oleh Zhou Xiaohui
Pada 14 Juli, Presiden AS Trump menyatakan ketidakpuasannya terhadap Presiden Putin karena tidak memenuhi janjinya, dan mengatakan bahwa ia akan menyediakan senjata baru untuk Ukraina, mengenakan tarif 100% terhadap Rusia jika tidak mencapai kesepakatan gencatan senjata dalam 50 hari. Selain itu, Amerika Serikat juga akan mengenakan tarif sekunder kepada negara-negara pendukung Rusia. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte dalam pertemuan dengan para senator AS juga memperingatkan bahwa jika Brasil, PKT, India dan negara lainnya masih terus berdagang dengan Rusia, mereka ini bisa terkena sanksi sekunder AS yang tidak ringan.
Menurut data, sanksi ekonomi luar negeri AS dibagi menjadi sanksi primer dan sanksi sekunder. Sanksi primer terutama berperan dalam membatasi warga negara Amerika Serikat (termasuk perusahaan AS) dan non-Amerika Serikat yang memiliki “koneksi” dengan Amerika Serikat, yaitu jika perusahaan melibatkan produk, teknologi, atau perangkat lunak AS, dan lokasi transaksi mencakup AS, selain itu menggunakan dolar AS atau sistem keuangan AS. Sedangkan sanksi sekunder terutama membatasi negara lain, yaitu negara atau entitas yang memiliki aktivitas perdagangan dengan negara-negara yang telah dijatuhi sanksi oleh AS.
Meskipun Trump tidak menyebutkan negara-negara mana saja yang mungkin dikenakan sanksi sekunder, tetapi ketiga negara yang disebutkan oleh Mark Rutte akan menanggung beban terberat. Karena ketiga negara ini telah membeli minyak dan produk minyak Rusia sejak invasi militer Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Di antara mereka, PKT membeli sekitar 45% hingga 50% minyak Rusia, India membeli sekitar 40%, dan pembeli lainnya termasuk negara-negara Amerika Latin seperti Brasil.
Perlu dicatat bahwa sebelum invasi Rusia ke Ukraina, selama kunjungan Putin ke Beijing, departemen dan perusahaan PKT dan Rusia telah menandatangani 15 dokumen kerja sama, termasuk di antaranya kontrak pembelian dan penjualan untuk ekspor minyak, gas alam, dan komoditas lainnya dari Rusia ke PKT.
Sebagai contoh, Rosneft dan China National Petroleum Corporation (CNPC) menandatangani perjanjian untuk memasok 100 juta ton minyak ke Tiongkok melalui Kazakhstan selama 10 tahun. Pada saat yang sama, kedua belah pihak juga menandatangani perjanjian tambahan untuk kontrak jual beli minyak mentah guna memastikan pasokan minyak ke kilang-kilang minyak di wilayah barat Tiongkok. Situs web resmi Rosneft menyatakan bahwa total nilai perjanjian belum ditentukan karena akan bergantung pada harga pasar minyak, yakni, harga setiap pengiriman dihitung berdasarkan formula kuotasi pasar minyak mentah, dan perhitungan saat ini adalah USD. 80 miliar (setara RMB. 500 miliar).
Selain perjanjian pasokan minyak, CNPC juga menandatangani perjanjian pasokan gas alam jangka panjang dengan perusahaan Rusia Gazprom. Berdasarkan perjanjian tersebut, Gazprom akan memasok 10 miliar meter kubik gas alam pipa ke CNPC melalui Jalur Timur Jauh Tiongkok-Rusia. Setelah pembangunan Jalur Timur Jauh Tiongkok-Rusia selesai, total pasokan gas alam pipa Rusia ke Tiongkok akan meningkat sekitar 26% dari rencana pasokan saat ini, yakni menjadi 48 miliar meter kubik per tahun.
Meskipun sebelum Rusia menginvasi Ukraina, sudah ada banyak negara Eropa yang membeli minyak atau gas alam dari Rusia. Namun jelas sekali ada persiapan khusus yang dilakukan antara PKT dan Rusia sebelum perang invasi tersebut. Kontribusi PKT dan India, terutama pembelian minyak dengan harga yang mahal oleh PKT, telah memainkan peran objektif dalam mendukung Rusia karena pendapatan dari penjualan minyak Rusia tidak menurun, sehingga dapat melanjutkan perang. Hal mana juga berhasil membantu otoritas Rusia mempertahankan diri dari pertumbuhan ekonomi mereka yang terus menurun.
Faktanya, Amerika Serikat dan Eropa telah lama menyadari bahwa “transfusi darah” inilah, terutama dukungan ekonomi dan militer berkelanjutan dari Partai Komunis Tiongkok kepada Rusia, yang telah menunda berakhirnya perang invasi ini. Kesimpulan komunitas intelijen Barat juga tidak berbeda. Jika Partai Komunis Tiongkok tidak mengekspor sejumlah besar komponen serbaguna untuk militer dan sipil ke Rusia, mesin perang Rusia pasti sudah berhenti berputar sejak lama. Oleh karena itu, setelah Trump gagal membujuk Putin untuk kembali ke meja perundingan, memutus saluran transfusi darah ke Rusia dari negara lain seperti Partai Komunis Tiongkok merupakan pilihan yang tak terelakkan.
Dilaporkan bahwa para senator bipartisan di Amerika Serikat sedang menyusun rancangan undang-undang yang mewajibkan tarif 500% bagi negara-negara yang memiliki hubungan dagang dengan Rusia. Seperti yang dikatakan Matt Whitaker, duta besar AS untuk NATO: “Sanksi ini setara dengan mengenakan tarif terhadap negara-negara seperti India dan PKT yang membeli minyak dar Rusia. Saya pikir bahwa ekonomi Rusia akan terkena dampak yang sangat besar.”
Jelas, Trump dan Mark Rutte tidak hanya sekedar berbicara. Jika tidak tercapai kesepakatan pada bulan September mendatang, maka Trump tidak akan ragu untuk menerapkan tarif sekunder. Jika hal itu terjadi, maka akan berdampak besar tidak hanya bagi Rusia, tetapi juga bagi PKT dan India.
Saat ini, mata uang Rusia rubel telah mengalami depresiasi akibat sanksi Barat, inflasi meningkat, pertumbuhan ekonomi menurun, dan defisit fiskal membesar. Penulis telah mendengar dari beberapa orang Rusia yang datang ke Eropa menggambarkan bahwa hidup warga sipil semakin sulit, daya beli masyarakat menurun, dan banyak anak muda berusaha keras untuk melarikan diri dari Rusia. Jika sanksi sekunder Trump berlaku, dan membuat PKT dan India berhenti membeli minyak Rusia, entah berapa lama ekonomi Rusia mampu bertahan dari kolaps?
Bagi PKT, mereka berada dalam dilema. Di satu sisi, pada awal bulan Juli tahun ini, saat bertemu dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Menteri Luar Negeri Wang Yi tiba-tiba menyatakan: “Partai Komunis Tiongkok tidak ingin melihat Rusia gagal di Ukraina karena tidak ingin Amerika Serikat mengalihkan seluruh perhatiannya ke PKT.”
Entah Wang Yi sengaja atau tidak sengaja mengungkapkan niat PKT, hal itu menegaskan bahwa informasi intelijen Barat tentang dukungan menyeluruh PKT terhadap Rusia adalah benar. “Rahasia” yang dibocorkan Wang Yi, yaitu bahwa PKT mendukung Rusia karena tidak ingin menghadapi tekanan berat dari Amerika Serikat sendirian, mungkin hanya salah satu alasannya, sedangkan alasan lain, seperti ingin memanfaatkan hal ini untuk melancarkan perang di Selat Taiwan, bukanlah hal yang tidak mungkin. Penulis menyimpulkan bahwa PKT secara subjektif ingin terus mendukung Rusia.
Namun di sisi lain, jika terus mendukung Rusia dan membeli minyak Rusia, tarif tinggi Trump akan menjadi beban berat yang sulit dapat dipikul oleh PKT. Setelah Trump menjabat sebagai presiden, ia menggunakan tarif sebagai sarana untuk memaksa banyak negara di dunia menegosiasikan ulang tarif dengan Amerika Serikat, mencegah perdagangan ekspor ulang PKT, dan mencegah PKT melakukan dumping dan mengganggu Amerika Serikat melalui tarif tinggi dan prinsip resiprositas.
Dengan demikian rezim PKT yang sedang meronta-ronta untuk melepaskan diri dari kesulitan yang menghimpit telah memasuki masa-masa tersulit dalam sejarah, karena tidak mampu meningkatkan permintaan domestik, perdagangan ekspor menurun akibat sanksi, modal asing dan perusahaan swasta banyak keluar dari pasar Tiongkok, tingkat pengangguran tetap tinggi, masalah sosial yang kejam acap kali terjadi.
Dari tanggapan bersikap melemah terhadap pernyataan Trump dan Rutte yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri PKT tercermin bahwa pihak berwenang Partai Komunis Tiongkok sebenarnya sudah tidak lagi memiliki kebijakan yang mampu memuaskan semua pihak, tetapi PKT tidak mungkin tidak tahu apa konsekuensi dari sikap egoisnya.
Mari kita akhiri artikel ini dengan ucapan Mark Rutte: “Saya secara khusus mendorong ketiga negara ini. Jika Anda sekarang tinggal di Beijing atau Delhi, atau jika Anda adalah presiden Brasil, Anda mungkin harus mempertimbangkan masalah ini, karena ini mungkin merupakan pukulan berat bagi kalian.” “Jadi, silakan hubungi Putin dan beri tahu dia bahwa dia harus menanggapi perundingan damai dengan serius, jika tidak, ini akan berdampak besar terhadap Brasil, India, dan PKT.” Jika PKT tidak takut akan dampak negatifnya, maka tunggu saja datangnya badai itu. (***)
