Hamas pada Jumat (3/10/2025) mengumumkan bahwa mereka setuju melakukan gencatan senjata dan akan membebaskan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Keputusan ini dibuat berdasarkan rencana yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump, dan diharapkan dapat membuka jalan menuju perdamaian di kawasan Gaza. Berikut laporan dari koresponden NTD dari Washington, Zhang Liang.
EtIndonesia. “Pada Jumat, Hamas menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan usulan Presiden AS Donald Trump, yaitu membebaskan semua sandera dan segera menghentikan pertempuran. Langkah ini dinilai membawa secercah harapan bagi perdamaian di Jalur Gaza. Juru bicara Gedung Putih, Levitt, menegaskan bahwa ‘Abraham Accords’ yang digagas Trump pada masa jabatan pertamanya telah berhasil menormalisasi hubungan antara Israel dan sejumlah negara Arab serta Teluk, dan Gedung Putih berharap proses perdamaian ini dapat terus berlanjut.” Demikian laporan Zhang Liang.
Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt : “Presiden dengan sangat tegas telah menyampaikan kepada Hamas bahwa ini adalah proposal yang bisa diterima dan konkret. Mereka harus menerimanya, atau akan menghadapi konsekuensi yang sangat serius. Presiden telah memberikan tenggat waktu hingga Minggu (5 Oktober) pukul 18.00.”
Isi utama rencana tersebut mencakup beberapa poin penting:
- Gencatan senjata segera,
- Pertukaran sandera dengan tahanan,
- Penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza,
- Pelucutan senjata Hamas,
- Pembentukan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh lembaga internasional.
Menurut laporan terbaru PBB, operasi militer Israel di Gaza telah mencapai tingkat yang dapat dikategorikan sebagai genosida. Juru bicara Gedung Putih Levitt menambahkan bahwa Presiden Trump sangat prihatin terhadap kekerasan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di Timur Tengah.
Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat telah memasuki hari ketiga penutupan operasionalnya (shutdown), karena Kongres belum mencapai kesepakatan terkait rancangan anggaran. Partai Demokrat bersikeras memperpanjang subsidi kesehatan yang akan berakhir pada akhir tahun, sementara Partai Republik mengusulkan agar hal itu dibahas dalam rancangan terpisah. Kedua belah pihak saling menyalahkan atas kebuntuan tersebut.
Ketua DPR AS Mike Johnson: “Kami bertindak dengan itikad baik dan berusaha agar Partai Demokrat melaksanakan tanggung jawab mereka, tetapi mereka menolak melakukannya. Itulah fakta yang tidak bisa ditutupi.”
Pemimpin Mayoritas Senat John Thune: “Kita harus memprioritaskan pembukaan kembali pemerintah. Mengenai jadwal pemungutan suara, saya tidak tahu berapa banyak kesempatan lagi yang akan mereka gunakan untuk menolak. Semoga akhir pekan ini mereka bisa memikirkannya.”
Reporter Zhang Liang : “Selain itu, perang antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut. Komunitas internasional terus menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri dan mencari jalan menuju negosiasi damai.” (Hui/asr)
Zhang Liang dan Yi Xin, Washington D.C., untuk New Tang Dynasty Television.


