Masyarakat Taiwan menghadapi taktik infiltrasi dan tekanan dari rezim Tiongkok
Eva Fu
Sekitar 160 kilometer dari pesisir Tiongkok, pulau demokratis Taiwan selama puluhan tahun hidup di bawah bayang-bayang komunisme yang kian merayap.
Partai Komunis Tiongkok (PKT) menyebut Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan terus berupaya menegaskan kendali atas pulau itu dengan intimidasi, termasuk mengirim jet tempur dan melakukan simulasi yang disebut Laksamana Samuel Paparo, Komandan Komando Indo-Pasifik AS, sebagai “latihan gladi bersih” untuk menyerang.
Namun, ketika dunia masih fokus pada kapan dan bagaimana Beijing akan bergerak, di dalam Taiwan sendiri pertempuran sudah berlangsung. Perang ini tak terdengar dentuman senjata.
Gerakan Akar Rumput Melawan Infiltrasi
Dalam beberapa bulan terakhir, gerakan akar rumput meluas di Taiwan dengan tujuan menggulingkan puluhan anggota legislatif dari partai yang dianggap menjual kepentingan nasional kepada Beijing. Pada 26 Juli lalu, dua pertiga dari politisi yang ditargetkan berhasil lolos dari pemungutan suara recall, sebuah hasil yang menurut para pemimpin gerakan dan analis justru menegaskan betapa dalam infiltrasi PKT di Taiwan.
Para legislator itu berasal dari oposisi Partai Kuomintang (KMT), yang kini dikenal berhaluan pro-Beijing. Dengan memimpin mayoritas tipis di parlemen, partai itu memicu kemarahan publik setelah serangkaian langkah kontroversial: memangkas anggaran pertahanan Taiwan, menolak rancangan undang-undang untuk menghadapi ancaman dari Tiongkok, serta memaksakan perubahan prosedur guna memperluas kekuasaan legislatif meski mendapat protes besar-besaran. Ketika langkah itu gagal di pengadilan, koalisi KMT lalu menerapkan aturan prosedural yang praktis melumpuhkan Mahkamah Konstitusi Taiwan.
Kemarahan publik memuncak pada Januari lalu, dengan pemangkasan anggaran pertahanan sebagai pemicu utama. Seruan untuk “membalikkan parlemen” melalui gerakan recall besar-besaran menggema di seluruh Taiwan. Sebuah aksi massa menentang pengaruh komunis berhasil menarik puluhan ribu orang ke jalan.
Sekitar 1,3 juta warga Taiwan menandatangani petisi untuk mencopot seperlima anggota legislatif pulau itu, semuanya dari KMT, dengan tujuan memperbesar kekuasaan Partai Progresif Demokratik (DPP) yang lebih sejalan dengan kepentingan Barat.
Upaya recall ini bukan perkara mudah karena ditujukan pada legislator di basis politik masing-masing. Langkah ini juga belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Taiwan—hanya satu anggota legislatif yang pernah dicopot melalui mekanisme recall.
Meski hasilnya dianggap “kekalahan taktis,” secara lebih luas justru merupakan “kemenangan strategis,” kata Miles Yu, mantan penasihat kebijakan Tiongkok di pemerintahan Donald Trump.
Dengan menyeret isu ini ke kotak suara, katanya, pemilih memaksa legislator KMT untuk membela diri dan memperjelas posisi mereka terhadap Tiongkok—dan hal itu mengubah wacana politik.
“Garis dasarnya sekarang adalah apakah Anda anti-komunis atau ramah terhadap PKT,” ujar Yu dalam podcast China Insider.
Yuan Hongbing, pakar hukum Tiongkok yang kini hidup di pengasingan dan memiliki akses informasi elite Beijing, menyebut peristiwa ini sebagai sebuah “kebangkitan.”
“Menghadapi tirani dan tekanan dari rezim Tiongkok, masyarakat Taiwan sedang melawan,” ujarnya kepada The Epoch Times, menyebut situasi ini sebagai “pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya.”
KMT berusaha menghindari label pro-Beijing. Partai ini mengakui pentingnya pertahanan yang kuat, namun tetap menjalin interaksi dengan daratan, dengan alasan dialog penting untuk meredakan ketegangan dan membawa manfaat bersama.
Taiwan: Target Utama PKT
Pulau demokratis Taiwan kecil, seukuran negara bagian Maryland di AS, tetapi memiliki peran besar dalam ekonomi global: memproduksi lebih dari 90 persen chip tercanggih dunia, menurut Komisi Perdagangan Internasional AS.
Freedom House menempatkan Taiwan sebagai salah satu masyarakat paling bebas di dunia. Sebaliknya, PKT memerintah Tiongkok dengan tangan besi dan menghukum siapa pun yang dianggap menantang kekuasaan.
Namun, kebebasan itu kian terancam.
Selain hampir setiap hari melakukan intimidasi militer dan latihan tembak di sekitar Taiwan, Beijing juga gencar melakukan upaya senyap untuk menyusup dari dalam.
Sejak 2020, Taiwan telah menuntut 159 orang karena diduga menjadi mata-mata Tiongkok, termasuk 95 prajurit aktif maupun pensiunan. Dengan iming-iming uang sekaligus ancaman, rezim Tiongkok merekrut informan dari dalam pemerintahan Taiwan untuk mengirim informasi intelijen ke Beijing, bahkan siap membuka jalan bagi musuh ketika serangan dilancarkan, menurut Biro Keamanan Nasional Taiwan.
Pada Maret lalu, Presiden Taiwan Lai Ching-te menyebut daratan Tiongkok sebagai “kekuatan asing yang bermusuhan,” menggambarkan kampanye besar-besaran rezim itu untuk “memecah, menghancurkan, dan merongrong Taiwan dari dalam.”
Ia mengumumkan 17 langkah penangkal, termasuk memperketat pemeriksaan terhadap warga Tiongkok yang berkunjung, mewajibkan transparansi dalam pertukaran lintas-selat yang melibatkan pejabat Taiwan, serta pedoman perilaku yang lebih jelas bagi aktor dan penyanyi Taiwan yang bekerja di Tiongkok.
Sebuah survei yang dirilis Dewan Urusan Daratan Taiwan pada April menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen dari sekitar 1.100 responden percaya rezim Tiongkok semakin berhasil menyusup ke Taiwan.
Masyarakat Taiwan juga melihat bagaimana otoritas PKT memperketat cengkeraman atas Hong Kong, yang dulu dikenal bebas.
“Di seluruh dunia, Taiwan seharusnya menjadi pihak yang paling tegas melawan Partai Komunis Tiongkok,” kata Wen Tzu-yu, influencer media sosial Taiwan yang menjadi wajah gerakan recall terhadap legislator KMT pro-Beijing.
“Taiwan adalah wilayah yang paling diincar PKT.”
Implikasi Global
Taiwan adalah pusat dari rantai pulau pertama—barisan benteng strategis melawan agresi militer rezim Tiongkok di Indo-Pasifik dan kawasan sekitarnya.
Menguasai Taiwan, menurut Wen, akan menjadi langkah pertama PKT untuk menghadapi Amerika Serikat.
Yuan sependapat.
“Dengan mencaplok Taiwan, PKT akan memiliki pintu gerbang untuk memperluas otoritarianisme komunisnya,” ujarnya. “Nasib Taiwan punya konsekuensi bagi semua orang di abad ke-21.”
Jika Taiwan jatuh, dunia lainnya, termasuk AS, akan menjadi lebih rentan, kata Anggota DPR AS Nathaniel Moran (Partai Republik, Texas), yang duduk di Komite Khusus DPR mengenai PKT.
“Taiwan adalah ladang uji nyata,” katanya. “Kita harus bersama Taiwan di setiap langkah—dan tidak boleh goyah dalam hal itu.”
Pelajaran dari Hong Kong
Wen mengatakan bahwa tekadnya melawan pengaruh Partai Komunis Tiongkok (PKT) didorong oleh janji rezim yang diingkari terkait Hong Kong.
Delapan tahun lalu, Wen sempat mempertimbangkan untuk berkarier di Tiongkok daratan. Setelah lulus kuliah, ia mengikuti perjalanan ke Tiongkok dengan semua biaya ditanggung untuk ikut serta dalam kompetisi film, di mana ia berhasil meraih juara ketiga.
Saat itu, perusahaan-perusahaan milik negara Tiongkok dan platform media besar menawarkan berbagai kesempatan menggiurkan untuk menarik minat anak muda Taiwan seperti dirinya. Wen hampir tergoda, namun kini ia bersyukur tidak mengambil jalan itu.
Dua tahun kemudian, pada 2019, pecah gelombang protes besar di Hong Kong ketika jutaan warga menolak rancangan undang-undang ekstradisi ke Tiongkok daratan. Saat bekas koloni Inggris itu berjuang menahan ekspansi Beijing, Wen melihat bahaya yang bisa mengancam tanah kelahirannya sendiri—dan betapa nyaris ia menjadi alat propaganda PKT, “salah satu dari ‘orang-orang dungu yang berguna,’” ujarnya.
Kini Wen dikenal sebagai Pa Chiung di YouTube, dengan 1,2 juta pelanggan yang menyaksikannya membongkar kebohongan para propagandis Tiongkok dan “penjilat PKT.”
“Waktu itu tidak ada seorang pun yang memperingatkan saya,” katanya.
‘Mengambil Taiwan dengan Biaya Serendah Mungkin’
Meski Partai Kuomintang (KMT) memiliki hubungan dekat dengan Beijing, dulu partai ini adalah musuh bebuyutan pasukan komunis yang berupaya menggulingkan kekuasaannya. Keduanya berperang sengit dalam perang saudara.
Sepuluh tahun setelah perang, pada 1937, Jepang melancarkan invasi yang memberi peluang bagi komunis—yang lebih lemah—untuk bangkit, karena KMT harus menghadapi musuh eksternal. Jepang menyerah pada 1945, namun ketika perang saudara berlanjut, KMT sudah kehabisan tenaga untuk menghadapi pasukan komunis pimpinan Mao Zedong.
Pada 1949, seorang jenderal KMT dipersuasi untuk membuka gerbang ibu kota, yang kala itu bernama Beiping, tanpa perlawanan. Keputusan itu memantapkan kemenangan PKT dan memaksa KMT mundur ke Taiwan.
Pengambilalihan itu kemudian dikenal sebagai “Model Beiping,” sebuah pola yang pernah disebut seorang jenderal Tiongkok sebagai cara paling ideal untuk “menyelesaikan persoalan Taiwan.”
Dari dulu hingga kini, Beijing mengandalkan salah satu “senjata ajaib”-nya: Departemen Pekerjaan Front Persatuan, yang bekerja di balik layar melalui jaringan luas aktor negara maupun non-negara dalam operasi global untuk mengarahkan, membeli, atau memaksa pengaruh. Selama bertahun-tahun, jaringan ini mengoperasikan sekitar 100 kantor polisi rahasia di lebih dari 50 negara.
Melalui individu yang disusupkan ke diaspora Tiongkok, dan terkadang bahkan ke dalam pemerintahan Barat, mereka mengintimidasi pembangkang, merusak reputasi pengkritik, serta memanipulasi kebijakan agar menguntungkan Beijing.
Salah satu korban intimidasi terbaru dari Taiwan adalah Wakil Presiden Hsiao Bi-khim. Saat berkunjung ke Praha pada 2024, hanya beberapa minggu sebelum resmi menjabat, seorang diplomat Tiongkok membuntutinya dan bahkan berusaha menabrakkan mobilnya ke iring-iringan kendaraan resmi Hsiao. Dewan Urusan Daratan Taiwan menyebut aksi itu sebagai “tindakan teror politik.”
Sebagai mitra dagang terbesar Taiwan, Tiongkok berulang kali menggunakan pengaruh ekonomi sebagai senjata. Beijing memblokir produk pertanian Taiwan, sekaligus menjalin kesepakatan dengan daerah-daerah yang dikuasai KMT, sehingga menekan Presiden Lai dan Partai Progresif Demokratik (DPP).
Front Persatuan PKT juga menghukum bisnis Taiwan di Tiongkok yang dianggap melenceng, menyelenggarakan kunjungan “ziarah” bagi warga Taiwan yang memiliki leluhur dari daratan untuk mempererat ikatan emosional, membujuk selebritas Taiwan agar berbicara mendukung Beijing, memasang mata-mata di sektor strategis pemerintahan dan sipil Taiwan, serta merebut sekutu diplomatik Taiwan demi mengisolasi pulau itu di panggung internasional. Menjelang pemilu Taiwan 2024, lebih dari 100 kepala desa dari Taiwan melakukan perjalanan ke Tiongkok atas sponsor Beijing, memicu kekhawatiran campur tangan pemilu.
Rezim Tiongkok juga membina partai-partai politik untuk menyebarkan pesannya. Pada Januari, Kementerian Dalam Negeri Taiwan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi agar membubarkan Partai Promosi Unifikasi Tiongkok, yang didirikan bos sindikat kriminal Chang An-lo, dengan alasan partai itu bertindak atas perintah PKT. Jaksa menuduh sepasang suami-istri yang berafiliasi dengan partai tersebut menyebarkan propaganda Tiongkok dengan imbalan uang, sementara tiga orang lainnya dijatuhi hukuman pada Maret karena merekrut mata-mata militer.
“Saya kira tidak cukup banyak orang yang memahami aspek ini tentang bagaimana Republik Rakyat Tiongkok bekerja,” kata Michael Studeman, mantan komandan Kantor Intelijen Angkatan Laut AS sekaligus laksamana madya yang sudah pensiun, dalam sidang kongres Juli lalu.
“Ini berlangsung di semua spektrum, setiap saat, di semua ranah. Lebih berbahaya daripada yang kita akui.”
Tujuan akhirnya, menurut Studeman, adalah melemahkan tekad publik Taiwan agar akhirnya menerima—atau bahkan menyambut—masa depan di bawah kekuasaan Tiongkok daratan.
Dibandingkan dengan mengirim pasukan atau menembakkan rudal, kampanye yang lebih terselubung ini jelas memiliki keuntungan, kata Wang Shiow-wen, peneliti di Institute for National Defense and Security Research yang berbasis di Taipei.
Dengan strategi ini, ujarnya kepada The Epoch Times, PKT berupaya mengambil alih Taiwan “dengan biaya serendah mungkin.”
‘Katak dalam Air Mendidih’
Upaya rumit rezim Tiongkok untuk memikat orang Taiwan diungkap dalam sebuah film dokumenter pada Desember 2024 yang dirilis oleh Wen. Film itu menampilkan Chen Po-yuan, seorang rapper Taiwan yang sebelumnya dikenal pro-Beijing.
Chen pura-pura tertarik dengan sebuah proyek di Tiongkok. Ia terbang ke Provinsi Fujian, wilayah Tiongkok daratan terdekat dari Taiwan, dan lewat jaringan kenalannya bertemu dengan seorang pria asal Taiwan. Pria itu mendapat subsidi negara sekitar 70.000 dolar AS untuk menjalankan inkubator bisnis rintisan yang menyasar para influencer Taiwan.
Pria tersebut menunjukkan kartu izin tinggal daratan miliknya, lalu buru-buru memperingatkan Chen agar tidak mempublikasikannya, karena perolehan kartu itu melanggar hukum Taiwan. Kartu itu menawarkan banyak keuntungan bagi orang Taiwan, dan ia mengatakan bisa menguruskan kartu serupa untuk Chen hanya dalam sebulan. Selain itu, ia juga memiliki ruang kantor serta rumah subsidi bagi siapa pun yang mau membuat konten untuk memperindah citra rezim.
Ia menjanjikan dana ventura hingga puluhan ribu dolar.
“Mereka melakukannya langkah demi langkah,” kata Chen kepada The Epoch Times. “Awalnya sederhana, mereka kasih sedikit uang untuk promosi perjalanan biasa.”
Namun begitu seseorang merasakan manfaat awal, para pengendali akan menekan lebih jauh. Cepat atau lambat, para influencer harus menyesuaikan perilaku mereka dan mengikuti garis partai, kata Chen, yang mengibaratkan situasi itu seperti “katak dalam air mendidih.”
Film dokumenter tersebut, setelah dirilis, langsung ditonton jutaan orang.
Chen tahu betul cara kerja Partai Komunis Tiongkok (PKT). Lahir pada 1999, ia belajar bela diri di Kuil Shaolin pada usia 13 tahun dan kemudian berkuliah di Universitas Huaqiao, kampus khusus pelajar luar negeri yang diawasi oleh Departemen Pekerjaan Front Persatuan PKT. Propaganda begitu kuat sehingga Chen menganggap dirinya sebagai patriot Tiongkok. Bahkan wallpaper ponselnya adalah foto pemimpin Tiongkok, Xi Jinping.
Setelah lulus, ia tetap tinggal di Tiongkok, sering menulis lagu sesuai pesanan. Beberapa bertema pemberantasan penipuan atau kesetiaan politik. Pesanan dengan bayaran tertinggi datang dari seorang pejabat Tiongkok yang meminta Chen membuat lagu menyerang Ketua DPR AS saat itu, Nancy Pelosi, menjelang kunjungannya ke Taiwan pada 2022. Pelosi adalah pejabat AS tertinggi yang berkunjung dalam 25 tahun terakhir. Pejabat itu memberinya uang tunai sekitar 4.000 dolar AS.
Namun aliran uang itu tak bertahan lama. Dua tahun setelah Kantor Urusan Taiwan di Tiongkok memuji Chen karena lagu yang mendukung kebijakan pandemi COVID-19 Beijing, ia mengaku ditipu rekan bisnisnya—anak dari pimpinan kelompok Taiwan yang berafiliasi dengan negara di Tiongkok—hingga kehilangan semua modal. Tak ada seorang pun yang membelanya.
Realitas yang Menggigit
Tiga orang yang disebut dalam film viral itu karena memiliki identitas ganda kini kehilangan status kewarganegaraan Taiwan. Dalam penyelidikan lanjutan, Kementerian Pertahanan Taiwan juga memutus akses intelijen militer kepada puluhan personel aktif yang diketahui memegang izin tinggal di Tiongkok. Otoritas imigrasi Taiwan mendeportasi tiga influencer Tiongkok yang masuk lewat pernikahan, setelah mereka kedapatan membuat video yang mendukung unifikasi militer wilayah Taiwan oleh Beijing.
Meski otoritas Tiongkok menggembar-gemborkan daratan sebagai tempat yang “indah, maju, dan aman”—yang akan selalu dirindukan warga Taiwan—rezim itu cepat membuang para pendukungnya setelah dianggap tidak berguna lagi.
Zhao Chan, lebih dikenal dengan nama daring Xiaowei, adalah salah satu dari tiga warga Tiongkok daratan yang dipaksa kembali. Ironisnya, tiga bulan setelah kembali ke kampung halamannya di Provinsi Guizhou, Zhao justru berhadapan dengan aparat desa. Bendungan milik negara membanjiri sebagian wilayah desa, dan ia berhak atas ganti rugi kerusakan. Namun setelah bolak-balik menuntut, ia tak mendapat hasil. Saat meluapkan keluhannya di media sosial, videonya justru dihapus. Polisi kemudian menelepon tengah malam, memperingatkannya agar tidak “melampaui batas.”
Apa yang dialami Zhao bisa menimpa siapa saja, kata Xiaofang, seorang warga Tiongkok daratan yang pernah tinggal di Taiwan selama tiga dekade setelah menikah.
“Banyak orang berpikir kalau mereka patuh pada garis Partai Komunis, PKT akan memberi perlakuan istimewa—itu mustahil,” ujarnya kepada The Epoch Times.
Orang-orang seperti itu, katanya, “tidak memahami hakikat sejati Partai Komunis Tiongkok.”
Menurut anggota Kongres AS Carlos Giménez (R-Florida), sangat mudah terjebak. Amerika Serikat selama ini menganggap Tiongkok “tidak berbahaya,” dan baru belakangan “terbangun” pada kenyataan sebenarnya.
“Orang Tiongkok pandai melukis gambaran indah tentang siapa mereka, tapi itu semua topeng—Anda harus melihat di balik tembok, di balik tirai, untuk tahu kenyataan sebenarnya,” ujar Giménez.
“Saya yakin ada orang Taiwan yang berpikir, ‘Wah, kita sebaiknya jadi satu Tiongkok.’ Mungkin memang ada. Tapi jika begitu, mereka harus rela melepaskan kebebasan mereka.”
‘Tidak Bisa Membiarkannya Begitu Saja’
Wen mengatakan dirinya menyiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk: hari ketika ia benar-benar harus menarik pelatuk di medan perang.
Karena aturan ketat soal kepemilikan senjata di Taiwan, ia berlatih menembak di Amerika Serikat.
“Itu hari yang selalu saya persiapkan setiap saat, meski saya berharap tidak pernah datang,” ujarnya.
Namun fokus utamanya adalah saat ini.
Sejak film dokumenter itu dirilis, Kantor Urusan Taiwan di Beijing sudah tiga kali menyebut nama Wen dalam jumpa pers. Mereka melabelinya—bersama para pengkritik PKT di Taiwan lainnya—sebagai “anti-Tiongkok,” dan berjanji akan melakukan pembalasan.
Wen tidak terpengaruh.
“Mereka sengaja mencampuradukkan antara Tiongkok dengan Partai Komunis Tiongkok,” katanya. “Saya bukan anti-Tiongkok, saya anti-PKT.”
Ia mengaku menerima ancaman pembunuhan lewat email, sebuah taktik yang semakin sering dipakai aktor pro-rezim untuk menekan komunitas dissiden Tiongkok. Para “troll” juga membanjiri kolom komentar di video-video Wen dengan serangan pribadi, menggunakan karakter sederhana Mandarin, lalu memperkuatnya dengan bot.
Sebagai respons, Wen justru menyematkan komentar paling provokatif di bagian teratas.
“Itu kocak sekali,” katanya. “Komentar itu mungkin dapat 1.000 suka, tapi semua balasan di bawahnya bernada negatif.”
Kaum nasionalis Tiongkok mengunggah potongan film dokumenter itu ke Douyin, versi TikTok di Tiongkok, sambil mengejek dirinya. Wen justru bangga. Menurutnya, orang yang sebelumnya tidak mengenalnya bisa jadi penasaran, lalu mencari cara menembus tembok sensor Tiongkok untuk melihat langsung. Dan jika hanya segelintir saja yang berhasil menjadi “jernih pikirannya,” kata Wen, ia sudah merasa berhasil.
Wen mengakui dirinya lelah, tapi menegaskan ia “tidak bisa membiarkannya begitu saja.”
“Lihat saja Hong Kong,” ujarnya. “Saya tidak ingin Taiwan bernasib sama.”
