EtIndonesia. Beijing pada 25 September mengumumkan telah memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap enam perusahaan pertahanan Amerika Serikat, menandakan bahwa gesekan dagang antara Tiongkok dan Washington masih berlanjut.
Kementerian Perdagangan Tiongkok dalam pernyataannya menyebutkan bahwa tiga perusahaan dimasukkan ke dalam daftar pengendalian ekspor, yang melarang perusahaan Tiongkok mengekspor barang, jasa, maupun teknologi berfungsi ganda (sipil dan militer). Tiga perusahaan tersebut adalah Huntington Ingalls Industries, pembuat kapal militer terbesar di AS; Planate Management Group, perusahaan teknik fasilitas; serta Global Dimensions, penyedia layanan intelijen.
Selain itu, tiga perusahaan AS lainnya ditambahkan ke dalam daftar “entitas tidak dapat dipercaya”, yang pada dasarnya merupakan daftar hitam perdagangan. Mereka adalah Saronic Technologies, produsen kapal permukaan tak berawak; Aerkomm, perusahaan teknologi komunikasi satelit; serta Oceaneering International, penyedia produk dan layanan rekayasa global.
Kementerian menyebut langkah ini perlu untuk menjaga “keamanan nasional dan kepentingan Tiongkok” serta memenuhi “kewajiban non-proliferasi internasional.” Mekanisme “entitas tidak dapat dipercaya” memungkinkan Beijing membatasi kegiatan impor dan ekspor, investasi baru, hingga mencabut izin kerja karyawan.
Dalam pernyataan terpisah, juru bicara kementerian menuduh ketiga perusahaan tersebut menjalin “kerja sama militer dan teknis dengan Taiwan” meski telah ada penolakan keras dari Beijing. Langkah itu, klaim pihak Tiongkok, dianggap merusak “kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan nasional.”
Rezim Tiongkok tidak pernah memerintah Taiwan, namun menganggap pulau yang memiliki pemerintahan demokratis itu sebagai wilayahnya sendiri, dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mengambil alih. Sementara itu, undang-undang AS mewajibkan Washington memasok peralatan militer kepada Taiwan untuk pertahanan diri, meskipun tidak ada hubungan diplomatik resmi.
Sanksi terhadap perusahaan pertahanan AS bukanlah hal baru. Sebelumnya, sejumlah perusahaan telah dikenai hukuman akibat keterlibatan mereka dalam penjualan senjata AS ke Taiwan.
Namun para analis menilai langkah itu sebagian besar bersifat simbolis dan lebih ditujukan untuk propaganda dalam negeri, karena perusahaan pertahanan AS memiliki aktivitas yang sangat terbatas di Tiongkok akibat pembatasan ekspor teknologi militer dari Washington.
Pengumuman terbaru ini datang di tengah negosiasi kesepakatan dagang antara Tiongkok dan AS menjelang tenggat 10 November. Dalam pertemuan terakhir di Madrid awal bulan ini, negosiator dari kedua negara menyepakati kerangka kesepakatan untuk melepaskan TikTok dari induk perusahaannya di Tiongkok, ByteDance.
Presiden AS Donald Trump dijadwalkan menandatangani keputusan pada 25 September yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut memenuhi syarat hukum AS, yaitu kepemilikan Tiongkok harus diakhiri atau aplikasi tersebut ditutup di AS.
Negosiasi di Madrid, seperti putaran sebelumnya di Stockholm, London, dan Jenewa, membahas berbagai isu perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia, termasuk keluhan AS terkait penurunan pembelian produk pertanian oleh Tiongkok dan kelebihan kapasitas produksi berbasis negara yang membanjiri pasar dunia dengan ekspor murah.
Penasihat ekonomi Gedung Putih, Kevin Hassett, mengatakan bahwa Trump dan pemimpin Tiongkok Xi Jinping terus berdiskusi mengenai sejumlah isu, termasuk pembelian minyak Rusia oleh Tiongkok.
“Dibandingkan beberapa bulan lalu, kemajuan yang dicapai sangat besar, tetapi masih ada pekerjaan yang harus dilakukan,” ujarnya.
Laporan tambahan oleh Reuters.
