EtIndonesia. Hampir dua tahun sejak pecahnya konflik besar antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza, aktivitas pemerintahan sipil di wilayah tersebut ternyata masih terus berjalan, meski dalam kondisi yang sangat serba terbatas dan penuh risiko.
Salah satu fakta paling mencengangkan: Hamas, sebagai penguasa de facto Gaza, masih sanggup membayar gaji sekitar 30.000 pegawai negeri sipil setiap bulannya, dengan total dana mencapai sekitar 7 juta dolar AS.
Gaji Dibayar Secara Sembunyi-Sembunyi di Tengah Ancaman Serangan
Laporan dari BBC mengungkapkan, pembayaran gaji bagi pegawai negeri di Gaza kini dilakukan dengan cara-cara yang sangat rahasia dan berisiko. Karena sistem perbankan di Gaza lumpuh akibat blokade dan operasi militer Israel, seluruh proses pembayaran dilakukan secara manual dan tersembunyi. Para pegawai menerima pemberitahuan melalui pesan terenkripsi, kemudian datang ke lokasi tertentu yang telah ditentukan untuk mengambil amplop berisi uang tunai.
Situasi ini penuh bahaya. Seorang pegawai di Kementerian Agama Gaza bahkan mengaku, setiap kali hendak mengambil gaji, ia selalu berpamitan dengan keluarga karena takut tidak bisa pulang jika terjadi serangan. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan: beberapa kali lokasi penyaluran gaji yang dirahasiakan tersebut menjadi sasaran serangan udara Israel.
Dampak Perang: Gaji Turun Drastis, Harga Kebutuhan Pokok Melonjak Tajam
Kondisi ekonomi Gaza memang kian terpuruk. Meski pembayaran gaji masih berjalan, jumlah yang diterima para pegawai hanya sekitar 20% dari nominal gaji sebelum perang pecah. Jika sebelum perang gaji dibayarkan setiap bulan, kini pegawai hanya menerima gaji sekitar sekali dalam 10 minggu.
Kehidupan warga Gaza pun makin berat karena harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Satu kilogram tepung, misalnya, kini bisa mencapai 80 dolar AS—angka yang sangat sulit dijangkau bagi banyak keluarga. Tak hanya itu, harga rokok disebut melonjak drastis hingga 170 dolar per bungkus—naik hampir seratus kali lipat dari harga normal sebelum konflik.
Sumber Uang Hamas: Penimbunan, Pajak, dan Sanksi Internasional
Menurut BBC, Hamas diyakini telah menimbun uang tunai ratusan juta dolar dan mata uang Israel sebelum perang berkecamuk. Selama blokade, Hamas juga meningkatkan penerimaan negara dengan menaikkan pajak dagang, termasuk pada barang-barang seperti rokok.
Namun, sumber pemasukan ini kini kian tertekan akibat blokade yang semakin ketat dari Barat. Israel telah membekukan dompet kripto milik Hamas, sementara pada Maret lalu, Amerika Serikat juga menyita aset kripto senilai 200 ribu dolar AS yang diduga digunakan untuk mendanai operasional Hamas.
Krisis Kemanusiaan yang Tak Kunjung Usai
Konflik berkepanjangan ini menciptakan krisis kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Ribuan pegawai pemerintahan masih menjalankan tugasnya di tengah situasi perang dan ketidakpastian ekonomi. Namun, gaji yang makin tak menentu dan harga kebutuhan yang melambung, membuat banyak keluarga di Gaza harus berjuang keras demi bertahan hidup.
Para analis menyimpulkan, meskipun Hamas masih bisa menjaga roda pemerintahan tetap berputar secara terbatas, keberlanjutan sistem ini sangat bergantung pada kemampuan mereka mendapatkan sumber dana di tengah tekanan internasional yang semakin kuat. (***)
