Belt and Road Initiative (BRI) Kian Stagnan, Tiongkok Terjebak Krisis, Utang Indonesia Menggunung
oleh: Fadjar Pratikto
Ajang Belt and Road Summit ke-10 yang digelar pada 10–11 September 2025 di Hong Kong Convention and Exhibition Centre kembali menegaskan citra Tiongkok sebagai promotor konektivitas global. Ribuan delegasi, ratusan peserta pameran, hingga sederet kesepakatan bisnis digadang-gadang sebagai bukti bahwa inisiatif ambisius yang diluncurkan Presiden Xi Jinping sejak 2013 ini masih relevan di tengah gejolak geopolitik multipolar.
Namun di balik panggung megah itu, muncul pertanyaan besar: apakah benar-benar ada peluang nyata bagi Indonesia dan Hong Kong dari forum ini? Ataukah sekadar retorika manis di tengah realitas program Belt and Road Initiative (BRI) yang semakin kehilangan tenaga akibat krisis ekonomi yang menjerat Beijing?
Janji Manis dari Hong Kong
KTT Sabuk dan Jalan merupakan platform internasional utama untuk mempromosikan kolaborasi bisnis di sepanjang Sabuk dan Jalan. Forum ini mempertemukan para pejabat senior pemerintah dan pemimpin bisnis dari berbagai negara dan kawasan di sepanjang dan di luar Sabuk dan Jalan untuk bertukar wawasan tentang kerja sama multilateral dan menjajaki peluang bisnis konkret.
Patrick Lau, Wakil Direktur Eksekutif Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), menyebut Belt and Road Summit sebagai “super connector” yang mempertemukan modal, teknologi, dan pasar global. Sejak edisi pertama pada 2016, lebih dari 700 pembicara internasional hadir, melibatkan 45.000 peserta dari 120 negara, serta memfasilitasi lebih dari 2.000 proyek lintas sektor.
“Hong Kong memiliki jaringan 51 kantor global, yang membuat kami menjadi penghubung penting bagi dunia. Summit ini bukan hanya soal proyek besar, tapi juga peluang kolaborasi kecil yang memberi dampak nyata,” kata Lau dalam sesi briefing media, 9 September 2025.
Bagi Indonesia, Lau menyoroti peluang kerja sama pada proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Dari infrastruktur bandara dan jalan, hotel, hingga teknologi 5G dan 6G, Hong Kong diyakini bisa berperan melalui dukungan keuangan dan jasa profesional.
Bahkan ia mencontohkan proyek peternakan ayam di IKN tahun 2023 senilai beberapa juta dolar AS, yang mampu menghasilkan 1 juta butir telur per hari berkat teknologi unggas dari Tiongkok dan kolaborasi universitas Hong Kong. “Ini bukti bahwa BRI tidak hanya soal kereta cepat atau pelabuhan, tapi juga proyek sosial-ekonomi yang langsung menyentuh masyarakat,” ujarnya.
Meski narasi yang dibangun terkesan positif, pengalaman Indonesia dalam BRI justru menimbulkan beban berat pada keuangan negara. Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) adalah contoh paling nyata. Dari estimasi awal Rp 80 triliun, biaya membengkak hingga lebih dari Rp 120 triliun, dengan skema pembiayaan didominasi pinjaman dari Bank Pembangunan Tiongkok.
Alih-alih menjadi simbol modernisasi transportasi, KCJB justru memunculkan kontroversi: rendahnya tingkat okupansi, ketergantungan pada subsidi pemerintah, serta utang yang terus menekan APBN.
Hal serupa mengintai proyek-proyek lain yang dipromosikan lewat BRI, termasuk rencana keterlibatan perusahaan Tiongkok dalam pembangunan IKN. Skema pembiayaan berbasis pinjaman, ketimbang investasi murni, dikhawatirkan kembali mengulangi pola yang sama: keuntungan bagi kontraktor Tiongkok, sementara Indonesia menanggung risiko finansial jangka panjang.
Hong Kong: Super Connector atau Sekadar Etalase?
Lebih jauh, posisi Tiongkok sendiri kini sedang goyah. Data terbaru menunjukkan pertumbuhan ekonomi 2025 melambat di bawah 4%, dengan sektor properti dan manufaktur masih terguncang. Cadangan devisa Beijing menyusut, sementara utang daerah dan korporasi melonjak.
Situasi ini membuat kemampuan Tiongkok mendanai proyek-proyek BRI di luar negeri semakin terbatas. Negara-negara penerima pun mulai menyadari jebakan yang mengintai. Sri Lanka, Pakistan, Kenya, Zambia, hingga Laos menghadapi krisis utang setelah proyek BRI gagal memberikan keuntungan ekonomi yang dijanjikan.
Bahkan dalam beberapa kasus, ketergantungan pada Tiongkok memicu gejolak politik dan kerusuhan sosial.
- Angola: investasi tambang dan minyak dari Tiongkok tidak banyak memberi manfaat bagi rakyat. Ketergantungan pada pinjaman BRI memperburuk krisis fiskal, memicu protes keras terhadap pemerintah.
- Mali: proyek infrastruktur yang didanai Tiongkok gagal menyejahterakan warga, malah memperbesar utang negara. Ketidakpuasan rakyat berujung pada instabilitas politik yang masih berlangsung hingga kini.
- Nepal: rezim komunis yang bergantung pada Beijing akhirnya tumbang setelah gelombang protes besar-besaran yang dipelopori generasi Z. Demonstrasi menurunkan simbol palu arit, menandai runtuhnya dominasi Beijing di negara Himalaya itu.
Fenomena ini menegaskan bahwa BRI tidak hanya berpotensi menjadi beban fiskal, tapi juga dapat menimbulkan krisis politik dan sosial yang mengguncang legitimasi pemerintah negara penerima.
Bagi Hong Kong, Summit ke-10 adalah ajang untuk menegaskan kembali statusnya sebagai pusat keuangan internasional setelah diguncang pandemi, protes politik, dan tekanan dari Beijing. Dengan menjadi tuan rumah forum bergengsi, Hong Kong ingin menampilkan diri sebagai simpul konektivitas global.
Namun dalam praktiknya, posisi Hong Kong semakin terjepit. Investor asing masih ragu akibat ketidakpastian politik pasca penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional 2020. Peran sebagai “super connector” pun lebih banyak menjadi perpanjangan tangan Beijing, ketimbang benar-benar independen sebagai pusat keuangan dunia.
Indonesia Mesti Belajar dari Pengalaman
Pertanyaannya kini: apakah Indonesia harus menaruh harapan pada Belt and Road Summit? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa manfaat konkret yang diterima Indonesia dari BRI jauh lebih kecil dibanding beban yang ditanggung.
Proyek-proyek yang digembar-gemborkan seringkali lebih banyak menguntungkan kontraktor, bank, dan pemasok teknologi dari Tiongkok. Sementara bagi Indonesia, hasilnya adalah utang baru, risiko fiskal, dan infrastruktur yang belum tentu sesuai kebutuhan rakyat.
Krisis ekonomi yang kini menjerat Tiongkok seharusnya menjadi alarm tambahan. Bila Beijing saja kesulitan menopang inisiatif globalnya, mustahil Indonesia bisa berharap banyak. Sebaliknya, Indonesia perlu memperkuat posisi tawar dengan mencari mitra alternatif: dari Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, hingga memperkuat pembiayaan domestik.
Belt and Road Summit ke-10 di Hong Kong mungkin tampak sebagai pesta akbar diplomasi ekonomi. Tapi di balik cahaya panggung, kenyataan yang muncul tidak seindah retorika.
Bagi Indonesia, pengalaman dengan KCJB dan potensi keterlibatan BRI di IKN menjadi cermin bahwa harapan besar berbanding lurus dengan risiko besar. Dengan kondisi Tiongkok yang tengah menghadapi krisis ekonomi mendalam, janji-janji BRI semakin sulit diwujudkan.
Lebih buruk lagi, pengalaman negara-negara seperti Angola, Mali, dan Nepal memperlihatkan sisi gelap BRI: proyek yang gagal, utang menumpuk, instabilitas politik, hingga kerusuhan sosial.
Alih-alih menaruh semua harapan pada Beijing, Indonesia perlu berhitung ulang: memperkuat kemandirian, menjaga keseimbangan dalam geopolitik multipolar, dan memastikan bahwa setiap kerja sama internasional tidak menjadi jebakan baru.
KTT Sabuk & Jalan boleh saja berlangsung megah, tapi Indonesia tak boleh lagi membeli mimpi dengan harga utang yang mahal.
