. Jumlah pengikut yang besar—diperkirakan mencapai puluhan juta orang pada saat itu—dan kemampuan mereka untuk mengorganisasi demonstrasi besar-besaran membuat pihak Partai merasa terancam, sehingga memicu pelarangan. PKT kemudian menggunakan Pasal 300 untuk menargetkan para praktisi Falun Gong, yang mengarah pada penangkapan, penahanan, dan vonis yang panjang.
Data yang dikumpulkan oleh Safeguard Defenders mengungkap gambaran yang suram. Banyak praktisi yang meninggal dunia dalam tahanan, sementara yang lain menjadi korban pengambilan organ secara paksa, dianiaya di luar sistem peradilan, serta ditahan di kamp kerja paksa atau rumah sakit jiwa. Kantor 610, sebuah organisasi rahasia milik Partai yang dibentuk pada Juni 1999 untuk mengawasi pemberantasan Falun Gong, kemungkinan memainkan peran dalam menentukan lamanya hukuman bagi mereka yang dituduh melanggar Pasal 300. Meskipun Kantor 610 tampaknya telah dibubarkan pada 2018, penganiayaan terhadap Falun Gong masih berlanjut hingga sekarang.
Baru-baru ini, Safeguard Defenders mengumpulkan data atas sekitar 1.400 kasus penuntutan terhadap praktisi Falun Gong, mendokumentasikan nama, jenis kelamin, lokasi, dugaan pelanggaran, serta lamanya hukuman. Temuan ini menyoroti penganiayaan yang terus berlangsung terhadap para praktisi Falun Gong dan juga memungkinkan perbandingan dengan kasus-kasus lain yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.
Data tersebut dibagi ke dalam tiga era politik berdasarkan pemimpin PKT pada waktu itu: masa jabatan kedua Hu Jintao (2008–2012), masa jabatan pertama Xi Jinping (2013–2016), dan masa jabatan kedua Xi (2017–2022). Lebih dari setengah kasus menggunakan Pasal 300, yang menunjukkan tekad PKT untuk menghukum para praktisi Falun Gong.
Data juga menunjukkan bahwa Pasal 300 telah digunakan untuk mengkriminalkan puluhan sekte terlarang lainnya, seperti Gereja Tuhan Yang Mahakuasa (The Church of the Almighty God). Faktanya, umat Kristen di Tiongkok, terutama yang tergabung dalam gereja rumah bawah tanah, kini semakin menjadi sasaran Pasal 300—sebuah perkembangan yang relatif baru dan semakin menunjukkan bagaimana PKT memandang spiritualitas sebagai ancaman eksistensial terhadap cengkeramannya atas kekuasaan.
Secara geografis, sebagian besar kasus tercatat terjadi di wilayah timur laut Tiongkok, dengan Heilongjiang menjadi provinsi dengan jumlah kasus tertinggi. Data juga mengungkap ketimpangan gender, di mana jumlah perempuan yang divonis berdasarkan Pasal 300 antara tahun 2008 hingga 2022 mencapai 50 persen lebih banyak dibanding laki-laki.
Perbandingan antara kasus Pasal 300 dengan pelanggaran terkait HAM lainnya, seperti Pasal 293 (menyulut perselisihan dan memprovokasi masalah) dan Pasal 105 (subversi terhadap negara dan hasutan untuk menggulingkan negara), menyoroti beratnya hukuman yang dihadapi oleh para praktisi Falun Gong. Rata-rata lamanya hukuman untuk vonis Pasal 300 adalah 5,2 tahun—jauh lebih lama dibanding rata-rata 2,3 tahun untuk vonis Pasal 293.
Singkatnya, para praktisi Falun Gong hingga hari ini masih menghadapi kemungkinan hukuman yang jauh lebih berat dibanding hampir semua kelompok lain di Tiongkok, dan seringkali hanya karena keyakinan mereka—bukan karena tindakan tertentu.
Terlepas dari perubahan kepemimpinan politik dan berlalunya waktu, penganiayaan PKT terhadap Falun Gong tetap tidak berubah. Data ini menjadi pengingat yang tegas akan pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Tiongkok, serta perlunya perhatian dan tindakan internasional yang mendesak untuk mengatasi ketidakadilan ini.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah pendapat penulis dan tidak mencerminkan pandangan dari The Epoch Times.
Peter Dahlin adalah pendiri LSM Safeguard Defenders dan salah satu pendiri LSM Tiongkok berbasis di Beijing, China Action (2007–2016). Ia adalah penulis buku Trial By Media dan kontributor dalam buku The People’s Republic of the Disappeared. Ia tinggal di Beijing sejak tahun 2007 hingga ditahan dan dipenjara secara rahasia pada tahun 2016, lalu dideportasi dan dilarang masuk kembali. Sebelum tinggal di Tiongkok, ia bekerja untuk pemerintah Swedia dalam isu-isu kesetaraan gender, dan kini menetap di Madrid, Spanyol
