EtIndonesia. Baru-baru ini, rezim Tiongkok merilis data terbaru yang menunjukkan tingkat pengangguran pemuda pada Agustus kembali mencetak rekor tertinggi. Para pakar memperingatkan, jika tidak ada kebijakan efektif, situasi ini bisa memperdalam perpecahan sosial dan memicu gejolak.
Data terbaru menunjukkan tingkat pengangguran kelompok usia 16–24 tahun pada Agustus naik menjadi 18,9%, tertinggi sejak Desember 2023, ketika metode perhitungan data diubah.
Tahun ini, sebanyak 12,22 juta lulusan perguruan tinggi akan masuk ke pasar kerja, jumlah tertinggi dalam sejarah.
“Situasi saat ini adalah musim kelulusan bertepatan dengan penyusutan lapangan kerja, sehingga kelompok usia 25–29 tahun juga menjadi titik baru kenaikan pengangguran. Selain itu, masih ada banyak yang disebut pekerjaan fleksibel, dan sebagian pencari kerja tidak dihitung dalam data. Jadi angka pengangguran sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi,” ujar Ekonom Amerika Serikat, Huang David.
Pada Juni 2023, rezim PKT pernah mengumumkan tingkat pengangguran pemuda di atas 21%, sementara data independen menunjukkan angkanya mencapai 46%. Setelah itu, otoritas sempat menghentikan publikasi data, dan baru pada Desember tahun yang sama dilanjutkan kembali, namun mahasiswa yang masih berkuliah tidak dimasukkan dalam perhitungan.
“Jika masalah ketenagakerjaan terus memburuk, struktur pekerjaan dan struktur ekonomi akan semakin rusak, bahkan membusuk. Dari sudut pandang penguasa, menghadapi banyaknya pengangguran muda, mereka kemungkinan akan memperkuat kampanye massa melawan massa untuk mengalihkan konflik sosial. Hal ini justru akan membuat kontradiksi sosial semakin parah, semakin terpolarisasi, dan semakin memicu perpecahan,” kata Huang David.
Pakar juga mengingatkan, lemahnya permintaan domestik, hengkangnya investasi asing, serta tekanan pada lapangan kerja, ditambah dengan defisit dana pensiun, bisa menjadi titik ledakan instabilitas sosial.
Praktisi senior pasar modal Tiongkok, Xu Zhen, menjelaskan: “Dana pensiun pekerja kota kini telah menjadi sumber dana untuk menutupi pengangguran. Kebijakan terbaru rezim yang mendorong lulusan universitas masuk ke sektor jasa rumah tangga adalah cerminan nyata dari situasi ini. Jika krisis fiskal terus memburuk, pembayaran pensiun pun akan terancam, dan yang dihadapi rezim adalah potensi merebaknya gelombang protes di seluruh negeri.”
Sumber : NTDTV.com
