Albanese sebut PNG sebagai ‘sekutu terbaru’ Australia, Marape tegaskan kepercayaan tanpa syarat dalam kemitraan.
oleh Naziya Alvi Rahman
Australia dan Papua Nugini (PNG) secara resmi menandatangani Pukpuk Treaty yang telah lama dinantikan di Canberra pada 6 Oktober, menegaskan kedua negara sebagai sekutu resmi.
Perjanjian itu ditandatangani di hadapan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri PNG James Marape, dan Menteri Pertahanan Richard Marles—dua minggu setelah upacara semula ditunda akibat kebingungan internal di Port Moresby dan tekanan dari Beijing.
Kedua pemimpin menyebut penandatanganan perjanjian itu sebagai momen bersejarah.
“Perjanjian ini meningkatkan hubungan antara kedua negara kita ke tingkat aliansi. Ini adalah aliansi baru pertama Australia dalam lebih dari 70 tahun, dan hanya yang ketiga dalam sejarah kami,” ujar Albanese, merujuk pada aliansi Australia dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru.
“Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, kami menganggapnya sebagai kehormatan besar bahwa tetangga terdekat kami kini menjadi sekutu terbaru kami,” tambahnya.
Marape mengatakan Australia telah lama menjadi mitra pilihan PNG.
“Kami membuat keputusan strategis, pilihan sadar, bahwa Australia akan menjadi mitra keamanan utama kami—dan saya tidak akan pernah menyesali keputusan itu,” katanya.
“Ini tidak ada hubungannya dengan rugby league atau geopolitik … tetapi murni berasal dari hati dan jiwa PNG, untuk hidup berdampingan dengan Australia di kawasan ini menuju masa depan.”
Makna dari Pukpuk Treaty
Pukpuk Treaty menetapkan komitmen kedua negara untuk “bertindak menghadapi bahaya bersama” jika salah satu diserang, yang secara efektif menempatkan PNG sebagai sekutu resmi setara dengan mitra keamanan tertua Australia.
Pakta ini juga memungkinkan warga Papua Nugini untuk bergabung dengan Angkatan Pertahanan Australia (ADF) serta mewajibkan Australia untuk menanamkan investasi bernilai miliaran dolar guna memperkuat kemampuan pertahanan PNG.
Perjanjian tersebut bertujuan menjadikan kedua angkatan bersenjata saling terintegrasi dan memperdalam kerja sama pertahanan melalui latihan gabungan, pertukaran intelijen, dan koordinasi keamanan regional.
Finalisasi kesepakatan ini dipandang sebagai kemenangan diplomatik bagi Canberra setelah bertahun-tahun negosiasi yang rumit.
Kabinet PNG menyetujui perjanjian itu dengan “mayoritas mutlak” pada September, setelah Albanese terbang ke Port Moresby untuk menghadiri perayaan ulang tahun kemerdekaan ke-50 PNG.
Penandatanganan awalnya dijadwalkan berlangsung pada saat itu, namun ditunda setelah beberapa menteri PNG kembali ke provinsi masing-masing sehingga kuorum kabinet tidak terpenuhi.
Meski sempat tertunda—dan disertai momen canggung ketika pena emas disiapkan untuk penandatanganan yang ternyata hanya pernyataan bersama—kedua pemerintah tetap melanjutkan prosesnya.
Kesepakatan ini kini menjadi pilar utama strategi keterlibatan Australia di kawasan Pasifik.
Peringatan Beijing dan Upaya Seimbang PNG
Penandatanganan ini terjadi di tengah meningkatnya persaingan strategis di Pasifik, di mana Beijing secara terbuka memperingatkan PNG agar tidak menandatangani perjanjian apa pun yang dapat “membatasi atau menghalangi” kerja samanya dengan negara lain.
Kedutaan Besar Tiongkok di Port Moresby mengeluarkan peringatan itu pada 18 September, menunjukkan kekhawatiran terhadap meningkatnya pengaruh pertahanan Australia di kawasan.
Ketika ditanya apakah Pukpuk Treaty merupakan pesan bagi Tiongkok, kedua pemimpin menepis anggapan tersebut.
“Perjanjian ini tentang hubungan kami dengan tetangga terdekat kami,” ujar Albanese.
Marape menekankan sifat kolaboratif dari kesepakatan itu.
“Perjanjian ini tidak membentuk musuh, tetapi memperkuat persahabatan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa PNG telah memberi tahu Tiongkok mengenai keputusan tersebut.
“Mereka memahami aliansi kami di sini,” kata Marape. “Australia tetap menjaga hubungan mereka dengan Tiongkok dan negara lainnya. Kami pun tetap menjaga hubungan kami dengan Tiongkok dan negara lain. Setiap hubungan luar negeri kami tetap dipertahankan dalam konteks perjanjian keamanan ini.”
Kendati demikian, pengaruh Tiongkok masih kuat di PNG—negara Pasifik pertama yang menandatangani Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) dan kini menjadi penerima bantuan Tiongkok terbesar di kawasan.
Menteri Pertahanan PNG Billy Joseph dilaporkan akan mengunjungi Beijing sebagai bagian dari “tur regional” untuk menjelaskan tujuan perjanjian ini dan menenangkan kekhawatiran para mitra kawasan.
Dampak Lebih Luas bagi Kawasan
Bagi Australia, Pukpuk Treaty menandai langkah yang lebih luas untuk menahan pengaruh komunis Tiongkok yang terus meluas di Pasifik dengan memperkuat kemitraan keamanan dengan negara-negara tetangga terdekatnya.
Canberra kini juga tengah berupaya mencapai perjanjian serupa dengan Vanuatu, meski prosesnya berjalan lambat.
Pembicaraan terkait kesepakatan senilai 500 juta dolar Australia yang dikenal sebagai “Nakamal Agreement” di Port Vila gagal bulan lalu akibat penolakan dalam negeri.
Menteri Dalam Negeri Vanuatu Andrew Napuat menyatakan kekhawatiran bahwa kesepakatan tersebut dapat membatasi kemampuan negaranya menerima pendanaan infrastruktur dari pihak ketiga.
Beberapa minggu kemudian, pemerintahan Perdana Menteri Jotham Napat mengumumkan rencana untuk menandatangani nota kesepahaman dengan Beijing guna memperluas kerja sama kepolisian—langkah yang dianggap sebagai kemunduran bagi diplomasi regional Australia.
Ketika Menteri Urusan Pasifik Australia Pat Conroy menyebut kesepakatan itu sebagai “aspiratif,” Napuat menuduhnya “arogan dan tidak paham,” sambil menegaskan bahwa kedaulatan Vanuatu harus dihormati.
 secara resmi menandatangani Pukpuk Treaty yang telah lama dinantikan di Canberra pada 6 Oktober, menegaskan kedua negara sebagai sekutu resmi.){kind=link}