EtIndonesia. Pemilu nasional Rusia yang digelar pada 14 September 2025 berubah menjadi kekacauan digital setelah mengalami serangan siber besar-besaran. Serangan tersebut diklaim berasal dari kelompok peretas Ukraina dan sukses melumpuhkan sistem elektronik milik pemerintah Rusia.
Serangan DDoS Melumpuhkan Sistem Pemilu
Menurut laporan resmi, sistem Komisi Pemilihan Umum Rusia, server e-voting, hingga sejumlah portal layanan publik pemerintah mendadak tidak bisa diakses. Insiden itu terjadi di hari pertama pemungutan suara nasional, tepat saat jutaan warga Rusia hendak menggunakan hak pilih mereka.
Otoritas Rusia akhirnya mengakui adanya gangguan besar, dengan menyebut serangan ini sebagai salah satu insiden siber terburuk yang pernah dialami selama pemilu. Meski demikian, pejabat Rusia berusaha meyakinkan publik bahwa perhitungan suara “tetap berjalan” dengan menggunakan metode manual.
Kyiv Klaim Tanggung Jawab
Pemerintah Ukraina tidak menutup-nutupi keterlibatannya. Kyiv menegaskan bahwa serangan itu memang dilakukan untuk menggagalkan apa yang mereka sebut sebagai “pemilu ilegal” Rusia di wilayah pendudukan Ukraina seperti Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia.
“Selama Rusia tetap memaksakan pemilu di tanah yang mereka rampas, kami akan melawan dengan segala cara, termasuk di ruang siber,” ujar salah satu pejabat tinggi Ukraina dalam pernyataannya.
Kyiv juga mendesak komunitas internasional agar tidak mengakui hasil pemilu Rusia yang berlangsung di wilayah pendudukan.
Moskow Marah, Barat Diminta Bersikap
Di pihak lain, Moskow mengecam Ukraina dengan keras, menuding serangan ini sebagai bentuk “terorisme digital” yang mengancam kedaulatan Rusia. Kremlin juga menuding negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan anggota NATO, telah memberikan dukungan teknologi dalam operasi siber tersebut.
Sementara itu, sejumlah pengamat menilai serangan ini bisa menambah eskalasi konflik. Barat kini dihadapkan pada dilema: apakah akan mengutuk serangan siber yang mengganggu proses pemilu Rusia, atau tetap berpihak pada Ukraina dengan menilai pemilu tersebut memang tidak sah di wilayah pendudukan.
Pemilu di Bawah Bayang-Bayang Perang
Pemilu kali ini merupakan yang pertama sejak Rusia memperluas kontrolnya di wilayah Ukraina. Bagi Kremlin, pemilu adalah simbol legitimasi politik. Namun bagi Kyiv, hal itu justru dianggap sebagai upaya pencaplokan yang dilegalkan secara sepihak.
Insiden serangan siber 14 September 2025 ini semakin mempertegas bahwa konflik Rusia–Ukraina kini tidak hanya berlangsung di medan perang darat, udara, dan laut, tetapi juga telah merambah secara frontal ke medan perang digital.
