“Ini adalah situasi yang sangat sulit,” kata Paus Leo XIV.
EtIndonesia. Dalam wawancara pertamanya, Paus Leo XIV mengisyaratkan adanya potensi perubahan pada kesepakatan Vatikan–Tiongkok, dengan mengatakan bahwa ia mendengarkan umat Katolik yang dianiaya di Tiongkok.
Paus Leo XIV memberikan wawancara dalam bahasa Spanyol kepada publikasi Katolik Crux, yang merilisnya secara berseri minggu ini mulai 14 September.
Paus mengatakan bahwa ia sedang “terus berdialog dengan sejumlah orang, warga Tiongkok, di kedua sisi dari beberapa isu yang ada di sana.”
Ia tidak mengumumkan adanya perubahan, menyerahkan pada para pendahulunya, namun mengatakan bahwa telah ada beberapa diskusi tingkat tinggi mengenai Tiongkok.
“Saya berusaha mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana gereja dapat terus menjalankan misinya, dengan menghormati baik budaya maupun isu-isu politik yang jelas-jelas sangat penting, tetapi juga menghormati sekelompok besar umat Katolik Tiongkok yang selama bertahun-tahun hidup dalam semacam penindasan atau kesulitan untuk menjalankan iman mereka secara bebas, dan tanpa harus memilih pihak,” kata Paus Leo XIV.
“Saya tentu mempertimbangkan hal itu, bersama dengan pengalaman lain yang saya miliki sebelumnya dalam berhubungan dengan rakyat Tiongkok, baik dengan pemerintah maupun pemimpin agama serta umat awam. Ini adalah situasi yang sangat sulit.”
Baru-baru ini, ia juga membuat pernyataan lain mengenai Tiongkok, termasuk pengumuman pembentukan keuskupan baru di Zhangjiakou, Tiongkok, serta penahbisan uskup pertamanya, Pastor Giuseppe Wang Zhengui.
Di bawah pendahulunya, Paus Fransiskus, Vatikan menandatangani perjanjian dengan Tiongkok pada tahun 2018 mengenai pengangkatan uskup. Rincian kesepakatan tersebut tidak pernah dipublikasikan.
Perjanjian itu menuai kekhawatiran luas di kalangan pegiat hak asasi manusia, mengingat Partai Komunis Tiongkok (PKT) dikenal menindas umat Kristen dan kelompok agama lainnya, dengan melabeli mereka yang tidak mengikuti versi agama resmi negara sebagai sekte sesat serta mengkriminalisasi iman di luar kendali negara. Pada tahun 1955, PKT menahan uskup Katolik Roma Shanghai karena menolak melepaskan otoritas kepausan, dan ia tetap dipenjara selama tiga dekade.
Kesepakatan itu dimaksudkan untuk mengakhiri kebuntuan mengenai siapa yang berwenang mengangkat uskup di Tiongkok, di mana rezim telah melakukan pengangkatan sendiri. Perjanjian itu memberi Beijing hak untuk mengusulkan calon uskup di masa depan, sementara paus secara formal memiliki hak veto atas pengangkatan tersebut.
Kesepakatan itu diperpanjang dua tahun pada 2020, dan sekali lagi pada 2022. Pada Oktober 2024, Vatikan dan Tiongkok kembali memperbarui perjanjian itu selama empat tahun.
Pada bulan yang sama, Center for Religious Freedom di Hudson Institute menerbitkan sebuah laporan yang menemukan bahwa penindasan terhadap umat Katolik justru “semakin intensif” sejak kesepakatan 2018, dengan fokus pada penindasan terhadap 10 uskup Katolik. Beberapa dari mereka ditahan secara tidak sah—bahkan berkali-kali—sementara yang lain menghilang.
Laporan itu menyatakan bahwa PKT menargetkan “para hierarki yang menolak kendali Partai Komunis Tiongkok atas urusan agama.”
Para uskup yang dianiaya itu menentang Asosiasi Katolik Patriotik Tiongkok (CPCA), menurut laporan tersebut. Keanggotaan dalam CPCA mengharuskan mereka bersumpah setia untuk independen dari Tahta Suci, mendasarkan khotbah pada “Pemikiran Xi Jinping”—ideologi politik dan komunis pemimpin PKT—serta tunduk pada pengawasan negara.
Menurut laporan itu, Beijing menekan para uskup untuk bergabung dengan CPCA segera setelah kesepakatan 2018. Pada 2019, Vatikan mengeluarkan pedoman yang menyatakan bahwa keanggotaan dengan “keberatan hati nurani” terhadap CPCA diizinkan, tetapi perjanjian itu sendiri tidak mengakomodasi keberatan hati nurani tersebut.
Masih menurut laporan itu, Beijing menggunakan perjanjian tersebut untuk menyingkirkan gereja Katolik “bawah tanah.” Sebelum perjanjian 2018, gereja bawah tanah ini berjumlah sekitar 12 juta umat yang menolak bergabung dengan CPCA, dan memilih untuk mengakui Paus—bukan rezim Tiongkok—sebagai otoritas tertinggi Gereja Katolik.
Tanpa umat Katolik ini, gereja “menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam membentuk generasi berikutnya dari uskup-uskup Tiongkok,” bunyi laporan tersebut.
“Tahta Suci sedang berpacu dengan waktu untuk memperkuat hubungan dengan para uskup di dalam CPCA sebelum episkopat Tiongkok sepenuhnya tidak bisa dibedakan lagi dari Departemen Pekerjaan Front Persatuan,” kata laporan itu, merujuk pada operasi pengaruh global rezim Tiongkok.
