Dua larangan keluar terbaru terhadap warga Amerika Serikat yang dikenal luas menjadi indikator bahwa tak ada seorang pun yang aman di Tiongkok
oleh : Anders Corr
Beijing baru-baru ini memberlakukan larangan keluar terhadap dua warga negara Amerika Serikat lagi, menunjukkan bahaya yang terus berlanjut jika bepergian ke negara otoriter tanpa supremasi hukum.
Rezím di Tiongkok memberlakukan larangan keluar terhadap seorang pejabat Departemen Perdagangan AS pada pertengahan April, dengan alasan bahwa ia tidak mencantumkan dalam aplikasi visanya bahwa ia bekerja untuk pemerintah AS. Ia adalah warga AS yang sebelumnya pernah bekerja untuk Angkatan Darat AS. Ia dilaporkan telah diinterogasi dan berbicara dengan dinas intelijen Tiongkok terkait pekerjaannya dalam pemeliharaan helikopter Black Hawk. Pria tersebut berada di Tiongkok untuk mengunjungi keluarganya di Chengdu, dan namanya belum diumumkan ke publik.
Beijing juga memberlakukan larangan keluar terhadap Mao Chenyue, seorang direktur pelaksana Wells Fargo yang berbasis di Atlanta. Mao dilaporkan adalah warga negara AS yang tumbuh di Tiongkok. Ia berada di Tiongkok untuk urusan bisnis, namun menghadapi larangan keluar yang diumumkan pada 18 Juli.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengklaim bahwa ia ditahan karena “terlibat dalam kasus pidana,” namun rezim tidak merilis rincian apa pun. Biasanya tidak ada proses yang transparan untuk menyelesaikan larangan keluar, dan Wells Fargo pun merespons dengan membatalkan semua perjalanan ke Tiongkok.
Salah satu kasus larangan keluar yang paling mencolok adalah yang menimpa istri dan putra berusia 7 tahun dari Gao Zhen, seorang seniman New York yang dituduh oleh rezim “menghina pahlawan dan martir Tiongkok.” Ia ditahan di Tiongkok, dan larangan keluar diberlakukan terhadap keluarganya. Ini merupakan bentuk “keadilan kolektif” yang dianggap sangat tidak adil oleh sebagian besar dunia.
Lebih dari 200 warga AS menghadapi tindakan koersif di Tiongkok, termasuk penahanan, larangan keluar, penegakan hukum setempat yang sewenang-wenang, dan tindakan lainnya. Jumlah ini terlalu banyak, mengingat bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang berkuasa tidak memiliki mandat demokratis atau legitimasi pemerintahan.
Puluhan ribu warga Tiongkok juga kemungkinan terdampak oleh larangan keluar seperti itu, yang bisa dijadikan sebagai alat tekanan terhadap orang lain untuk memaksa mereka bekerja sama dengan dinas intelijen rezim—bahkan ketika mereka bekerja di perusahaan asing.
Pengendalian modal dan kesulitan mendapatkan visa keluar untuk seluruh keluarga juga merupakan bentuk larangan keluar, yang bertujuan untuk mencegah warga Tiongkok beremigrasi secara permanen dari negara represif tersebut.
Risiko larangan keluar masih diremehkan dan kurang ditekankan dalam komunitas bisnis internasional. Sebuah survei tahun 2024 terhadap perusahaan-perusahaan Eropa menemukan bahwa hanya 9 persen yang melaporkan kesulitan dalam menarik karyawan asing untuk bekerja di Tiongkok; dan hanya 4 persen yang melaporkan kesulitan dalam perjalanan bisnis ke kantor pusat karena larangan keluar.
PKT sering menahan karyawan asing sebagai upaya untuk memaksa perusahaan atau negara asing terkait hal-hal yang tidak berhubungan langsung. Ini setara dengan penyanderaan demi tujuan diplomatik atau komersial. Orang asing yang terkena larangan keluar umumnya adalah keturunan Tionghoa dan baru mengetahui situasi tersebut ketika mereka hendak pulang di bandara.
Fokus PKT terhadap mereka yang berdarah Tionghoa sebagian disebabkan oleh kegagalannya mengakui kewarganegaraan ganda. Namun bahkan warga Tionghoa-Amerika yang lahir di Amerika Serikat bisa dianggap sebagai pengkhianat ras oleh nasionalis Tiongkok jika mereka mengkritik rezim di Tiongkok. Jika tidak ada tindakan lebih tegas terhadap PKT, bukan tidak mungkin suatu hari nanti rezim itu mengklaim bahwa setiap orang berdarah Tionghoa, tak peduli kewarganegaraannya, adalah warga negara Tiongkok.
Namun, orang non-Tionghoa juga bisa menjadi sasaran. Dalam salah satu kasus paling terkenal, dua warga Kanada—Michael Spavor dan Michael Kovrig—ditahan selama tiga tahun hingga 2021 demi mendapatkan pembebasan seorang eksekutif Huawei yang didakwa melakukan penipuan perbankan dan kawat.
Sebuah studi terhadap 128 larangan keluar yang diberlakukan terhadap orang asing antara tahun 1995 dan 2019 menemukan bahwa ada 44 warga Kanada dan 29 warga AS yang mengalami larangan keluar. Ini menunjukkan bahwa posisi Kanada yang kurang kuat dibandingkan Beijing menjadikan warga Kanada lebih mudah menjadi sasaran. Sepertiga kasus dalam studi tersebut berkaitan dengan sengketa bisnis.
Dua larangan keluar terbaru terhadap warga negara AS berprofil tinggi—termasuk yang pertama terhadap seorang pegawai pemerintah AS—adalah indikator lain bahwa tak ada yang aman di Tiongkok.
PKT hampir tidak memiliki rasa hormat terhadap kebebasan individu atau supremasi hukum, sehingga praktik-praktik di negara itu terasa asing bagi warga Barat yang terbiasa dengan pemerintah yang menghormati hak warganya, bahkan juga hak wisatawan atau pelaku bisnis asing.
Karena itu, banyak warga AS yang bepergian ke Tiongkok tanpa menyadari risiko yang mereka hadapi. Mengumpulkan informasi bisnis di Tiongkok, misalnya, bisa dianggap sebagai spionase dan menyebabkan larangan keluar. Di Barat, hal ini adalah praktik bisnis yang biasa.
Penyanderaan diplomatik oleh Beijing merupakan taktik koersif, bukan bentuk supremasi hukum seperti yang ingin mereka tunjukkan. Ini menurunkan minat investasi bisnis di Tiongkok, yang sudah mengalami krisis sektor properti, penurunan konsumsi, deflasi, pengangguran, hambatan regulasi, dan kelebihan produksi akibat subsidi negara.
Departemen Luar Negeri AS terakhir kali memperbarui peringatan perjalanannya ke Tiongkok pada November 2024, dengan menyatakan: “Tingkatkan kewaspadaan saat bepergian ke Tiongkok daratan karena penegakan hukum setempat yang sewenang-wenang, termasuk terkait larangan keluar.”
Saat itu, peringatan diturunkan dari Level 3 “Pertimbangkan Kembali Perjalanan” menjadi level yang lebih ringan. Pendekatan yang dilonggarkan ini kini tampaknya merupakan sebuah kesalahan. Saatnya Departemen Luar Negeri menaikkan kembali peringatan tersebut ke Level 3.
Selain itu, Amerika Serikat juga seharusnya secara bertahap meningkatkan sanksi dan tarif terhadap Tiongkok sampai, paling tidak, semua warga AS yang ditahan secara tidak sah atau dikenai larangan keluar dibebaskan.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah pendapat penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan The Epoch Times.
Tentang Penulis:
Anders Corr memiliki gelar sarjana dan magister ilmu politik dari Universitas Yale (2001) dan doktor dalam bidang pemerintahan dari Universitas Harvard (2008). Ia adalah pimpinan Corr Analytics Inc. dan penerbit Journal of Political Risk, serta telah melakukan penelitian luas di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Buku terbarunya adalah “The Concentration of Power: Institutionalization, Hierarchy, and Hegemony” (2021) dan “Great Powers, Grand Strategies: the New Game in the South China Sea” (2018).
