Belum lama ini, Kepala Kuil Shaolin di Songshan, Henan, Tiongkok — Shi Yongxin — ditangkap karena terlibat skandal uang dan seks. Setelah itu, Shi Yinle ditunjuk sebagai kepala kuil yang baru, dan meluncurkan serangkaian kebijakan “dekomersialisasi” yang memicu gelombang pengunduran diri para biksu. Media Tiongkok melaporkan bahwa sedikitnya 30 biksu meninggalkan kuil dalam seminggu dan lebih banyak lagi telah menyerahkan “laporan pengunduran diri”.
EtIndonesia. Pada 29 Juli, mantan kepala biara Kuil Kuda Putih (Baima Si) di Luoyang, Henan, Tiongkok — Shi Yinle — diangkat sebagai kepala baru Kuil Shaolin. Setelah menjabat, ia mengumumkan berbagai langkah reformasi, termasuk:
- Menutup ruang penerimaan tamu kehormatan seperti tamu asing, selebritas, dan pengusaha.
- Menghapus semua proyek bernuansa komersial, termasuk penjualan dupa mahal.
- Dokumen keagamaan kini diberikan secara gratis, yang sebelumnya hanya bisa diperoleh dengan “scan kode QR untuk berdonasi”.
- Mesin donasi, kotak amal, dan kios dupa di area kuil dibersihkan.
- Membubarkan tim seni dan tim pertunjukan seni bela diri Shaolin.
- Melarang makanan non-vegetarian dan makanan dari luar, serta larangan penggunaan ponsel dan kunjungan bebas dari keluarga.
- Biksu harus bangun pukul 04.30 pagi dan melakukan membaca sutra, meditasi, serta latihan kungfu lebih dari 8 jam sehari.
Menurut media Tiongkok, reformasi ini memicu resistensi besar dari para biksu, dengan 30 orang meninggalkan kuil hanya dalam waktu seminggu. Ditambah lagi, lebih banyak lagi telah mengajukan pengunduran diri.
Beberapa biksu yang pergi menyebutkan bahwa hidup mereka “seperti jatuh dari surga ke neraka”.
“Gelombang pengunduran diri di Kuil Shaolin tidak mengejutkan. Selama bertahun-tahun, Shi Yongxin telah menjadikan Kuil Shaolin sebagai kerajaan bisnis. Para biksu itu sebenarnya hanyalah karyawan yang mencari uang lewat kuil. Tiba-tiba datang manajer baru yang ingin menghentikan semua itu, ya wajar saja mereka pergi,” ujar Xing Tianxing, komentator politik yang tinggal di AS.
Pengamat menilai, apa yang dilakukan Shi Yinle bukanlah reformasi sejati, melainkan upaya untuk menyelamatkan reputasi Shaolin, namun sulit berhasil.
“Masalah mendasar adalah bahwa kuil-kuil di Tiongkok sudah lama disusupi dan diubah oleh Partai Komunis. Mereka tunduk pada kontrol pemerintah daerah. Bahkan jika mereka ingin kembali ke jalur agama sejati, mereka tetap harus patuh pada kepentingan ekonomi Partai. Ini lebih ke upaya meredam skandal dan menjaga citra Shaolin, agar tidak makin tercemar oleh kasus Shi Yongxin,” ujar Xing Tianxing.
Pada 27 Juli, Kuil Shaolin mengumumkan bahwa Shi Yongxin telah ditahan karena menyalahgunakan aset kuil dan menjalin hubungan tidak pantas dengan banyak perempuan. Ia memimpin Kuil Shaolin selama 38 tahun dan mengubahnya dari kuil kuno yang tenang menjadi “kerajaan komersial”.
“Baik komersialisasi di masa lalu maupun dekomersialisasi sekarang, semuanya adalah bagian dari kebutuhan politik Partai Komunis Tiongkok (PKT). Dalam sistem PKT, tidak ada agama yang bisa independen dari kontrol Partai,” kata Sheng Xue, penulis Tionghoa-Kanada.
Ia menambahkan bahwa komersialisasi Kuil Shaolin membawa dampak buruk, memengaruhi kebijakan dan citra agama PKT. Dengan adanya restrukturisasi internal Partai, Kuil Shaolin juga ikut disasar.
“Karena akibat dari kepemimpinan Shi Yongxin yang menyebabkan kekecewaan, penolakan, dan kritik publik terhadap Kuil Shaolin, PKT kini mencoba menciptakan ‘citra baru’ untuk kuil. Tapi dampaknya justru ironis dan menggelikan. Banyak biksu meninggalkan kuil karena tidak ada lagi tunjangan, gaji besar, dan keuntungan finansial, jadi mereka memilih pergi,” ujar Sheng Xue.
Pengamat juga memperkirakan bahwa lebih banyak biksu akan meninggalkan kuil, dipecat, atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Xing Tianxing menyebutkan: “Kuil Shaolin dulu menggelar pertunjukan seni bela diri. Sekarang dihentikan, maka para pelakunya kehilangan pekerjaan. Mereka yang bertugas di bagian donasi digital juga berhenti. Secara teknis tidak dipecat, tapi karena pekerjaan hilang, tidak ada gaji, maka mereka pergi sendiri. Itu yang disebut ‘pengunduran diri massal’, padahal lebih mirip PHK massal terselubung.”
Beberapa orang mungkin juga terseret dalam skandal Shi Yongxin, sehingga terpaksa mundur.
Sheng Xue menjelaskan: “Shi Yongxin bukan ditangkap karena korupsi saja. Karena di sistem PKT, korupsi sudah jadi hal biasa. Orang bisa ditangkap karena tidak loyal secara politik, atau berada di faksi yang salah. Maka, kemungkinan beberapa orang di lingkaran dalamnya juga merasa akan ikut terseret dan memilih cepat-cepat pergi.”
“seluruh perkembangan ini menunjukkan bahwa agama di bawah kekuasaan PKT sudah sepenuhnya hancur dan menyimpang dari hakikatnya,” tegasnya. (Hui/asr)
Li Yun | Gao Yu – NTDTV.com


