EtIndonesia. Ketika operasi militer Israel di Gaza masih berlangsung di tengah tekanan internasional yang semakin besar, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu bersama Presiden AS, Donald Trump, menegaskan bahwa penyelamatan sandera tetap menjadi prioritas utama. Keduanya sepakat bahwa segala aksi militer di Gaza akan difokuskan terlebih dahulu pada upaya menyelamatkan sandera, seraya menegaskan tidak akan menghentikan operasi hanya karena tekanan internasional.
Pernyataan tegas ini dikutip dari “The Times of Israel”, yang melaporkan bahwa baik Netanyahu maupun Trump kini memandang optimis peluang tercapainya kesepakatan damai. Amerika Serikat juga dikabarkan telah memberitahu para mediator bahwa mereka tidak akan membiarkan Israel memulai kembali perang di Gaza secara sepihak. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa upaya diplomasi masih menjadi jalan utama di tengah konflik yang belum menemukan titik akhir.
Di pihak lain, Hamas mengumumkan kesiapan mereka untuk membebaskan 10 sandera yang masih hidup serta menyerahkan 18 jenazah sebagai bagian dari syarat negosiasi gencatan senjata. Proses negosiasi intensif ini sedang berlangsung di Doha, dengan melibatkan sejumlah pihak internasional sebagai mediator.
Trump Desak Amnesti untuk Netanyahu, Soroti Stabilitas Politik Israel
Dalam perkembangan politik domestik Israel, Donald Trump secara terbuka menyerukan kepada otoritas Israel agar segera membatalkan sidang korupsi terhadap Netanyahu. Bahkan, Trump menyarankan agar Presiden Israel memberikan amnesti penuh kepada Netanyahu. Menurut Trump, Netanyahu adalah “pahlawan besar Israel” yang seharusnya dilindungi, bukan justru dijadikan korban “perburuan politik”.
Trump meyakini bahwa proses hukum yang menjerat Netanyahu dapat mengganggu jalannya negosiasi gencatan senjata serta berpotensi membahayakan stabilitas dan keamanan nasional Israel. Seruannya ini menuai pro-kontra di berbagai kalangan, baik di Israel maupun di komunitas internasional.
Dinamika Politik Amerika: Trump Ancam Ambil Alih Kota New York jika Dipimpin “Komunis”
Ketegangan politik juga terjadi di Amerika Serikat, khususnya di Kota New York. Kandidat Wali Kota New York, Zohran Mamdani, sebelumnya menyatakan bahwa jika terpilih dan Netanyahu berkunjung ke New York, ia akan menangkap Perdana Menteri Israel tersebut. Pernyataan ini langsung direspons keras oleh Trump.
Pada 9 Juli 2025, Trump menegaskan bahwa jika Zohran Mamdani, benar-benar terpilih sebagai Wali Kota, dia tidak akan segan-segan menggunakan kewenangan federal untuk menata ulang Kota New York. Trump bahkan menyebutkan kemungkinan menempatkan kota itu di bawah kendali pemerintahan federal langsung, demi mencegah New York dipimpin oleh sosok yang dia sebut sebagai “komunis”. Menurut Trump, jika hal itu terjadi, “New York akan hancur” dan dia siap turun tangan demi menyelamatkan kota yang sangat dia cintai.
Trump juga menyoroti kebijakan Zohran Mamdani yang dinilai kontroversial, seperti mengubah kepemilikan supermarket pribadi menjadi aset milik pemerintah kota. Dia menyebutkan bahwa John Catsimatidis, pemilik supermarket terkenal di New York, sampai menelpon dirinya secara pribadi karena khawatir akan terjadi pengambilalihan paksa oleh pemerintah.
Normalisasi Hubungan Timur Tengah: Suriah dan Arab Saudi Jajaki Perdamaian dengan Israel
Di tengah konflik Gaza yang masih memanas, sebuah langkah diplomatik penting muncul dari Timur Tengah. Pada tanggal 9 Juli 2025, delegasi dari Arab Saudi dan Suriah melakukan kunjungan langka ke parlemen Israel untuk membahas upaya normalisasi hubungan kedua negara dengan Israel.
Aktivis Suriah, Rawan Osman, mengungkapkan bahwa presiden baru Suriah, Ahmed al-Sharaa, melihat perdamaian dengan Israel sebagai peluang langka dalam seabad terakhir. Dia bahkan mengapresiasi serangan Israel terhadap Hizbullah, yang dinilainya berkontribusi pada kejatuhan rezim lama Suriah pada Desember lalu. Jurnalis kawasan Teluk, Al Khamis, juga menegaskan bahwa Israel harus benar-benar serius berupaya hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara di kawasan.
Langkah AS: Cabut Status Teroris dan Sanksi untuk Suriah, Dukung Abraham Accords
Langkah diplomatik AS semakin nyata setelah pemerintahan Trump mengumumkan pencabutan status kelompok bersenjata Hayʾat Tahrīr al‑Sham (HTS) di Suriah sebagai organisasi teroris, kebijakan yang ditandatangani langsung oleh Menteri Luar Negeri, Rubio. Keputusan ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa AS berkomitmen membantu Suriah kembali bergabung dengan komunitas internasional.
Sumber-sumber diplomatik menyebutkan bahwa Trump telah melakukan pertemuan rahasia dengan Presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa, dan mendorong Suriah untuk mengikuti jejak negara-negara Arab lainnya bergabung dalam Abraham Accords—sebuah perjanjian damai yang dimotori AS untuk menciptakan tatanan baru di Timur Tengah.
Tidak hanya itu, pekan lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif yang mencabut sejumlah sanksi ekonomi terhadap Suriah yang telah diberlakukan sejak tahun 2004. Pencabutan ini meliputi pelonggaran larangan ekspor dan pembatasan transaksi keuangan, langkah yang sangat dinanti oleh dunia usaha dan masyarakat Suriah. Namun, AS tetap mempertahankan sanksi keras terhadap lingkaran dalam mantan Presiden Assad dan kelompok milisi pro-Iran, sebagai bagian dari komitmen menekan aktor-aktor yang dianggap menghambat proses perdamaian.
