EtIndonesia. Pemerintah Amerika Serikat saat ini tengah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap lonjakan ekspor panel surya dari negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Penyelidikan ini dipicu oleh dugaan bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok memanfaatkan negara-negara kawasan ini, termasuk Indonesia, untuk menghindari tarif tinggi yang diberlakukan oleh AS terhadap produk asal Tiongkok.
Menurut laporan eksklusif dari Bloomberg, enam dari sepuluh eksportir panel surya terbesar Indonesia ke AS ternyata dimiliki oleh petinggi perusahaan-perusahaan asal Tiongkok dan beroperasi di wilayah Batam, Kepulauan Riau. Dalam periode enam bulan pertama tahun 2025 saja, mereka tercatat menyumbang hampir 70% dari total ekspor panel surya Indonesia ke AS, dengan nilai transaksi mencapai USD 600 juta.
Pemerintah AS menduga bahwa panel surya buatan Tiongkok diberi label “Made in Indonesia” untuk menghindari bea masuk tinggi yang telah diberlakukan sebelumnya. Gugatan telah diajukan oleh produsen panel surya dalam negeri seperti First Solar dan Mission Solar, yang menuduh adanya praktik dumping serta pemberian subsidi tidak adil oleh pihak-pihak terkait.
“Jika tuduhan ini terbukti, maka tarif tambahan akan segera diberlakukan terhadap produk-produk yang terbukti melanggar aturan perdagangan,” ujar seorang pejabat dari Departemen Perdagangan AS yang enggan disebutkan namanya.
Namun, tantangan utama yang dihadapi oleh pihak otoritas adalah menentukan secara pasti apakah produk tersebut benar-benar diproduksi di Indonesia atau hanya dirakit ulang dari komponen asal Tiongkok untuk mendapatkan status asal negara yang berbeda.
Pemerintah Kota Batam, melalui juru bicaranya, menyatakan bahwa mereka belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah AS terkait penyelidikan ini. Meski begitu, pihaknya menegaskan bahwa seluruh proses perdagangan dan ekspor yang berlangsung di Batam berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum.
Fenomena “alih jalur produksi” seperti ini sejatinya bukan hal baru. Sejak lebih dari satu dekade lalu, perusahaan-perusahaan Tiongkok sudah mulai memindahkan fasilitas perakitan dan produksi mereka ke negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand setelah AS menaikkan tarif impor terhadap produk Tiongkok. Akibatnya, negara-negara tersebut kemudian menjadi pengekspor utama panel surya ke pasar AS. Namun pada 2024 lalu, AS kembali menaikkan tarif impor hingga mencapai 3.521% sebagai bentuk proteksi terhadap industri dalam negerinya.
Kini, tren serupa juga mulai terpantau di Indonesia. Data ekspor terbaru menunjukkan bahwa pengiriman panel surya dari Indonesia ke AS melonjak tajam sebesar 350% dalam lima bulan pertama tahun 2025, dengan nilai total mencapai USD 733 juta. Negara lain seperti Laos dan India juga memperlihatkan pola peningkatan ekspor serupa, sehingga turut menjadi sorotan dalam penyelidikan AS.
Jika hasil penyelidikan menunjukkan bahwa praktik ini tergolong sebagai bentuk persaingan tidak adil, maka bukan tidak mungkin AS akan segera memberlakukan tarif tambahan terhadap ekspor panel surya dari Indonesia dan negara-negara lain yang terlibat.
Penyelidikan ini bisa berdampak luas terhadap dinamika rantai pasok energi terbarukan global, sekaligus menguji komitmen negara-negara Asia Tenggara dalam menjunjung prinsip perdagangan yang adil dan transparan. (***)
