EtIndonesia. Pada 27 Juli, Shi Yongxin, kepala biara Kuil Shaolin di Tiongkok—yang dikenal sebagai tempat kelahiran legendaris kung fu dan Buddhisme Zen—dilaporkan sedang diselidiki atas dugaan penggelapan dana. Hal demikian disampaikan melalui akun media sosial resmi kuil itu.
Biksu berusia 60 tahun itu juga dituduh melanggar sila-sila Buddhis karena “menjalin hubungan tidak pantas dengan banyak perempuan dalam jangka waktu panjang” dan memiliki setidaknya satu anak di luar nikah, menurut pemberitahuan yang beredar.
Namun, menurut para pelarian dari daratan Tiongkok dan orang dalam, kasus Shi bukanlah insiden tunggal. Mereka mengatakan, kasus ini mencerminkan kebijakan jangka panjang Partai Komunis Tiongkok (PKT) dalam rangka mengendalikan lembaga keagamaan demi kepentingan politik. Dalam konteks ini, Shi bukanlah biksu menyimpang semata, melainkan agen rezim partai komunis yang dibina secara hati-hati.
‘Biksu’ karena Penugasan, Bukan karena Iman
Dalam wawancara dengan The Epoch Times, pembangkang Tiongkok dan mantan presiden Asosiasi Penulis Tionghoa Luar Negeri, Cai Kefeng, menceritakan sebuah episode yang jarang diketahui dari tahun 1970-an. Menurutnya, peristiwa itu menunjukkan bagaimana PKT secara sistematis menempatkan kader setianya ke posisi kepemimpinan keagamaan di Tiongkok demi tujuan politik.
Pada musim gugur 1973, Cai sedang memulihkan diri dari sakit di Guangzhou ketika seorang pejabat perempuan dari Partai secara tak terduga mengunjungi rumahnya. Pesannya adalah bahwa rezim membutuhkan kaum muda berpendidikan untuk menyamar sebagai biksu dan pendeta di kuil dan gereja di seluruh Tiongkok—bukan untuk mengejar pencerahan spiritual, melainkan untuk mengesankan para pengunjung asing.
“Kamu tidak perlu melakukan pekerjaan kasar,” kenangnya menirukan ucapan pejabat itu. “[Kamu] hanya menyambut tamu asing.”
Ia mengungkapkan bahwa PKT tengah bersiap menghadapi lonjakan kunjungan asing pasca kunjungan Presiden AS Richard Nixon ke Tiongkok. Oleh karena itu, rezim berencana menempatkan “orang-orang berpendidikan dan dapat dipercaya secara politik di ruang-ruang keagamaan.”
Hanya beberapa tahun setelah Pengawal Merah Mao merusak kuil-kuil bersejarah dan menganiaya para biksu selama Revolusi Kebudayaan yang brutal, tawaran itu terdengar ganjil sekaligus membuka mata.
Menurut Cai, tawaran tersebut datang dengan gaji tinggi—jauh di atas rata-rata lulusan universitas pada saat itu. Namun, sifat pekerjaannya mengejutkan. Ia harus mencukur kepala, mengenakan jubah biksu, melafalkan kitab suci, dan makan makanan vegetarian di kuil. Di luar jam kerja, ia boleh pulang, makan daging, bahkan menikah—selama tetap merahasiakannya.
Secara tradisional, biksu Buddha di Tiongkok harus hidup dalam selibat dan menjalani pola makan vegetarian secara ketat.
“Kamu akan menjadi ‘biksu revolusioner’,” tegas pejabat itu waktu itu. “Kamu sedang menjalankan misi politik.” Namun, Cai menolak tawaran itu.
Meskipun ada iming-iming uang dan stabilitas, ia dan ibunya khawatir dicap sebagai takhayul atau tidak dapat dipercaya secara politik jika arah angin politik Tiongkok kembali berubah, seperti yang terjadi saat Revolusi Kebudayaan.
Ia kemudian melarikan diri dari Tiongkok melalui serangkaian upaya penyelundupan berbahaya, hingga akhirnya menetap di New York.
Kepala Biara Menari dan Teater Politik
Kesaksian Cai sejalan dengan yang disampaikan komentator independen Tiongkok, Zhang Xiujie, pada 28 Juli. Salah satu contohnya, Zhang menceritakan peristiwa tahun 1980-an ketika seorang jurnalis mengunjungi sebuah kuil terkenal—bahkan lebih terkenal dari Shaolin—untuk mewawancarai kepala biara. Staf mengatakan kepala biara tidak ada. Namun kemudian, jurnalis itu menemukannya sedang menari di klub malam kota.
Ketika jurnalis itu mengkonfrontasi sang kepala biara di klub, pria itu beralasan, melepas wig-nya, mengenakan kembali jubah biksu, dan memberi wawancara lengkap dengan atribut keagamaannya.
“Inilah sebabnya mengapa orang seperti Shi Yongxin bisa muncul dari tempat yang seharusnya murni secara spiritual. Ketika politik menyusup ke setiap bidang—terutama agama—apa lagi yang bisa kita harapkan?” simpul Zhang.
Shi Yongxin: Bidak yang Dibentuk dengan Cermat?
Lahir pada 1965, Shi Yongxin masuk Kuil Shaolin pada usia 16 tahun dan cepat naik pangkat. Pada usia 22, ia sudah diangkat menjadi direktur komite manajemen kuil dan kemudian menjadi wajah ekspansi global Shaolin. Ia pernah menjabat beberapa kali sebagai delegasi Kongres Rakyat Nasional, parlemen boneka PKT, dan membina hubungan erat dengan elite politik dan bisnis rezim.
Bagi para kritikus seperti Cai, kenaikan karier secepat itu bukanlah kebetulan. Shi sangat cocok dengan profil “biksu politik” yang dibina oleh rezim sejak puluhan tahun lalu: muda, berpendidikan, setia, dan mampu menjembatani kepentingan agama, politik, dan komersial.
“Jika ia menjadi biksu hanya setelah mencapai kesepakatan dengan otoritas, maka jelas ia melayani kehendak Partai,” kata Cai.
Lebih dari Sekadar Skandal Pribadi
Cai berpendapat bahwa gelombang tuduhan terhadap Shi saat ini—termasuk penyalahgunaan dana kuil dan hubungan dengan banyak perempuan—seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai kegagalan pribadi.
Ia menjelaskan bahwa di mata PKT, kebajikan pribadi bukanlah hal penting. Yang penting hanyalah kontrol. Oleh karena itu, skandal sesungguhnya bukan pada hubungan gelapnya, melainkan pada sistem yang memungkinkan dan melindunginya selama bertahun-tahun, hingga ia tak lagi bermanfaat bagi rezim.
“Masalah utamanya bukan apakah Shi Yongxin layak disebut biksu, melainkan siapa yang mengizinkannya menjadi biksu sejak awal,” kata Cai.
Biksu Politik, Bukan Pembimbing Rohani
Di bawah rezim komunis, biksu Buddha, pendeta Tao, dan rohaniwan Kristen di Tiongkok semuanya tunduk pada persetujuan, pelatihan, dan pengawasan negara partai. Orang-orang beriman dipaksa menjalankan keyakinannya secara diam-diam, seperti gerakan gereja bawah tanah yang besar di Tiongkok.
Para pemimpin agama sering kali memegang jabatan administratif setara dengan pejabat pemerintah dan harus lolos seleksi ideologis. Banyak dari mereka ditugaskan menyambut delegasi asing, menyebarkan propaganda Partai, dan melaporkan kegiatan umat lokal.
“Biksu kini telah menjadi semacam jabatan administratif,” ujar Cai.
“Mereka tidak mengabdikan diri untuk pembinaan spiritual, tetapi absen masuk kerja dan menjalankan tugas front persatuan [PKT]. Mereka memang biksu—tetapi juga pejabat pemerintah, manajer bisnis, dan pada akhirnya alat sistem politik,” pungkasnya.
Laporan ini turut disumbangkan oleh Cai Rong.
Sumber ; Theepochtimes.com
