EtIndonesia. Tensi di Yaman kembali memuncak. Pada 31 Agustus 2025, kelompok pemberontak Houthi melakukan serangan terhadap sejumlah kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di ibu kota Sanaa, termasuk markas dari World Food Programme (WFP), UNICEF, dan WHO. Dalam insiden ini, setidaknya 11 staf PBB, baik internasional maupun lokal, ditahan oleh Houthi. Tak hanya itu, mereka juga menyita berbagai dokumen dan properti penting dari fasilitas-fasilitas tersebut.
Aksi ini bukan tindakan spontan; aksi penahanan tersebut menyusul serangan udara Israel yang terjadi beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada 28 Agustus 2025, yang menewaskan Perdana Menteri pemerintahan Houthi, Ahmed al‑Rahawi, beserta beberapa menteri lainnya dalam satu serangan terkoordinasi.
Menurut pernyataan dari Utusan Khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, penahanan ini tidak hanya terjadi di Sanaa, tetapi juga mencakup penahanan staf di kota pelabuhan Hodeidah. Selain penahanan, mereka juga memaksa masuk dan menyita properti dari berbagai kantor PBB yang menjadi target.
Ini menambah daftar panjang sebelumya: total jumlah staf PBB yang ditahan kini mencapai 23 orang, termasuk beberapa yang ditahan sejak 2021, serta satu staf yang telah dinyatakan meninggal selama dalam tahanan tahun ini.
Reaksi PBB dan Komunitas Internasional
PBB, melalui Sekjen António Guterres, mengecam keras tindakan paksa ini dan menuntut agar seluruh staf dibebaskan segera dan tanpa syarat.
Hans Grundberg juga menyatakan bahwa penahanan ini “sangat merusak upaya bantuan kemanusiaan dan perdamaian di Yaman,” serta memperingatkan bahwa negara tersebut bisa menjadi arena konflik yang lebih luas.
Reaksi dari World Food Programme juga tegas—eksekutif direktur Cindy McCain menyatakan bahwa tindakan penyitaan properti dan penahanan staf adalah hal yang “tidak dapat diterima”
Latar Belakang: Pola Tahanan dan Gangguan Kemanusiaan
Kasus ini bukanlah pertama kalinya Houthi menahan staf kemanusiaan. Sejak 2021, mereka telah melakukan penahanan terhadap staf PBB dan NGO, termasuk kasus empat staf dari OHCHR dan UNESCO pada tahun 2021 dan 2023; serta seorang petugas Save the Children yang meninggal saat dalam tahanan pada September 2023.
Pada Januari 2025, dilaporkan bahwa tujuh staf PBB ditahan, yang kemudian memicu suspend operasional dan gerakan di wilayah yang dikuasai Houthi.
Human Rights Watch dan Amnesty International menyoroti bahwa penahanan ini kerap menggunakan tuduhan seperti “spionase terhadap Amerika atau Israel”, dengan pengakuan yang diduga dipaksakan.
Secara sistemik, sejak 2019, Houthi mendirikan lembaga seperti SCMCHA untuk mengontrol dan memonopoli penyaluran bantuan kemanusiaan, sampai akhirnya lembaga tersebut dibubarkan pada Oktober 2024 dan fungsinya dialihkan ke kementerian di bawah kendali Houthi
Dampak Situasional dan Implikasi
- Krisis kemanusiaan memburuk: Penahanan staf PBB dan NGO memperlambat distribusi bantuan vital bagi jutaan warga yang bergantung pada bantuan pangan dan medis.
- Ketegangan geopolitik meningkat: Insiden ini memperpendek jembatan dialog antara Houthi, PBB, Israel, dan negara-negara pendukung Gaza.
- Keselamatan staf berada di zona merah: Patroli kemanusiaan kini harus menghadapi risiko tinggi—baik pengamanan internal maupun dari otoritas agresif.
- Legitimasi PBB terancam: Kondisi ini mengikis kredibilitas PBB sebagai penyelenggara bantuan dan mediator netral di wilayah konflik.
Ringkasan Inti
| Peristiwa | Detail |
| Tanggal Penahanan | 31 Agustus 2025 |
| Lokasi | Kantor WFP, UNICEF, WHO di Sanaa dan Hodeidah |
| Jumlah Staf Ditahan | Setidaknya 11 (menambah total tahanan menjadi 23) |
| Penyebab Awal | Serangan udara Israel pada 28 Agustus 2025, menewaskan PM Houthi |
| PBB Tuntut | Pembebasan segera tanpa syarat |
| Dampak Kemanusiaan | Operasional bantuan terganggu, keselamatan staf terancam |
Dengan situasi yang terus berkembang, komunitas internasional diharap segera mengambil langkah diplomatik dan kemanusiaan untuk memastikan keselamatan staf PBB, menjaga akses bantuan, serta mendorong de-eskalasi konflik di Yaman.
