EtIndonesia. Pada 6 Juli 2025, surat kabar berbahasa Inggris asal Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), mempublikasikan sebuah artikel yang segera mengundang spekulasi di ranah politik internasional: ke mana arah langkah Xi Jinping selanjutnya? Jika isu-isu elite kekuasaan biasanya beredar di kalangan YouTuber atau media sosial sebagai rumor kamar tidur alias “gosip kasur”, maka bila SCMP yang meliput, istilahnya berubah menjadi “melempar angin” (signal leak)—sebuah tanda adanya kode politik yang dilemparkan ke ruang publik.
Sejak SCMP diakuisisi oleh Alibaba Group pada 2015, media ini sering mengambil peran unik di setiap fase perubahan besar dalam politik Tiongkok. Khususnya, SCMP kerap menjadi medium “penebar angin” atas dinamika di jajaran elit militer dan pemerintahan Tiongkok. Di balik setiap “signal leak”, terdapat kerjasama antara sumber internal dan pihak media: media mendapat akses eksklusif untuk meningkatkan kredibilitas dan daya saingnya, sementara sumber membutuhkan platform kredibel guna menyampaikan pesan politik kepada kelompok tertentu di dalam sistem kekuasaan.
Seni membaca “angin” yang ditebar SCMP juga menjadi pembicaraan tersendiri di kalangan analis. Sering kali satu artikel tampak membahas banyak hal, namun inti pesannya hanya terselip dalam beberapa kalimat yang ditujukan kepada audiens khusus. Di dunia politik Tiongkok, siapa yang mampu “mendengar suara dalam genderang”, dialah yang memahami maksud sebenarnya dari pesan tersebut.
Isi Artikel SCMP: Sinyal Distribusi Kekuasaan Xi Jinping
Artikel SCMP tanggal 6 Juli 2025 tersebut merupakan tanggapan atas hasil rapat Politbiro PKT pada 30 Juni, yang membahas peraturan baru bagi mekanisme kerja lembaga pengambilan keputusan pusat PKT. Judulnya bahkan terang-terangan menyebut: “Aturan Baru PKT Mengisyaratkan Xi Jinping Mulai Melepas Lebih Banyak Kekuasaan.”
Dari judulnya saja, sudah tampak bahwa artikel ini mencoba menyorot adanya perubahan dalam pola dominasi kekuasaan Xi Jinping, walaupun belum dapat dipastikan apakah pelepasan kekuasaan itu dilakukan secara sukarela atau terpaksa.
Frasa “melepas kekuasaan” sendiri diambil dari analisis seorang pengamat yang dikutip dalam artikel. Ada juga komentator anonim yang menyatakan, kelahiran peraturan baru tersebut merupakan sinyal kuat bahwa Xi memang bersiap untuk pensiun, dan saat ini adalah fase krusial bagi transisi kekuasaan di Tiongkok. Pendapat seperti ini sejalan dengan rumor kasur yang sudah lama beredar di lingkaran elite Beijing.
Namun, dalam tradisi peliputan politik Tiongkok, artikel seperti ini juga akan menyisipkan pandangan kontra: bahwa Xi Jinping tidak betul-betul hendak mundur, melainkan hanya membagi sebagian tugas agar bisa fokus pada kebijakan strategis. SCMP pun tidak memihak, melainkan melempar pertanyaan ke ruang publik—apakah benar sedang terjadi transfer kekuasaan? Di sinilah pentingnya membaca pesan-pesan “angin” elite Zhongnanhai, karena keterlibatan SCMP pada isu seperti ini sangat jarang terjadi tanpa ada kepentingan tersembunyi dari lingkaran kekuasaan Beijing.
Fakta-fakta Terkini: Xi Jinping Mulai Menghilang dari Panggung Diplomatik
Fakta berikutnya yang menambah kuat dugaan adanya transisi adalah absennya Xi Jinping dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Rio de Janeiro, Brasil pada 6-7 Juli 2025. PKT menolak undangan pemerintah Brasil dengan alasan jadwal Xi yang “bentrok dengan agenda lain”. Namun, sejak awal Juli hingga saat artikel ini ditulis, Xi tidak memiliki agenda luar negeri lain yang lebih penting. Aktivitasnya hanya sebatas kunjungan kerja dalam negeri ke Shanxi pada 7-8 Juli 2025, yang sebenarnya dapat dijadwalkan ulang.
Sebagai gantinya, Perdana Menteri Li Qiang yang mewakili Tiongkok di KTT BRICS dan melanjutkan kunjungan diplomatik ke Mesir. Sementara Xi tetap absen dari forum-forum internasional, semakin memperkuat analisis bahwa Xi tengah menjalani masa transisi kekuasaan atau setidaknya sedang melakukan pembagian kewenangan secara bertahap.
Dua Sisi Narasi: Sinyal Transisi atau Strategi “Show of Force”?
Namun, tidak sedikit yang berpendapat sebaliknya: Xi Jinping masih memegang kendali penuh, dan akan tetap tampil dalam agenda-agenda penting. Misalnya, pada 3 September mendatang akan digelar parade besar memperingati Hari Kemenangan Anti-Jepang. Menurut tradisi, Xi harus hadir sebagai inspektur pasukan—sebuah peran simbolik pemimpin tertinggi Tiongkok. Sebelumnya, Xi juga dijadwalkan hadir di Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Shanghai.
Kedua argumen ini tidak selalu berlawanan. Sangat mungkin, distribusi kekuasaan dilakukan atas sepengetahuan dan seizin Xi sendiri, sehingga stabilitas politik tetap terjaga. PKT sangat menghindari citra kekacauan menjelang transisi, belajar dari kejatuhan Soviet yang justru runtuh akibat perebutan kekuasaan terbuka.
Parade 3 September dan KTT Shanghai menjadi semacam “ujian terakhir” bagi Xi: apakah ini benar-benar pertunjukan kepercayaan diri terakhir (the last fireworks) sebelum pensiun, atau justru langkah konsolidasi kekuasaan? Dengan waktu tersisa lebih dari satu bulan, berbagai sinyal dan peristiwa selanjutnya patut diamati.
Pelajaran dari Tragedi Soviet: Menghindari “Keputusan Fatal di Detik Terakhir”
Mengupas isu transisi kekuasaan, PKT sangat berhati-hati agar tidak mengulang tragedi Soviet. Sejarah membuktikan, Soviet pernah tiga kali mengalami transfer kekuasaan brutal yang berujung perpecahan dan kehancuran negara. Tiga fase besar itu adalah:
- Pasca-Kematian Stalin (1953): Soviet sempat dipimpin kolektif (Beria, Malenkov, Khrushchev), namun segera terjadi persaingan. Beria akhirnya dieksekusi, Malenkov disingkirkan, dan Khrushchev menang mutlak setelah menumpas kelompok lawan lewat Kongres XX (1956). Pergolakan ini memicu Revolusi Hungaria 1956 yang direpresi secara brutal. Mao Zedong, pemimpin Tiongkok saat itu, sangat terpengaruh oleh trauma “Khrushchev effect”, sehingga memberlakukan pembersihan internal untuk mengamankan posisinya.
- Jatuhnya Khrushchev (1964): Khrushchev digulingkan koalisi Brezhnev cs saat sedang berlibur di Laut Hitam, akibat kebijakan yang dianggap merusak solidaritas partai dan tentara, serta kegagalan reformasi ekonomi. Khrushchev akhirnya “dipensiunkan” secara terhormat, tidak dieksekusi, meskipun sempat ada niat membunuhnya.
- Kudeta Agustus 1991 (819) terhadap Gorbachev: Pemicu utama adalah keinginan Gorbachev menandatangani federasi baru yang memperlonggar kontrol pusat Soviet, menimbulkan kemarahan kelompok garis keras. Kudeta gagal karena elite Soviet sendiri sudah terpecah, dan rakyat berani melawan. Soviet pun bubar seketika.
PKT menyaksikan kehancuran Soviet sebagai peringatan keras. Transisi kekuasaan di Tiongkok, seberat apapun pertarungan internalnya, selalu dijaga agar “bertarung dalam pintu tertutup”, tidak sampai terbuka ke publik. Tragedi Tiananmen 1989 juga menjadi pelajaran, ketika keputusan soal masa depan Zhao Ziyang akhirnya diambil lewat kompromi: bukan eksekusi seperti di era Soviet, melainkan pemecatan dan tahanan rumah.
Kasus Kudeta Gagal dan Pembelajaran Tiongkok
Contoh nyata bagaimana PKT belajar dari sejarah Soviet adalah penanganan kasus Zhou Yongkang (mantan anggota Politbiro dan kepala keamanan Tiongkok) yang terlibat kudeta pada 2012. Kudeta yang disebut-sebut sebagai “Insiden Xinhuamen” ini digagalkan berkat kecepatan mobilisasi pasukan khusus. Namun, pembersihan besar baru dilakukan dua tahun kemudian setelah Xi benar-benar kukuh di tampuk kekuasaan, sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas nasional.
Tantangan Baru PKT: Disorder Sosial dan Kecepatan Kemerosotan
Yang membedakan situasi Tiongkok kini dari Soviet adalah tingkat disorder sosial yang jauh lebih kompleks: dari masalah ekonomi, keamanan pribadi, pangan, hingga masa depan anak-anak. Rasa aman masyarakat semakin terancam. Kasus-kasus seperti insiden “pecah kaca” di kereta api hingga skandal pencemaran makanan di TK Gansu menjadi pemicu ledakan opini publik yang mengancam stabilitas sosial.
Fenomena paradoksal terjadi: masyarakat nyata lebih banyak diam dan patuh, namun di dunia maya, kemarahan dan ketidakpuasan meledak tanpa henti. Kontradiksi ini tidak akan bertahan selamanya; cepat atau lambat, akan terjadi perubahan besar.
Penutup: Ke Mana Arah Xi Jinping?
Analisis sinyal “angin” dari SCMP menandakan bahwa transisi kekuasaan Xi Jinping bisa saja sudah berlangsung secara bertahap—entah karena faktor usia, tekanan internal, atau strategi memperpanjang umur kekuasaan PKT sendiri. Namun, tidak ada kepastian kapan dan dalam bentuk apa transisi itu akan benar-benar terjadi.
PKT kini berada di titik kritis. Jika gagal mengelola transisi kekuasaan secara mulus, bukan tidak mungkin Tiongkok mengalami “tragedi Soviet jilid II”. Namun jika berhasil, PKT mungkin akan menulis ulang sejarah transisi elite kekuasaan dunia modern.
Untuk saat ini, dunia hanya bisa menanti: apakah parade 3 September menjadi pesta perpisahan Xi Jinping, atau justru babak baru konsolidasi kekuasaan?
