EtIndonesia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya menyatakan rencana untuk memberlakukan kendali militer atas seluruh Jalur Gaza. Ini telah mendapat persetujuan kabinet keamanan Israel. Rencana ini memicu kecaman luas dan kekhawatiran terhadap keselamatan para sandera. Pada 9 Agustus, puluhan ribu orang turun ke jalan di Tel Aviv, menuntut diakhirinya perang Gaza. Beberapa sekutu Israel juga menilai keputusan Netanyahu akan memperparah krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.
Menurut laporan AFP, para demonstran membawa spanduk dan mengangkat foto para sandera yang masih ditahan di Gaza, menyerukan pemerintah untuk menjamin pembebasan mereka.
Pemerintah tidak memberikan perkiraan resmi jumlah peserta, tetapi wartawan AFP di lokasi memperkirakan puluhan ribu orang hadir, jumlah yang jauh melampaui aksi protes anti perang sebelumnya. Sementara itu, kelompok perwakilan keluarga sandera menyebut peserta mencapai 100 ribu orang.
Seorang kerabat sandera yang tewas mengatakan kepada AFP: “Kami akan langsung menyampaikan pesan kepada Perdana Menteri Netanyahu: jika Anda menginvasi sebagian Gaza dan menyebabkan para sandera terbunuh, kami akan meminta pertanggungjawaban Anda di alun-alun kota, dalam kampanye pemilu, dan di mana pun, kapan pun.”
Pada 9 Agustus, para demonstran juga berkumpul di alun-alun depan Museum Seni Tel Aviv — yang dikenal sebagai “Alun-alun Sandera” — untuk menuntut langkah nyata pembebasan para sandera yang diculik sejak Oktober 2023.
Kabinet keamanan Netanyahu pada 8 Agustus telah menyetujui rencana besar untuk menguasai Kota Gaza. Keputusan ini memicu gelombang kritik di dalam dan luar negeri.
Kanselir Jerman Friedrich Merz segera mengumumkan bahwa Jerman akan menangguhkan ekspor perlengkapan militer yang berpotensi digunakan di Gaza, sebagai tanggapan atas rencana pengambilalihan tersebut.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut langkah itu keliru dan mendesak Israel untuk segera mempertimbangkannya kembali. Minggu lalu, Starmer berjanji bahwa Inggris akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada September, kecuali Israel mengambil langkah nyata termasuk menyetujui gencatan senjata.
Turki memperingatkan bahwa tindakan ini akan “sangat merusak” perdamaian kawasan dan mendesak komunitas internasional untuk mencegah Israel melaksanakan keputusan yang dinilai bertujuan memaksa rakyat Palestina meninggalkan tanah mereka.
Kantor HAM PBB menyatakan keputusan Israel melanggar putusan Mahkamah Internasional. Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Turk menegaskan bahwa kebijakan tersebut “harus segera dihentikan.”
Namun, Duta Besar AS untuk Israel dari pemerintahan Trump, Mike Huckabee, mengatakan bahwa beberapa negara justru memberi tekanan kepada Israel, bukan kepada Hamas yang melancarkan serangan pada 2023 dan memicu perang ini. Ia menyebut hal itu sebagai pembalikan logika.
Presiden AS Donald Trump sendiri menolak mengungkapkan apakah ia mendukung atau menentang pengambilalihan Gaza oleh Israel, hanya mengatakan bahwa fokus saat ini adalah meningkatkan pasokan pangan ke wilayah Palestina tersebut.
Meski mendapat penolakan keras di dalam dan luar negeri, dan kabar adanya perbedaan pendapat di kalangan petinggi militer Israel, Netanyahu tetap melanjutkan rencananya.
Pada 8 Agustus malam, Netanyahu menulis di media sosial: “Kami bukan ingin menduduki Gaza, kami ingin membebaskan Gaza dari Hamas.”
Militer Israel sebelumnya menyatakan telah menguasai sekitar 75% wilayah Gaza. Brigadir Jenderal Purnawirawan Amir Avivi memperkirakan jika Israel berhasil menguasai seluruh Kota Gaza, wilayah yang dikontrol Israel akan mencapai sekitar 85% dari seluruh Jalur Gaza.
Foto-foto dari Gaza pada 9 Agustus menunjukkan warga Palestina yang mengungsi membawa paket makanan di Khan Younis, Gaza selatan, serta kerumunan warga di Jabalia, Gaza utara, menunggu bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan dari pesawat militer. Salah seorang pemuda membawa pulang sebotol minyak goreng, satu bungkus ragi, dan satu kaleng tomat dari paket bantuan tersebut. (Hui/asr)
Sumber : NTDTV.com
