“Sungguh tidak dapat diterima bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa tunduk pada upaya sensor Partai Komunis Tiongkok di tanah Amerika,” kata pemimpin redaksi Epoch Times edisi Bahasa Inggris
EtIndonesia. NEW YORK CITY — Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali menolak pemberian kartu pers kepada beberapa wartawan dari dua media asal Amerika Serikat—The Epoch Times dan media afiliasinya, NTD—melanjutkan pola penolakan selama dua dekade terakhir yang menimbulkan kekhawatiran adanya pengaruh Tiongkok di balik layar.
Wartawan senior Gedung Putih Epoch Times, Emel Akan, bepergian ke New York City bersama rombongan pers Departemen Luar Negeri untuk meliput kegiatan yang dihadiri Presiden Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio selama Sidang Umum PBB pada 22 September.
Akan mengajukan permohonan kartu pers PBB melalui Departemen Luar Negeri dan menerima email yang memintanya mengambil kartu pers di New York City. Namun saat tiba pada 22 September, seorang pejabat Departemen Luar Negeri memberitahunya bahwa PBB menolak permohonan tersebut, dengan alasan bahwa PBB menganggap The Epoch Times sebagai organisasi non-pemerintah, bukan organisasi berita.
“The Epoch Times adalah surat kabar terbesar keempat di Amerika. Sungguh tidak dapat diterima bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa tunduk pada upaya sensor Partai Komunis Tiongkok di tanah Amerika,” kata Pemimpin Redaksi Epoch Times, Jasper Fakkert, dalam sebuah pernyataan pada 23 September.
“Kami mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan kartu pers yang diperlukan The Epoch Times agar bisa menjalankan tugasnya, yakni memberikan informasi faktual dan tidak berpihak kepada para pembaca kami,” tambahnya.
Dua staf NTD dari biro Washington—koresponden Gedung Putih Mari Otsu dan juru kamera Chen Lei—tidak menerima konfirmasi apa pun setelah mengajukan permohonan mereka. Seorang perwakilan PBB mengatakan melalui telepon kepada Otsu bahwa ia tidak memenuhi persyaratan, namun menolak memberi penjelasan lebih lanjut.
Kampanye yang Meningkat di AS
The Epoch Times didirikan di Amerika Serikat pada tahun 2000 oleh warga Tionghoa-Amerika sebagai respons terhadap sensor dan pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok. Media independen ini kini terbit dalam 22 bahasa di 33 negara.
Kelompok staf Epoch Times pertama di Tiongkok ditangkap dan disiksa, dengan beberapa dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Selama bertahun-tahun, surat kabar ini menghadapi upaya berkelanjutan dari rezim Tiongkok dan para agennya untuk menutupnya, termasuk serangan terhadap wartawan dan fasilitas percetakannya di Hong Kong, serta sabotase siber yang sering terjadi.
Pemimpin PKT, Xi Jinping, pada tahun 2022 secara pribadi mengarahkan lembaga keamanan Tiongkok untuk meningkatkan penargetan terhadap The Epoch Times dan NTD sebagai bagian dari kampanye penindasan transnasional yang lebih luas, demikian diungkap oleh para pelapor pada 2024.
Pada Maret 2024, otoritas AS menuntut selusin peretas kontrak Tiongkok dan pejabat penegak hukum atas keterlibatan mereka dalam kampanye peretasan bertahun-tahun yang menargetkan The Epoch Times.
Baru-baru ini, aktor siber Tiongkok menyamar sebagai The Epoch Times untuk mengancam lembaga federal AS.
Selama bertahun-tahun, otoritas Tiongkok telah memberi tekanan pada PBB untuk mengganggu upaya peliputan The Epoch Times.
Pada 2019, PBB juga menolak permohonan Akan untuk meliput pertemuan tingkat tinggi PBB tanpa penjelasan. Ketika diminta klarifikasi melalui beberapa email, PBB tidak merespons selama dua minggu; kemudian Departemen Komunikasi Global PBB menjawab dari alamat email generik tanpa nama pengirim. Orang itu mengatakan kepada Akan, “Media yang Anda gunakan untuk melamar tidak memenuhi persyaratan bagi media berita.” Orang itu menolak memberi penjelasan lebih lanjut dan mengabaikan permintaan banding, dengan alasan bahwa badan tersebut menilai permohonan secara kasus per kasus.
Pada 2003, setelah beberapa hari tanpa jawaban, seorang pejabat pers PBB di New York City mengatakan kepada NTD bahwa “tekanan dari pihak Tiongkok” menyebabkan komplikasi dalam permohonan mereka untuk meliput acara Komisi Hak Asasi Manusia di Jenewa. Hal yang sama terulang pada Juni 2004, dengan seorang pejabat PBB yang mengakui bahwa badan tersebut menerima panggilan dari pejabat Tiongkok mengenai akses pers penyiar tersebut. Setelah penolakan awal, badan itu akhirnya memberikan kartu pers.
Meski demikian, PBB tetap menunda dan menolak beberapa upaya penyiar tersebut untuk menambah jumlah wartawan yang meliput di badan itu. Dua wartawan yang ditempatkan di PBB mendapati kegiatan mereka dibatasi. Pejabat pers PBB, dengan mengutip keluhan dari delegasi Tiongkok, membatasi akses liputan mereka pada acara di mana delegasi Tiongkok hadir.
Pengaruh rezim Tiongkok atas PBB juga terlihat dalam aspek lain. Selama bertahun-tahun, PBB telah melarang Taiwan berpartisipasi dalam berbagai forum, termasuk Sidang Umum PBB dan Organisasi Kesehatan Dunia, meskipun berulang kali didesak oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain. PBB juga menolak memberikan akreditasi kepada wartawan Taiwan.
Anggota Kongres Amerika Serikat Chris Smith pada April 2024 mengatakan kepada The Epoch Times bahwa rezim Tiongkok “bebas melakukan kejahatan” sambil memanipulasi sistem PBB.
“Ke mana pun Anda melihat, situasinya buruk dan makin memburuk, dan mereka melakukan tekanan penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menutupinya,” kata Smith.
PBB tidak menanggapi berbagai panggilan dari The Epoch Times terkait pengaruh PKT atas keputusannya menolak kartu pers bagi Akan. Seorang juru bicara PBB mengarahkan The Epoch Times ke kantor akreditasi media badan itu, yang tidak merespons hingga berita ini diterbitkan.
“The Epoch Times telah menghadapi kampanye tak kenal henti selama puluhan tahun dari PKT yang menargetkan wartawan, pengiklan, dan fasilitas percetakan kami. Kami akan terus berkomitmen pada kebebasan pers,” kata Fakkert.
Sumber : Theepochtimes.com
