Mengabaikan keberatan dari India dan Bangladesh yang khawatir proyek bendungan raksasa baru akan mempengaruhi kondisi hidrologi kawasan, pemerintahan Partai Komunis Tiongkok (PKT) baru-baru ini mengumumkan bahwa proyek pembangkit listrik tenaga air di bagian hilir Sungai Yarlung Tsangpo (dikenal sebagai Brahmaputra di India) telah resmi dimulai. Publik khawatir proyek ini tidak hanya memicu konflik diplomatik, tetapi juga berisiko besar seperti proyek Bendungan Tiga Ngarai (Three Gorges Dam).
EtIndonesia. Pada 19 Juli, Perdana Menteri partai Komunis Tiongkok Li Qiang menghadiri upacara peletakan batu pertama proyek pembangkit listrik tenaga air Sungai Yarlung Tsangpo di Nyingchi, Tibet. Ini secara resmi mengumumkan dimulainya pembangunan.
Media pemerintah PKT melaporkan bahwa proyek ini akan mengandalkan metode pemotongan tikungan sungai dan pengalihan aliran melalui terowongan, serta membangun lima bendungan bertingkat. Total investasi diperkirakan sekitar 1,2 triliun yuan (sekitar 2.600 triliun rupiah). Listrik yang dihasilkan utamanya akan disalurkan ke wilayah lain di Tiongkok, dan sebagian kecil untuk kebutuhan lokal di Tibet.
Sebelumnya, media Hong Kong melaporkan bahwa India dan Bangladesh—yang berada di hilir Sungai Yarlung Tsangpo—telah menyatakan penolakan terhadap proyek ini.

“Pembangunan bendungan dapat merusak lingkungan alam, terutama di Dataran Tinggi Qinghai-Tibet. Menurut hukum internasional, sungai lintas negara tidak boleh dialirkan atau ditahan melebihi 40% volume airnya. Namun, demi memenuhi kebutuhan listriknya sendiri, Tiongkok tetap nekat membangun proyek raksasa ini,” ujar Shen Mingshi, peneliti di Institut Penelitian Keamanan Nasional Taiwan.
Shen menjelaskan bahwa proyek ini sempat tertunda lama karena penolakan dari negara-negara tetangga. Fakta bahwa proyek ini kini dimulai menunjukkan bahwa kebutuhan listrik Tiongkok sudah sangat mendesak, sehingga mereka mengabaikan kritik internasional dan aturan perlindungan lingkungan demi membangun pembangkit listrik tersebut.
“Rezim PKT hanya peduli pada keuntungan jangka pendek dan tidak memiliki perencanaan jangka panjang. Banyak proyek raksasa seperti ini didorong oleh departemen pemerintah yang berharap mendapatkan anggaran besar, seperti dulu saat pembangunan Bendungan Tiga Ngarai—meski banyak suara penolakan. Bagi elit partai, proyek besar = peluang besar untuk korupsi,” kata Li Yuanhua, mantan dosen di Universitas Normal Ibu Kota (Beijing).
Li menambahkan, proyek besar semacam ini sering kali dijalankan karena ambisi otoriter pemimpin tertinggi dan kepentingan korupsi para pejabat tingkat menengah dan atas. Soal dampaknya bagi masyarakat dan masa depan, tidak jadi pertimbangan mereka.
Parlemen Tiongkok (PKT) sudah mengumumkan rencana pembangunan “super bendungan” di wilayah perbatasan Tiongkok-India pada Maret 2021, dan proyek ini disetujui pada Desember 2024.
Dari estimasi volume dan skalanya, proyek bendungan ini diperkirakan akan menghasilkan 300 miliar kilowatt-jam listrik per tahun, lebih dari tiga kali kapasitas tahunan Bendungan Tiga Ngarai.
Shen Mingshi menyatakan: “Proyek seperti ini menyimpan risiko besar, sebagaimana Bendungan Tiga Ngarai. Banyak ahli mencatat, meskipun bendungan itu tampaknya menyimpan air dan menghasilkan listrik dalam jumlah besar, kenyataannya efisiensinya jauh di bawah harapan semula.”
Faktanya, Bendungan Tiga Ngarai tidak pernah mencapai separuh kapasitas produksi yang dijanjikan. Selain itu, proyek ini menimbulkan masalah besar relokasi penduduk, dan bahkan setelah gempa Sichuan pada 2008, ada spekulasi bahwa konstruksi bendungan berkontribusi pada bencana tersebut.
Ahli sumber daya air Tiongkok di Jerman, Wang Weiluo, pernah menulis pada tahun 2021 bahwa proyek ini melanggar aturan kawasan konservasi alam Tiongkok sendiri, dan menyebut pembangunan ini sebagai ekspresi nasionalisme ekstrem oleh rezim PKT.
Tahun 2023, pakar strategi India dan kolumnis Brahma Chellaney menulis di Nikkei Asia bahwa lokasi bendungan ini berada di zona patahan antara lempeng India dan Eurasia, yang tergolong wilayah paling berbahaya di dunia. Ia menyebut proyek ini sebagai “bom air waktu” yang bisa menyebabkan bencana tak terpulihkan.
Washington Post juga melaporkan pada Desember lalu bahwa pembangunan proyek ini berisiko memicu kembali konflik perbatasan antara Tiongkok dan India.
Li Yuanhua menjelaskan lebih lanjut: “Kalau kamu memotong aliran sungai utama, itu seperti memutus aliran darah tubuh manusia. Rantai ekologi dan sistem iklim akan terganggu besar-besaran. Banyak ahli telah mengingatkan soal ini.”
Li menegaskan bahwa membangun bendungan raksasa tanpa memahami struktur geologi lokal sangat berbahaya. Selain kerusakan ekosistem dan risiko bencana geologi, akibatnya bisa bersifat permanen. Negara-negara maju bahkan mulai meninggalkan pembangunan proyek bendungan raksasa karena dampaknya terlalu merugikan.
Shen Mingshi menekankan bahwa Sungai Yarlung Tsangpo adalah sungai lintas negara. Jika terjadi masalah teknis, dampaknya akan berskala internasional dan bisa memicu konflik diplomatik besar dengan negara tetangga seperti India dan Bangladesh. (Hui/asr)
Song Feng | Luo Ya | Gao Yu – NTDTV.com


