Dikarenakan langkah sebelumnya gagal mempercepat belanja konsumen, Beijing mulai mempertimbangkan perubahan radikal, termasuk pengubahan sistem pajak.
Milton Ezrati
Sejauh ini, Beijing gagal mendorong belanja konsumen secara cukup untuk mengembalikan ekonomi secara keseluruhan ke jalur pertumbuhan. Sebagai respons, otoritas mulai mempertimbangkan sejumlah langkah benar-benar radikal.
Salah satunya adalah mengalihkan fokus dari pajak pertambahan nilai (PPN). Hingga kini, belum ada proposal resmi maupun rancangan undang-undang. Namun, pertimbangan terbuka terhadap perubahan ini menunjukkan betapa seriusnya kekhawatiran pimpinan Tiongkok terhadap lambannya pertumbuhan ekonomi dan gagalnya program untuk membuat mesin ekonomi negara ini lebih bergantung pada permintaan domestik ketimbang ekspor.
Upaya pemerintah untuk mendorong ekonomi domestik dimulai beberapa tahun lalu. Dengan hasil yang terbatas, mereka menerapkan langkah-langkah untuk menghentikan penurunan sektor konstruksi dan pembelian rumah yang terdampak krisis properti sejak 2021. Meski pasar properti residensial terus menurun, upaya Beijing tampak memperlambat laju penurunan dan meredakan beberapa kelebihan pasokan.
Rezim Tiongkok juga menanamkan investasi besar pada proyek teknologi tinggi, seperti semikonduktor, komputasi kuantum, dan kendaraan listrik. Sementara upaya ini sempat menambah cukup kontribusi ekonomi untuk memenuhi target pertumbuhan Beijing, pada akhirnya kapasitas yang tercipta melebihi kemampuan ekonomi domestik menyerap, sehingga justru meningkatkan ketergantungan pada ekspor di tengah meningkatnya ketegangan dagang dengan Washington dan Eropa.
Para perencana ekonomi menyadari bahwa potensi terbesar pertumbuhan domestik terletak pada konsumen Tiongkok. Namun, upaya awal untuk mendorong belanja konsumen hanya bisa disebut sebagai solusi jangka pendek yang lemah.
Beijing kemudian memanfaatkan pemerintah daerah untuk mensubsidi harga tukar tambah (trade-in) mobil dan peralatan rumah tangga besar, dengan harapan masyarakat memanfaatkan subsidi tersebut, menukar barang mahal lebih cepat, dan membeli yang baru. Program ini digunakan lebih luas dari perkiraan, sehingga anggaran habis dan beberapa pemerintah daerah menghentikannya. Meski begitu, rumah tangga Tiongkok tetap berhati-hati dalam berbelanja, sehingga respons konsumsi tidak sesuai harapan Beijing.
Data terbaru memperkuat lemahnya respons konsumen. Penjualan ritel Juli, data terbaru yang tersedia, hanya naik sekitar 3,7 persen dibanding tahun lalu, lebih lambat dibanding kenaikan rata-rata 5–6 persen musim semi lalu dan jauh dari target Beijing, terutama karena ekspor Tiongkok hampir tidak tumbuh sejak Maret.
Sinyal permintaan domestik yang lemah juga terlihat dari data harga. Harga konsumen Juli sedikit di bawah level tahun lalu, sementara harga pangan turun 1,6 persen. Harga produsen (“factory prices”) turun 0,2 persen dari Juni dan lebih dari 3,5 persen dibanding Juli 2024.
Dalam konteks kegagalan ini, tidak mengherankan Beijing mulai mempertimbangkan tindakan radikal. Proposal perubahan pajak yang kini menjadi perhatian disusun oleh mantan kepala statistik People’s Bank of China (PBOC), Sheng Songcheng, bersama peneliti CEIBS Lujiazui International Institute of Finance. Mereka menyimpulkan bahwa Tiongkok perlu menurunkan PPN.
Dengan tarif antara 6–13 persen, PPN menambah biaya hampir semua barang, termasuk barang konsumsi. Peneliti tersebut menunjukkan hukum ekonomi klasik: “Jika Anda mengenakan pajak pada sesuatu, Anda akan mendapat lebih sedikit dari itu.” PPN pada dasarnya adalah pajak konsumsi.
Perubahan PPN kemungkinan akan membantu, tetapi meski Beijing menyetujuinya, implementasi akan memakan waktu lama. PPN adalah sumber penerimaan pemerintah terbesar, mencapai 30 persen dari total tergantung tahun.
Sebelum mengurangi beban PPN pada rumah tangga, pemerintah harus menemukan sumber pendapatan lain dan meyakinkan pejabat Beijing, partai komunis, dan pemerintah daerah. Masalah lain, saat ini pendapatan PPN dialokasikan menurut lokasi produksi, bukan lokasi pembelian. Setiap perubahan—baik parsial maupun penuh—akan menghadapi resistensi dari daerah yang bergantung pada struktur distribusi saat ini.
Faktanya, pertimbangan perubahan radikal ini menunjukkan tingkat keputusasaan pimpinan Tiongkok dalam upaya membangkitkan konsumsi domestik. Namun, belum ada jaminan langkah ini akan memberikan respons sesuai harapan. Data saat ini menunjukkan bahwa meski Tiongkok bergerak ke arah perubahan, butuh waktu lama untuk benar-benar memacu konsumen.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan The Epoch Times.
