Beijing bisa mencuri sebanyak mungkin teknologi dan kekayaan intelektual asing saat sejumlah perusahaan asing angkat kaki dari negara itu.
oleh: James Gorrie
Tampaknya Partai Komunis Tiongkok (PKT) menyadari bahwa masa kejayaan Tiongkok sebagai pusat manufaktur dunia akan segera berakhir. Hal ini mungkin menjelaskan kebijakan barunya yang secara terang-terangan memungkinkan dan mendorong pencurian kekayaan intelektual (IP) dari mitra-mitra asingnya.
Isi Undang-Undang Baru
Pada Maret, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Sanksi Anti-Asing memberikan wewenang luas kepada Tiongkok untuk menyita dan mengambil alih kepemilikan aset-aset milik asing, termasuk hak kekayaan intelektual.
Landasan hukum yang digunakan PKT dijabarkan dalam Pasal 7 undang-undang tersebut, yang memungkinkan penyitaan properti yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang menurut Beijing terlibat atau membantu dalam merancang sanksi terhadap Tiongkok.
Undang-undang baru ini merupakan pembaruan dari Undang-Undang Sanksi Anti-Asing (AFSL) yang diberlakukan pada Juni 2021. Undang-undang tersebut memungkinkan Beijing membalas tindakan orang atau perusahaan yang terbukti secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam upaya negara asing untuk menargetkan Tiongkok dengan tindakan pembatasan.
Tindakan balasan yang disetujui termasuk larangan visa perjalanan bagi individu, pembatasan usaha, atau bahkan pembekuan aset pihak yang dicurigai.
Dalam versi undang-undang yang disempurnakan tahun 2025 ini, istilah “aset” dijelaskan lebih lanjut—jika tidak diperluas secara besar-besaran. Istilah ini mencakup properti seperti “uang tunai, surat berharga, simpanan bank, sekuritas, saham dana, ekuitas, hak kekayaan intelektual, piutang, dan properti lainnya.”
Singkatnya, Pasal 7 memberi otoritas Tiongkok hak untuk menyita atau membekukan kekayaan intelektual asing dari hampir semua jenis. Daftar tersebut mencakup paten, hak cipta, merek dagang, dan rahasia dagang yang dimiliki di Tiongkok.
Lebih dari itu, undang-undang ini secara signifikan menurunkan standar pembuktian bagi otoritas Tiongkok sehingga keterlibatan sekecil atau tidak langsung sekalipun—yang merupakan istilah samar—dalam perancangan atau penerapan sanksi asing sudah cukup untuk membuat uang, akun saham, portofolio properti, ekuitas korporasi, dan bahkan kekayaan intelektual Anda disita oleh PKT.
Seperti disebutkan sebelumnya, perilaku semacam ini tentu bukan hal yang diharapkan dari sebuah negara yang ingin mempertahankan atau menarik perusahaan asing untuk beroperasi di wilayahnya.
Makna Sesungguhnya dari Undang-Undang Baru Ini
Dengan kata lain, undang-undang ini dimaksudkan sebagai hukuman bagi perusahaan mana pun yang berusaha mengekang praktik-praktik dumping ilegal rezim Tiongkok di berbagai industri—termasuk tenaga surya dan angin—pencurian kekayaan intelektualnya yang legendaris (yang nilainya mencapai hingga $600 miliar per tahun dari Amerika Serikat saja), dan taktik dagang bermusuhan lainnya yang bertujuan menghancurkan kompetisi demi keuntungan rezim. Lebih jauh lagi, individu, perusahaan, atau organisasi asing tidak memiliki hak untuk mengajukan banding. Semua keputusan bersifat final.
Undang-undang ini berlaku untuk berbagai sektor industri, termasuk perangkat lunak, bioteknologi, barang konsumsi, dan hiburan. Dampaknya terhadap perusahaan yang dicurigai bisa bersifat fatal.
Perusahaan atau individu mana yang dapat bertahan secara finansial jika semua rahasia dagang, keunggulan pasar, serta aset keuangan, properti, dan peralatan modalnya tiba-tiba dibekukan atau disita, membuat mereka tidak memiliki apa-apa?
Akhirnya, undang-undang ini juga memungkinkan—kalau tidak mendorong—perusahaan Tiongkok dan bahkan individu untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap entitas asing yang dianggap terlibat dalam sanksi atau tindakan pembatasan lainnya terhadap Tiongkok, meskipun secara tidak langsung dan sulit dibuktikan.
Penggugat Tiongkok dapat menerima kompensasi dari perusahaan atau individu yang dinyatakan bersalah. Aspek ini memberikan peluang besar bagi warga Tiongkok untuk menuntut dan memperoleh ganti rugi dari perusahaan asing, yang dapat memicu gelombang gugatan hukum, terutama di tengah memburuknya kondisi ekonomi.
Era Baru: Legalisasi Pencurian IP dan Transfer Teknologi Paksa
Undang-undang baru ini seharusnya tidak mengejutkan siapa pun yang akrab dengan dunia usaha di Tiongkok. Seperti yang disebutkan, pencurian IP dan teknologi telah berlangsung di Tiongkok selama puluhan tahun. Sebagian besar perusahaan menganggapnya sebagai biaya tak terelakkan demi meraup keuntungan besar.
Namun, dengan menjadikannya kebijakan eksplisit, undang-undang ini kini menjadi bagian dari gambaran geopolitik yang jauh lebih besar. Persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok di bidang seperti kecerdasan buatan, robotika, rekayasa bio, dan teknologi baru lainnya sangat ketat. Hal yang sama berlaku untuk Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara kapitalis maju lainnya.
Ditambah lagi, mengingat bahwa perusahaan teknologi terbesar dunia—seperti Tesla, Apple, dan Microsoft—telah banyak berinvestasi di Tiongkok dan sangat bergantung pada rantai pasok yang berbasis di Tiongkok, mereka menghadapi risiko nyata menjadi target dan kehilangan seluruh operasionalnya. Ini mencakup segalanya, mulai dari kekayaan intelektual, fasilitas manufaktur, hingga toko ritel, yang semuanya dapat disita oleh otoritas Tiongkok.
Dengan kata lain, undang-undang baru ini memungkinkan PKT melakukan transfer paksa teknologi dan kepemilikan secara massal dengan cepat dan tidak dapat dibatalkan. Ini melampaui kekhawatiran individual atau perusahaan, dan menyentuh persoalan strategis dalam bidang ekonomi dan geopolitik.
Tanggapan terhadap Kebijakan Perdagangan dan Pengaruh AS
Ancaman penyitaan terhadap sejumlah aset bisnis milik Amerika Serikat dan perusahaan asing lainnya yang bernilai triliunan dolar tidak bisa diabaikan.
PKT menjadikan berbagai perusahaan tersebut sebagai pion dalam perjuangan ekonomi dan geopolitiknya yang lebih besar dengan pemerintahan Trump. Dengan kata lain, mereka kini menjadi alat tawar dalam negosiasi Beijing untuk melonggarkan sanksi dan tarif yang diberlakukan AS.
Bagaimana Beijing akan menggunakan ancaman penyitaan massal terhadap kekayaan intelektual dan aset Barat yang berbasis di Tiongkok?
Itu masih harus dilihat. Namun, perusahaan Tiongkok seperti Huawei dan Xiaomi telah melindungi diri mereka dari gugatan pencurian IP di luar Tiongkok dengan mengacu pada putusan pengadilan Tiongkok, yang cenderung menganggap gugatan IP asing sebagai upaya untuk menahan perkembangan Tiongkok.
Perhitungan Risiko Beijing
Undang-undang baru ini menjadi satu alasan kuat lagi bagi perusahaan asing untuk mendiversifikasi rantai pasok mereka dan memindahkan kekayaan intelektual serta aset mereka keluar dari Tiongkok. Jelas bahwa PKT sudah mengantisipasi respons ini, jadi mengapa memberlakukan undang-undang seperti ini?
Bisa disimpulkan bahwa PKT melihat bahwa baik kebijakan baru AS maupun tren jangka panjang perusahaan yang keluar dari Tiongkok tidak akan berubah dalam waktu dekat, dan karena itu mereka memutuskan untuk melawan pemerintahan Trump dengan cara yang mereka punya.
Para pejabat Tiongkok juga pasti tahu bahwa seiring berjalannya waktu dan semakin banyak perusahaan yang hengkang dari Tiongkok, kemampuan mereka untuk menyita IP dan aset akan semakin berkurang—namun mereka tetap menganggap bahwa risikonya layak diambil.
Pertanyaannya kini: Berapa lama lagi sebelum PKT mengambil langkah besar pertama dan menyita aset Tesla atau Apple?
Pernyataan dalam artikel ini adalah pendapat penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan The Epoch Times.
 menyadari bahwa masa kejayaan Tiongkok sebagai pusat manufaktur dunia akan segera berakhir. Hal ini mungkin menjelaskan kebijakan barunya yang secara terang-terangan memungkinkan dan mendorong pencurian kekayaan intelektual (IP) dari mitra-mitra asingnya.){kind=link}