Mantan Presiden Brasil  Jair Bolsonaro Dijatuhi Hukuman Lebih dari 27 Tahun, AS Pertimbangkan Gunakan Kekuatan Ekonomi dan Militer

Pada  Kamis (11 September), majelis kecil pertama Mahkamah Agung Brasil dengan perbandingan suara 4 banding 1 menjatuhkan putusan bersalah kepada mantan Presiden Jair Bolsonaro dan tujuh sekutu intinya atas tuduhan merencanakan kudeta. Bolsonaro dijatuhi hukuman 27 tahun 3 bulan penjara. Terkait kasus ini, Gedung Putih Amerika Serikat secara langka mengeluarkan pernyataan keras bahwa Presiden Trump “tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan ekonomi maupun militer AS untuk membela kebebasan berbicara global.”

EtIndonesia. Pengadilan Brasil menyatakan, Bolsonaro yang kini berusia 70 tahun, bersama pejabat tinggi pemerintah, pada periode 2021–2023 berkonspirasi untuk mencegah presiden terpilih Luiz Inácio Lula da Silva menjabat, dengan menyebarkan informasi palsu terkait pemilu, menggerakkan militer, menyusun rencana kudeta, bahkan mempertimbangkan memberlakukan darurat militer.

Bolsonaro dan 7 terdakwa lainnya dijerat 5 tuduhan, termasuk: membentuk kelompok kriminal bersenjata, dengan kekerasan berusaha meruntuhkan sistem demokrasi, merencanakan kudeta, merusak properti publik, serta menghancurkan benda-benda bersejarah yang dilindungi.

Bolsonaro dijatuhi total hukuman 27 tahun 3 bulan penjara, yang mencakup: 24 tahun 9 bulan penahanan dalam sistem tertutup, serta 2 tahun 6 bulan kurungan dalam sistem setengah terbuka atau terbuka. Ia juga didenda 124 hari, dengan tarif harian sebesar dua kali upah minimum (pada 2025 setara 1.518 real Brasil), yang jika dikonversi ke dolar AS (kurs saat ini sekitar 5,39 real per dolar) totalnya kurang lebih 70.000 dolar AS.

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan vonis terhadap 7 terdakwa lainnya berdasarkan analisis peran masing-masing, dengan hukuman penjara maksimal 26 tahun. Mantan ajudan pribadi Bolsonaro, Mauro Cid, dalam kasus ini berperan sebagai saksi pelapor dan mencapai kesepakatan pengakuan dengan jaksa. Ia hanya divonis maksimal 2 tahun penjara dalam sistem terbuka.

Meskipun putusan bersalah telah dijatuhkan, para terdakwa masih bisa mengajukan banding. Putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah semua proses hukum selesai. Jika hukuman melebihi 8 tahun, terpidana harus menjalani kurungan penjara, namun karena faktor usia dan kondisi kesehatan, Bolsonaro masih berpeluang menjalani tahanan rumah.

Kasus ini memicu perhatian luas di dunia internasional. Presiden AS Donald Trump menyatakan “terkejut dan tidak puas” atas vonis tersebut. Sebelumnya ia menyebut kasus ini sebagai “perburuan politik” terhadap Bolsonaro, bahkan menyamakan dengan tantangan hukum yang sedang dia hadapi di AS, seraya menilai bahwa pengalaman Bolsonaro menunjukkan kebebasan berbicara tengah ditekan.

Selain mengkritik keras pemerintah Brasil, Trump juga menaikkan tarif impor terhadap produk Brasil seperti kopi dan daging sapi. Ia juga memberlakukan sanksi berdasarkan Magnitsky Act kepada hakim ketua kasus ini, Alexandre de Moraes, dengan tuduhan “melanggar kebebasan fundamental.”

Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, pada 10 September menyatakan bahwa Presiden Trump “tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan ekonomi dan militer Amerika Serikat untuk membela kebebasan berbicara di dunia.”

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, pada 11 September menulis di platform X: “Hakim pelanggar HAM yang dikenai sanksi, Alexandre de Moraes, terus melakukan penganiayaan politik. Ia bersama hakim Mahkamah Agung Brasil lainnya menjatuhkan putusan yang tidak adil dengan memenjarakan mantan Presiden Bolsonaro.” Ia menegaskan, Amerika Serikat akan “memberikan respons terhadap perburuan politik ini.”

Sumber : NTDTV.com