Kasus keracunan timbal massal di taman kanak-kanak Tianshui, Gansu, Tiongkok memicu kemarahan publik, terlebih karena pemerintah berusaha bungkam dan “menjaga stabilitas.” Pada saat yang sama, terungkap bahwa sebuah perusahaan Tiongkok harus membayar ganti rugi hampir 300 juta yuan kepada seorang balita di Amerika Serikat yang tertelan baterai remote AC buatan Tiongkok. Ini semakin memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah Tiongkok (PKT).
EtIndonesia. Pada 7 Juli, Zurich Insurance mengeluarkan pengumuman klaim besar, mengungkap bahwa nasabah perusahaan manufaktur Tiongkok mereka harus membayar ganti rugi atas kasus hukum di AS yang melibatkan seorang anak kecil. Namun, pengumuman itu tidak menyebutkan nama pabrikan remote kontrol tersebut.
Zurich menerima laporan dari nasabahnya pada April 2023, menyatakan bahwa perusahaan tersebut mengekspor remote AC ke AS. Pada Juli 2022, seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun di AS tertelan baterai remote tersebut di rumah, yang menyebabkan kerusakan permanen pada saluran pencernaannya. Orang tua bocah tersebut menganggap desain produk cacat sehingga menyebabkan anak mereka bisa tertelan baterai, dan mereka mengajukan gugatan ganti rugi sebesar USD 125,2 juta (sekitar 900 juta yuan).
Setelah berdiskusi dengan pihak tergugat dan pengacara, Zurich menyarankan penyelesaian damai. Akhirnya, kedua pihak sepakat menyelesaikan kasus ini dengan pembayaran USD 40 juta (sekitar 287 juta yuan).
Zurich telah membayar setengah dari jumlah tersebut, yaitu 141,28 juta yuan (sekitar USD 20 juta) pada 18 Juni 2025, dan menyatakan batas pertanggungan polis telah tercapai. Kasus pun resmi ditutup.
Pengumuman ini segera viral di internet Tiongkok, dan dijadikan bahan kritik terhadap pemerintah oleh warganet yang tengah marah atas kasus keracunan timbal anak-anak di Gansu. Komentar seperti:
- “Baru kali ini saya sadar betapa pentingnya punya kewarganegaraan asing.”
- “Kalau kejadian ini terjadi di Tiongkok dan orang tua menggugat, pasti dituduh ‘pemerasan.’”
Selain itu, pada 10 Juli, pemerintah PKT mencoba “mengalihkan isu Gansu” dengan mempromosikan berita lama tentang kasus darah anak-anak AS yang terpapar timbal ke trending topic di Weibo. Berita lama itu merujuk pada insiden 2014 di Flint, Michigan, di mana perubahan sumber air minum menyebabkan ribuan anak mengalami paparan timbal dalam darah, dan pada 2021, para korban menerima ganti rugi lebih dari USD 626 juta.
Namun, langkah ini justru memperburuk kemarahan publik. Warganet dengan sinis bertanya:
“Gansu dapat kompensasi berapa?”
Pada 1 Juli, terungkap bahwa di Taman Kanak-Kanak Hexi Peixin di Distrik Maiji, Tianshui, Gansu, ratusan guru dan murid menunjukkan kadar timbal dalam darah yang sangat tinggi, dengan banyak anak dirawat di rumah sakit karena keracunan timbal.
Pakar medis menyatakan bahwa keracunan timbal dapat menyebabkan kerusakan kecerdasan permanen. Namun, orang tua korban justru mengalami tekanan dan kesulitan dalam mengakses pemeriksaan dan perawatan medis, bahkan dihalangi oleh pihak berwenang.
Pemerintah kota Tianshui diketahui memerintahkan rumah sakit memalsukan hasil tes darah, sehingga banyak orang tua harus membawa anak-anak mereka ke provinsi lain untuk diperiksa dan dirawat.
Pemerintah Provinsi Gansu bahkan mengirim pejabat untuk “menjaga stabilitas” di luar provinsi, mengawasi dan menekan orang tua yang membawa anak-anak mereka berobat ke Xi’an. Guru TK yang sakit juga dilarang dirawat, dan orang tua diancam harus membawa anak kembali ke Tianshui jika ingin biaya pengobatan ditanggung.
Informasi dari sumber di Shanghai menyebutkan bahwa pemerintah Shanghai juga menekan rumah sakit agar tidak menerima pasien dari Gansu, dan melarang dokter diwawancarai soal kasus ini. Warganet marah besar, menulis: “PKT benar-benar busuk!”
Setelah kejadian itu, pemerintah setempat mengklaim bahwa sumber keracunan timbal berasal dari bahan pewarna di dapur TK, yang jelas tidak masuk akal dan membuat publik semakin mengecam dan mengejek.
Beberapa warganet menyelidiki lebih lanjut dan menemukan bahwa di sebelah TK terdapat stasiun transfer tambang timbal-seng milik BUMD, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa pemerintah sengaja menyembunyikan pencemaran lingkungan dan menghindari tanggung jawab. (Hui/asr)
Sumber : NTDTV.com


