EtIndonesia. Upaya diplomatik besar kembali bergulir di kawasan Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump secara langsung memimpin perundingan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di resor pantai Sharm el-Sheikh, Mesir. Pertemuan yang dihadiri oleh berbagai negara kunci kawasan itu menjadi salah satu langkah paling konkret menuju penghentian perang Gaza sejak konflik besar meletus pada 2023.
Fokus Perundingan: Hentikan Perang dan Tukar Tawanan
Trump membuka sesi utama dengan pernyataan tegas: “Jika Hamas menolak melepaskan kekuasaannya di Gaza, mereka akan menghadapi kehancuran total.”
Tujuan utama dari pertemuan ini adalah menghentikan pertempuran bersenjata dan menyepakati mekanisme pertukaran tawanan Israel–Palestina dalam waktu dua hingga tiga hari ke depan.
Trump menegaskan, AS kini berperan sebagai “penjamin solusi akhir” dengan dukungan dari Mesir, Yordania, dan Uni Emirat Arab.
Delegasi dan Rencana Aksi
Delegasi Amerika dipimpin langsung oleh Bishara Bahbah dan Jared Kushner, menantu Trump sekaligus arsitek utama dari perjanjian Abraham Accords pada 2020.
Rencana gencatan senjata yang diajukan AS memuat tiga poin penting:
- Pembebasan semua sandera secara serentak, di bawah pengawasan Palang Merah Internasional.
- Penarikan bertahap pasukan Israel dari Jalur Gaza sesuai kesepakatan pengawasan internasional.
- Pembentukan pasukan penjaga perdamaian multinasional, yang melibatkan UEA, Yordania, Arab Saudi, dan Turki sebagai pengawas keamanan pascaperang.
Proposal ini disebut sebagai “Rencana Sharm el-Sheikh 2025”, kelanjutan dari Doha Peace Initiative yang sebelumnya gagal disepakati pada awal September.
Dukungan dan Tanggapan Dunia Internasional
Masyarakat internasional menyambut positif pertemuan ini. Dr. Bashar Murad, Direktur organisasi bantuan medis Palestina, menyatakan bahwa keberhasilan gencatan senjata harus diukur bukan hanya dari penghentian perang, tetapi juga jaminan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza.
Sementara itu, Ketua Palang Merah Internasional Mirjana Spoljaric menegaskan bahwa proses pembebasan sandera “harus dilakukan secara aman, bermartabat, dan bebas dari tekanan politik”. Ia menambahkan, banyak sandera yang masih berada dalam kondisi medis kritis dan membutuhkan perlindungan segera.
Sikap Israel: Tegas pada Keamanan Nasional
Di sisi lain, Pemerintah Israel tetap menunjukkan sikap keras. Pada hari yang sama, Kementerian Dalam Negeri Israel mengumumkan pengusiran 171 aktivis asing, termasuk aktivis lingkungan terkenal Greta Thunberg serta beberapa anggota armada kemanusiaan “Global Samudra”.
Israel menuduh kelompok tersebut “menyamar sebagai relawan kemanusiaan” namun sebenarnya melakukan provokasi politik dan kampanye anti-Israel di lapangan. Namun, otoritas Tel Aviv menegaskan bahwa selama proses penahanan, hak hukum dan perlakuan kemanusiaan terhadap para aktivis tetap dijamin sesuai standar internasional.
Harapan Baru di Tengah Ketegangan
Meski suasana perundingan sempat menegang pada sesi awal, diplomat Mesir menyebut pertemuan kali ini “lebih konstruktif dibandingkan sebelumnya”.
Menlu Mesir, Badr Abdelatty menegaskan kembali posisi negaranya:“Prioritas utama Mesir adalah memastikan rakyat Palestina tetap berada di tanah mereka dan tidak terusir akibat perang.”
Jika kesepakatan ini berhasil, maka gencatan senjata permanen Gaza 2025 dapat menjadi tonggak baru dalam upaya menstabilkan Timur Tengah — sekaligus menjadi uji pertama bagi kebijakan luar negeri Trump di masa jabatan keduanya.
Kesimpulan:
Perundingan 6 Oktober 2025 di Sharm el-Sheikh menandai babak penting dalam upaya diplomasi global untuk mengakhiri perang Gaza. Dengan kombinasi tekanan militer, negosiasi politik, dan dukungan kemanusiaan internasional, dunia menatap peluang nyata menuju akhir konflik berkepanjangan yang telah menelan puluhan ribu korban jiwa sejak 2023.
