Thailand tak lagi jadi tempat aman bagi pengungsi politik asal Tiongkok, seiring meningkatnya pengaruh Partai Komunis Tiongkok (PKT) di kawasan.
EtIndonesia. Aktivis pro-demokrasi asal Tiongkok, Zhou Junyi, kini menghadapi ancaman deportasi ke negaranya setelah ditahan empat bulan di Thailand atas tuduhan pelanggaran izin tinggal. Kasusnya memicu kekhawatiran di kalangan aktivis prodemokrasi Tiongkok di luar negeri.
Selama ini, Thailand dikenal sebagai tempat pelarian bagi warga Tiongkok yang melarikan diri dari tekanan politik dan pelanggaran hak asasi manusia di dalam negeri. Banyak dari mereka menyeberangi perbatasan secara diam-diam melalui wilayah pegunungan dan hutan lebat untuk mencari perlindungan. Thailand sempat dianggap sebagai titik transit yang aman menuju perlindungan PBB atau negara ketiga.
Namun, serangkaian penangkapan dan pemulangan paksa beberapa tahun terakhir membuat para aktivis khawatir Thailand tak lagi menjadi tempat yang aman bagi pembangkang asal Tiongkok.
Aktivis Pro-Demokrasi Ditahan di Bangkok
Zhou (53) merupakan anggota Partai Demokrasi Tiongkok (China Democracy Party), kelompok politik di pengasingan yang menentang kekuasaan Partai Komunis. Pada 2015, ia sempat ke Amerika Serikat untuk menghadiri konferensi aktivis pro-demokrasi. Sepulangnya ke Tiongkok, ia ditangkap dan paspornya disita. Ia kemudian melarikan diri melalui Laos dan tiba di Thailand, tempat ia bermukim sejak itu.
Pada Juni tahun ini, Zhou menghadiri acara peringatan Tragedi Tiananmen di Bangkok yang digelar oleh kelompoknya. Hanya beberapa hari kemudian, pada 11 Juni, ia ditangkap di rumahnya oleh polisi Thailand karena dianggap melebihi masa berlaku visa.
Selama bertahun-tahun, Zhou aktif menggelar acara peringatan Tiananmen dan menyuarakan dukungan bagi tahanan politik terkenal di Tiongkok dan Hong Kong. Tahun lalu, ia bahkan menggagas pembentukan Museum Peringatan Tragedi Tiananmen di Thailand — yang diduga menarik perhatian otoritas Tiongkok.
Tak lama setelah penangkapannya, anggota Partai Demokrasi Tiongkok di Los Angeles meluncurkan kampanye untuk membebaskannya.
Ketua aliansi internasional partai tersebut, Jie Lijian, mengatakan kepada The Epoch Times (8 Oktober) edisi bahasa mandarin mengatakan bahwa mereka telah mengirim surat kepada Konsulat Thailand pada Juni lalu, meminta agar Zhou diperlakukan secara manusiawi. Jie menekankan bahwa Zhou adalah pembela hak asasi manusia dan bisa menghadapi hukuman berat jika dipulangkan ke Tiongkok.
“Pejabat Thailand yang menerima surat kami berjanji akan menangani kasus ini dengan hati-hati,” ujar Jie.
Ia juga mengungkapkan bahwa agen-agen Tiongkok sempat mendatangi Zhou di pusat detensi imigrasi dan berusaha menekannya agar menandatangani dokumen yang diduga terkait deportasi. Zhou menolak dan terus melakukan perlawanan, yang diduga membuat proses pemulangannya tertunda.
Jie menegaskan partainya akan terus menggalang dukungan internasional dan siap mengambil langkah lebih lanjut jika tekanan dari Tiongkok meningkat.
Selain Zhou, ada pula Tan Yixiang, aktivis hak asasi manusia Tiongkok lain yang telah lebih dari setahun ditahan oleh otoritas imigrasi Thailand. Padahal, Tan sudah diakui sebagai pengungsi resmi oleh PBB. Kedua aktivis kini tengah mencari suaka ke negara ketiga.
Thailand Tak Lagi Jadi Tempat Aman
Situasi serupa juga dialami kelompok etnis Uyghur. Pada 27 Februari lalu, sekelompok Uyghur yang ditahan di Thailand lebih dari satu dekade dipulangkan paksa ke Tiongkok, memicu kecaman keras dari organisasi HAM internasional, PBB, dan sejumlah negara Barat.
Aktivis HAM dan mantan tahanan di Thailand, Xing Jian, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa infiltrasi Tiongkok di Thailand sudah sangat dalam.
“Banyak agen intelijen Tiongkok beroperasi di sini, bahkan menyusup ke komunitas pengungsi,” ujarnya.
Xing, yang kini tinggal di Selandia Baru, melarikan diri ke Thailand pada 2015 dan mengajukan suaka melalui PBB. Pada 2019, ia hampir dideportasi ke Tiongkok setelah polisi Tiongkok dari Provinsi Jiangsu mencoba menjemputnya langsung dengan bekerja sama dengan aparat Thailand.
Ia menceritakan, saat ditahan, polisi Thailand menelpon aparat keamanan Tiongkok dan memintanya berbicara dengan mereka melalui telepon. “Petugas Tiongkok itu berkata, ‘Tunggu saja di situ, kami sedang dalam perjalanan,’” kenangnya. “Salah satu dari mereka bahkan berkata, ‘Kalau kami bunuh kamu di Thailand, tak akan ada yang tahu.’”
Xing menilai aparat Thailand menuruti tekanan Beijing karena takut akan pembalasan dari PKT dan ketergantungan ekonomi Thailand pada wisatawan Tiongkok.
Hingga berita ini diturunkan, Kedutaan Besar Thailand di Amerika Serikat belum memberikan tanggapan terhadap permintaan komentar The Epoch Times.
Pengaruh Beijing di Asia Tenggara
Jie Lijian menambahkan, banyak pengungsi politik asal Tiongkok di Thailand kini hidup dalam ketakutan dan kesulitan ekonomi. Mereka menghindari kegiatan publik dan kesulitan mencari pekerjaan atau tempat tinggal.
“Setelah mengajukan suaka, mereka dibiarkan tanpa bantuan. Untuk bertahan hidup, banyak yang terpaksa bekerja kasar yang tidak diminati warga lokal,” ujar Jie.
Menurutnya, sebagian besar wilayah Asia Tenggara kini telah menjadi ‘halaman belakang politik’ Tiongkok, di mana pengaruh Beijing begitu kuat. Karena itu, banyak pembangkang Tiongkok kini menghindari perjalanan ke kawasan ini karena dinilai tak lagi aman.
Tekanan dari Beijing juga disebut menjadi penyebab meningkatnya jumlah penangkapan dan deportasi aktivis Tiongkok di Asia Tenggara.
Beberapa kasus mencolok di antaranya:
- Tahun 2015, penerbit dan penjual buku kritis terhadap rezim, Gui Minhai, diculik di Thailand dan kemudian diketahui ditahan di Tiongkok. Ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.
- Tahun 2022, aktivis HAM Dong Guangping ditangkap di Vietnam dan dikirim kembali ke Tiongkok.
- Tahun 2023, penggagas gerakan “Wall Removal Movement” untuk menentang sensor internet di Tiongkok, Qiao Xinxin, ditangkap oleh agen Tiongkok di Laos dan kini ditahan di Provinsi Hunan.
- Pada Juli 2023, pengacara HAM terkemuka Lu Siwei juga ditangkap di Laos dan dideportasi ke Tiongkok.
Laporan Freedom House yang dirilis Februari lalu menyebut bahwa sebagian besar kasus represi lintas negara di dunia dilakukan oleh 10 rezim otoriter, dan Tiongkok termasuk yang paling agresif. Laporan itu mendokumentasikan upaya Beijing memburu pembangkang dan etnis Uyghur hingga ke berbagai negara seperti Mesir, Malaysia, dan Thailand.
