Kabinet Israel Setujui Rencana Menguasai Penuh Kota Gaza

Pada Jumat  (8 Agustus 2025) dini hari, kabinet keamanan Israel menyetujui sebuah rencana untuk melancarkan operasi militer baru guna menguasai penuh Kota Gaza. Perang di Gaza telah berlangsung hampir dua tahun dan komunitas internasional khawatir langkah ini dapat memperburuk krisis kemanusiaan.

Etindonesia. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa militer Israel “bersiap menguasai Kota Gaza, sambil menyediakan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di luar zona pertempuran.”

Dalam wawancara dengan Fox News pada Kamis, ketika ditanya apakah Israel akan menguasai seluruh Jalur Gaza, Netanyahu menjawab tegas: “Kami berniat melakukannya, demi menjamin keamanan kami, dan membersihkan Gaza dari Hamas.”

“Kami tidak berniat mendudukinya secara permanen. Kami akan menetapkan perbatasan keamanan,” ujarnya, “lalu menyerahkan pemerintahan kepada pihak Arab yang tidak mengancam kami dan dapat memberi kehidupan yang lebih baik bagi warga Gaza.”

Saat ini Israel telah menguasai sekitar tiga perempat wilayah Gaza.

Keputusan kabinet ini, meski tidak sepenuhnya mengambil alih seperti yang sempat disebutkan sebelumnya, tetap ditujukan untuk memberi tekanan pada Hamas agar menerima syarat gencatan senjata Israel.

Rencana tersebut masih harus dibahas oleh seluruh kabinet, dan dua sumber pemerintah mengatakan pertemuan kabinet paling cepat akan digelar pada Minggu.

Kekhawatiran Militer dan Isu Sandera

Menurut Reuters, Kepala Staf Umum Militer Israel, Eyal Zamir, dalam sebuah rapat tegang dengan petinggi militer, mengemukakan keberatan atas perluasan operasi di Gaza.

Zamir memperingatkan bahwa operasi ini bisa membahayakan para sandera yang masih hidup, sekaligus menguras kekuatan militer Israel, terutama setelah hampir dua tahun bertempur.

Pejabat Israel memperkirakan Hamas masih menahan sekitar 50 sandera, dengan sekitar 20 di antaranya kemungkinan masih hidup.

Mayoritas sandera yang dibebaskan sejauh ini dilepaskan saat gencatan senjata atau melalui perundingan. Pada Kamis, sekitar 20 keluarga sandera berlayar dari Israel selatan menuju perbatasan laut dekat Gaza, menyerukan pembebasan kerabat mereka melalui pengeras suara dan mendesak segera diakhirinya perang.

Pejabat Hamas, Osama Hamdan, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa setiap kekuatan eksternal yang memasuki Gaza untuk mengelola wilayah itu akan dianggap sebagai “kekuatan pendudukan” yang terkait dengan Israel.

Miroslav Jenca, Asisten Sekretaris Jenderal PBB, memperingatkan bahwa jika Israel memperluas operasi militernya, hal itu “dapat membawa konsekuensi bencana bagi jutaan warga Palestina, dan semakin membahayakan nyawa para sandera yang masih ditahan.”

Awal pekan ini, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa keputusan untuk mengendalikan secara militer Jalur Gaza sepenuhnya merupakan urusan pemerintah Israel.

Krisis Kemanusiaan di Gaza

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikuasai Hamas, operasi militer Israel telah menewaskan lebih dari 61.000 warga Palestina. Meski kementerian tersebut berada di bawah kendali Hamas, tenaga medisnya adalah profesional, dan PBB serta pakar independen menilai data tersebut mendekati kenyataan. Israel membantah angka itu, namun tidak memberikan data versinya sendiri.

Israel telah berulang kali membombardir Kota Gaza dan melakukan serangan kilat, namun para militan selalu mampu membentuk kembali kekuatan mereka, memaksa militer Israel untuk kembali menyerang. Serangan darat baru kemungkinan akan membuat puluhan ribu orang mengungsi dan semakin menghambat masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah yang sudah dilanda kelaparan ini.

Belum jelas berapa jumlah penduduk yang tersisa di Kota Gaza. Pada awal perang, ratusan ribu orang mengungsi karena perintah evakuasi, namun banyak yang kembali pada awal tahun ini saat gencatan senjata. (Hui/asr)

Sumber : NTDTV.com