EtIndonesia. Pada Rabu (10 September), militer Nepal mengambil alih kendali ibu kota Kathmandu dan memerintahkan warga tetap di rumah demi memulihkan ketertiban. Namun para demonstran menegaskan mereka menolak pemerintahan militer dan justru menginginkan terbentuknya pemerintahan yang dipilih rakyat.
Hari Rabu itu, Kathmandu memberlakukan jam malam demi menjaga keamanan.
Pihak militer menyatakan bahwa berbagai pihak kini tengah berkoordinasi untuk mengatasi kekosongan kekuasaan yang muncul setelah gelombang protes rakyat. Media lokal menyebut, militer sedang bersiap melakukan perundingan dengan perwakilan demonstran.
Para tokoh perwakilan demonstran secara umum menolak pemerintahan militer, dan menyatakan mereka lebih menginginkan pembentukan pemerintahan transisi melalui penunjukan seorang perdana menteri sementara, kemudian dilanjutkan dengan pemilu yang adil.
Pada Rabu malam, ketika perwakilan “Generasi Z” Nepal mengumumkan di depan markas besar militer bahwa mereka merekomendasikan mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki sebagai perdana menteri sementara, massa pun bersorak gembira.
Perwakilan demonstran, Rehan Raj Dangal, mengatakan: “Di antara tokoh yang diakui publik sebagai bermoral dan adil, kami sepakat merekomendasikan Ibu Sushila Karki untuk membentuk pemerintahan yang efektif.”
Sehari sebelumnya, puluhan ribu orang turun ke jalan di berbagai kota Nepal, memprotes tindakan polisi yang menewaskan para pemuda demonstran.
Warga yang marah menyerbu markas Partai Komunis, menurunkan bendera palu arit, membakar gedung-gedung pemerintah, serta rumah pribadi sejumlah politisi. Aksi itu akhirnya memaksa Perdana Menteri Oli mengundurkan diri.
Kementerian Kesehatan Nepal melaporkan, hingga Rabu, jumlah korban tewas dalam aksi protes telah meningkat menjadi 25 orang, sementara 633 orang terluka.
Menurut Konstitusi Nepal, jika berbagai pihak gagal mencapai kesepakatan untuk memilih kepala pemerintahan transisi, presiden dapat menunjuk seorang anggota parlemen mana pun sebagai perdana menteri. Perdana menteri tersebut berhak dalam waktu enam bulan mengangkat hingga 25 menteri non-terpilih.
Pengamat senior Tang Hao mengatakan: “Nepal menganut sistem parlementer dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Kini perdana menterinya kabur, bisa dikatakan negara sedang ‘berubah rezim’.
“Tapi apakah Nepal benar-benar bisa lepas dari pemerintahan komunis, masih harus dilihat perkembangan selanjutnya. Yang jelas, Partai Komunis Nepal telah lama berkuasa, menyebabkan korupsi merajalela, kesenjangan sosial melebar, stratifikasi sosial membeku, serta membatasi kebebasan rakyat—sama persis dengan kondisi di Tiongkok.”
Sumber : NTDTV.com
, militer Nepal mengambil alih kendali ibu kota Kathmandu dan memerintahkan warga tetap di rumah demi memulihkan ketertiban. Namun para demonstran menegaskan mereka menolak pemerintahan militer dan justru menginginkan terbentuknya pemerintahan yang dipilih rakyat.){kind=link}