Papua Nugini menunda langkah mempererat hubungan pertahanan militer dengan Australia, sementara Beijing meningkatkan tekanan terhadap negara kepulauan tersebut.
EtIndonesia. Tiongkok menekan Papua Nugini agar tidak menyetujui pakta pertahanan bersama dengan Australia.
Dalam sebuah unggahan di X pada 18 September, Kedutaan Besar Tiongkok di Papua Nugini memperingatkan negara kepulauan itu agar tidak menandatangani perjanjian pertahanan bersama dengan Australia, seraya menyarankan agar Papua Nugini “menangani dengan tepat isu-isu yang berkaitan dengan kedaulatan dan kepentingan jangka panjangnya” serta “bekerja sama dengan Tiongkok” untuk mengembangkan “hubungan Tiongkok-PNG dan kerja sama yang saling menguntungkan.”
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada 17 September menandatangani sebuah komunike pertahanan dengan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Port Moresby. Papua Nugini adalah monarki konstitusional sekaligus tetangga terdekat Australia.
Namun, acara tersebut tidak menghasilkan finalisasi perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Pukpuk, yang menurut Albanese dalam sebuah unggahan di Facebook akan ditandatangani setelah melalui “proses kabinet di kedua negara.”
Beberapa prinsip utama Perjanjian Pukpuk mencakup aliansi pertahanan bersama, yang mengakui bahwa serangan bersenjata terhadap Australia atau Papua Nugini akan menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan kedua negara.
Perjanjian itu juga akan mencakup rencana agar Australia dan Papua Nugini dapat merekrut warga dari negara masing-masing ke dalam angkatan pertahanan, serta menyelenggarakan latihan militer gabungan setiap tahun.
“Saya dengan sadar memilih agar Australia tetap menjadi mitra keamanan pilihan kami,” kata Marape, seraya menambahkan bahwa negaranya tidak dapat mempertahankan daratan dan lautan sendirian, dan bahwa kesepakatan itu adalah demi kepentingan nasional.
Kegagalan untuk merampungkan perjanjian tersebut merupakan kemunduran kedua bagi hubungan pertahanan Australia di kawasan Pasifik dalam sebulan terakhir.
Albanese baru-baru ini melakukan perjalanan ke Vanuatu, tetapi tidak dapat menandatangani kemitraan keamanan senilai AU$500 juta (US$326,5 juta) karena salah satu mitra koalisi dalam pemerintahan Vanuatu meminta peninjauan lebih lanjut.
Hingga akhir 2022, pinjaman Tiongkok menyumbang hampir 40 persen dari utang luar negeri Vanuatu, menurut lembaga think tank yang berbasis di Sydney, Lowy Institute.
Partai Komunis Tiongkok (PKT) menyatakan bahwa Papua Nugini adalah “mitra dagang terbesar dan tujuan investasi terbesar di antara negara-negara Kepulauan Pasifik.”
PKT mengatakan bahwa Papua Nugini adalah negara Pasifik pertama yang menandatangani dokumen bilateral mengenai inisiatif Belt and Road dengan Tiongkok, yang merupakan bagian penting dari dorongan ekonomi Beijing untuk menjadi kekuatan dominan di kawasan.
Papua Nugini juga merupakan penerima bantuan Tiongkok terbesar di Pasifik.
Sebagai negara kepulauan yang menghadap Samudra Pasifik barat daya, Papua Nugini kini berada di garis depan perebutan dominasi geopolitik.
Rakyat Kepulauan Cook, negara yang berpemerintahan sendiri, secara historis dan kultural terkait erat dengan Selandia Baru serta memegang paspor Selandia Baru.
Namun, pada Juni, Selandia Baru memutus pendanaan jutaan dolar bagi Kepulauan Cook karena hubungan kepulauan itu yang semakin erat dengan Tiongkok.
Seorang juru bicara Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters mengatakan dalam pernyataan pada 18 Juni bahwa Selandia Baru memutuskan untuk menangguhkan pembayaran sebesar NZ$18,2 juta (US$10,9 juta) dalam pendanaan pembangunan untuk tahun 2025–26 karena hal itu “bergantung pada hubungan bilateral yang didasarkan pada kepercayaan tinggi.”
Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Selandia Baru sejak 2017, sementara Selandia Baru memiliki kebijakan yang tidak mengakui Taiwan.
Pada awal Juni, lembaga think tank pertahanan dan keamanan Royal United Services Institute (RUSI) menyatakan dalam sebuah laporan bahwa Kepulauan Cook, sebuah kepulauan dengan zona ekonomi eksklusif yang luas, telah muncul “sebagai titik fokus strategi Tiongkok yang lebih luas di Pasifik.”
RUSI menyebutkan bahwa wilayah maritim Kepulauan Cook, yang kaya akan sumber daya laut dan mineral penting seperti mangan, kobalt, dan nodul polimetalik, sulit dikelola secara efektif.
Namun, luas dan jauhnya wilayah tersebut membuatnya rentan terhadap penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, eksploitasi sumber daya laut dan mineral, pembuangan limbah, serta berbagai risiko keamanan non-tradisional lainnya.
Think tank itu mengatakan keterlibatan Beijing dengan negara-negara Pasifik mengikuti pola yang konsisten: bantuan ekonomi, hibah dan pinjaman tanpa kajian kelayakan, investasi infrastruktur yang tidak berkelanjutan, serta manuver pengakuan diplomatik.
“Melalui campuran cerdik dari ‘diplomasi buku cek’ dan kebijakan bantuan ‘tanpa syarat’, Tiongkok telah membina hubungan kuat dengan beberapa negara Pasifik, termasuk Tonga, Kiribati, Kepulauan Solomon, Fiji, dan Papua Nugini,” kata laporan tersebut.
Rex Widerstrom, James Xu, dan Reuters berkontribusi pada laporan ini
Sumber : Theepochtimes.com
