Belakangan ini, Paris diguncang demonstrasi anti-pemerintah skala besar. Polisi Prancis mengerahkan 80.000 personel untuk berjaga, termasuk pasukan anti huru-hara, drone, dan kendaraan lapis baja. Para pengunjuk rasa menuntut kenaikan pajak bagi orang kaya, peningkatan belanja publik, serta pencabutan reformasi yang memperpanjang usia pensiun. Aksi mogok turut menyebabkan lumpuhnya sebagian besar jaringan metro Paris. Aksi serupa juga terjadi di Marseille, Nantes, dan sejumlah kota lainnya.
EtIndonesia. Perdana Menteri Prancis yang baru, Gabriel Attal Le Cornu, menghadapi tantangan berat: krisis defisit yang parah, parlemen yang sulit diajak bekerja sama, dan meningkatnya tekanan publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah pemerintahan Presiden Emmanuel Macron dapat melewati krisis kali ini.
Dilaporkan pada Jumat (19/9/2025), di Paris, polisi menembakkan gas air mata, memicu bentrokan fisik dengan pengunjuk rasa.
Mereka yang ikut serta dalam pemogokan berasal dari berbagai sektor, termasuk guru, masinis kereta, apoteker, dan tenaga kesehatan. Sementara itu, kelompok pelajar menutup puluhan sekolah menengah sebagai bentuk protes.
Di luar Stasiun Lyon, para pekerja kereta membakar tumpukan kayu dan memblokade jalan. Tuntutan utama mereka: peningkatan anggaran layanan publik, pajak lebih tinggi untuk kalangan kaya, dan pembatalan reformasi usia pensiun.
“Kalau memang ada krisis ekonomi, pertanyaannya siapa yang harus menanggungnya. Sebagai serikat buruh dan pekerja, kami yakin kalangan terkaya di negeri inilah yang seharusnya membayar harga dari krisis ini,” ujar Ketua serikat buruh kereta SUD-Rail, Fabien Villedieu.
Aksi mogok memberikan dampak besar pada sistem metro Paris, sekolah, serta sektor pelayanan publik lainnya.
Namun, pandangan masyarakat terhadap aksi mogok ini terbelah.
Seorang arsitek dan insinyur, Cédric Serdeman, berkata: “Saya tidak yakin ini solusi terbaik saat ini, apalagi melihat kondisi negara sekarang. Orang-orang seharusnya kembali bekerja.”
Sementara insinyur Pierre Michel berkomentar: “Saya memahami para pekerja yang mogok. Kalau saya tidak salah, masalah utamanya ada pada anggaran pemerintah. Jelas rakyat Prancis sedang diminta untuk mengencangkan ikat pinggang, dan itu sangat berat.”
Di Marseille, ribuan orang turun ke jalan sambil mengangkat spanduk bertuliskan “Kenakan Pajak pada Orang Kaya”.
Di Nantes, ribuan warga juga berunjuk rasa menuntut pemerintah Macron membatalkan kebijakan penghematan dan menjamin kesejahteraan sosial dasar rakyat.
Pekan lalu, Macron menunjuk Le Cornu sebagai Perdana Menteri baru, dengan mandat untuk meloloskan undang-undang pengurangan anggaran di parlemen. Namun, justru rancangan undang-undang inilah yang menyebabkan perdana menteri sebelumnya lengser.
Kontroversi rencana penghematan ini telah menyeret pemerintahan Macron ke dalam krisis politik serius. Para investor juga semakin khawatir terhadap defisit yang membebani ekonomi terbesar kedua di zona euro ini.
Saat ini, defisit fiskal Prancis telah mencapai 5,8% dari PDB—nyaris dua kali lipat dari batas maksimum Uni Eropa. Sementara itu, hutang publik Prancis setara dengan 114% dari PDB.
Sumber ; NTDTV.com
