EtIndonesia. Baru-baru ini, Hudson Institute, sebuah lembaga think tank terkemuka di Washington, Amerika Serikat, menerbitkan laporan berjudul “Tiongkok Pasca-Komunisme: Mempersiapkan Diri untuk Era Pasca-PKT”.
Laporan ini membahas bagaimana komunitas internasional seharusnya merespons jika rezim Partai Komunis Tiongkok (PKT) runtuh, dan menyusun cetak biru menyeluruh untuk menghadapi era “pasca-PKT”, serta menyerukan kepada para pembuat kebijakan agar serius menghadapi risiko dan peluang tersebut.
Laporan ini ditulis oleh Yu Maochun atau Miles Yu, Direktur Pusat Kajian Tiongkok di Hudson Institute. melibatkan banyak pakar di bidang militer, intelijen, ekonomi, hak asasi manusia, serta hukum tata negara. Isinya mencakup berbagai bidang kunci.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa PKT saat ini menghadapi berbagai tantangan internal yang besar, seperti:
- Perlambatan pertumbuhan ekonomi,
- Penuaan populasi,
- Krisis properti, dan
- Tingkat pengangguran tinggi di kalangan pemuda.
Di sisi internasional, hubungan dagang dengan AS, Uni Eropa, dan negara-negara lain semakin tegang. Selain itu, kebijakan koersif PKT terhadap negara-negara di belahan bumi selatan telah menyebabkan pengaruh global Tiongkok menurun drastis.
Laporan menyatakan bahwa meskipun PKT telah melewati banyak krisis di masa lalu, keruntuhan mendadaknya tetap merupakan kemungkinan yang nyata, sehingga berbagai pihak perlu melakukan persiapan.
Laporan menekankan bahwa menjaga stabilitas Tiongkok pasca-PKT membutuhkan kerja sama internasional, dan Amerika Serikat sebagai pemimpin global harus memainkan peran kunci dalam memastikan stabilitas serta mendorong transformasi damai menuju sistem demokratis di Tiongkok. Para pakar memperingatkan bahwa jika situasi tidak ditangani dengan baik, dampaknya dapat mengguncang tatanan dunia.
Beberapa saran utama dalam laporan ini termasuk:
- Pasukan Operasi Khusus AS (SOF) harus membantu pemerintah sementara untuk menstabilkan situasi, melindungi infrastruktur penting, dan mendukung terbentuknya pemerintahan baru secara damai.
- Peringatan tentang ancaman strategis dari riset senjata biologis oleh militer PKT, disertai dengan strategi penanganannya.
Setelah kejatuhan PKT, para pakar juga menyarankan:
- Restrukturisasi modal,
- Privatisasi dan desentralisasi,
- Membangun sistem keuangan yang bebas dan terbuka, guna merombak struktur keuangan Tiongkok.
Laporan ini juga menyarankan agar:
- Washington menarik perusahaan dan warga negaranya dari Tiongkok,
- Menghapus entitas Tiongkok dari sektor-sektor penting ekonomi AS, dan
- Mengelola aset-aset Tiongkok yang berada di AS.
Laporan ini juga mencakup analisis dan usulan terkait:
- Restrukturisasi militer PKT,
- Pembubaran aparat keamanan dan intelijen PKT,
- Publikasi arsip-arsip negara untuk transparansi publik, serta
- Pembentukan sistem demokrasi konstitusional dan perumusan konstitusi baru.
Para pakar juga menyoroti pentingnya perlindungan hak asasi manusia selama masa transisi, dan menyarankan agar AS campur tangan untuk mencegah kekerasan sipil, perang saudara, dan balas dendam politik. Perhatian khusus diberikan kepada lima wilayah otonom: Guangxi, Xinjiang, Tibet, Mongolia Dalam, dan Ningxia. Laporan ini juga menekankan perlunya menangani tuntutan kelompok berkeyakinan seperti umat Kristen dan praktisi Falun Gong. (Hui/asr)
