Presiden Taiwan Lai Ching-te menyerukan agar Tiongkok “meninggalkan penggunaan kekuatan atau paksaan untuk mengubah status quo di Selat Taiwan.”
TAIPEI, Taiwan — Presiden Taiwan Lai Ching-te berjanji akan mempercepat pembangunan sistem pertahanan udara baru bernama “T-Dome” sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman militer dari rezim komunis Tiongkok.
Lai menyampaikan hal itu dalam pidato kenegaraan di depan Gedung Kantor Kepresidenan di Taipei pada 10 Oktober, bertepatan dengan Hari Nasional Taiwan, yang tahun ini juga menandai ulang tahun ke-114 Republik Tiongkok.
“Kami akan mempercepat pembangunan T-Dome, membentuk sistem pertahanan udara yang ketat dengan pertahanan berlapis, deteksi tingkat tinggi, dan pencegahan efektif, serta menenun jaring pengaman bagi Taiwan untuk melindungi jiwa dan harta rakyat,”
kata Lai, sebagaimana dikutip dari terjemahan resmi pidatonya.
Lai tidak menjelaskan secara rinci mengenai “T-Dome” dalam pernyataan publik pertamanya tentang sistem tersebut. Saat ini, pertahanan udara Taiwan terutama mengandalkan rudal Patriot buatan Amerika Serikat dan Sky Bow buatan dalam negeri.
Sejak Partai Progresif Demokratik (DPP) berkuasa pada 2016, rezim Tiongkok terus meningkatkan tekanan diplomatik, militer, dan politik terhadap Taiwan. Beijing menganggap pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu sebagai wilayahnya, dan menuduh Lai serta pendahulunya, Tsai Ing-wen, sebagai “separatis” karena tekad mereka mempertahankan kedaulatan Taiwan.
“Kami akan memajukan integrasi teknologi tinggi dan kecerdasan buatan (AI) untuk membangun sistem pertahanan cerdas yang memaksimalkan efek penangkalan dalam strategi asimetris kami,”
ujar Lai.
Presiden juga menegaskan kembali komitmennya untuk meningkatkan anggaran pertahanan Taiwan, yang diproyeksikan akan melampaui 3 persen dari PDB pada 2026 dan mencapai 5 persen pada 2030.
“Peningkatan belanja pertahanan merupakan kebutuhan mutlak untuk menghadapi ancaman musuh dan menjadi pendorong bagi pengembangan industri pertahanan kita,” tambahnya.
Pada Juli lalu, saat Taiwan menggelar latihan militer tahunan Han Kuang, untuk pertama kalinya simulasi dilakukan dengan skenario invasi Tiongkok yang mungkin terjadi pada 2027.
Pejabat Amerika Serikat menyebut, pemimpin Tiongkok Xi Jinping telah memerintahkan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) agar siap menyerbu pulau itu pada tahun tersebut.
Lai menegaskan bahwa Tiongkok harus “meninggalkan penggunaan kekuatan atau paksaan untuk mengubah status quo di Selat Taiwan.”
“Di dunia saat ini, otoritarianisme terus meluas dan tatanan internasional menghadapi tantangan berat. Tatanan regional di Selat Taiwan, Laut Cina Timur, dan Laut Cina Selatan, bahkan keamanan seluruh rantai pulau pertama, berada dalam ancaman serius,” katanya.
Secara strategis, Taiwan berada di jantung rantai pulau pertama, yang membentang dari Pulau Kyushu di Jepang bagian selatan dan Filipina hingga ke Semenanjung Malaka.
Rantai pulau kedua membentang dari Jepang melalui Guam dan Mikronesia hingga ke Indonesia.
“Melihat kembali Perang Dunia II, kita dapat melihat betapa banyak orang menderita akibat perang dan penjajahan. Kita harus belajar dari sejarah dan memastikan tragedi semacam itu tidak terulang,” ujarnya.
Pada 14 Oktober tahun lalu, empat hari setelah pidato Hari Nasional, Tiongkok meluncurkan latihan perang yang mengepung Taiwan, menyebutnya sebagai “peringatan keras” bagi kekuatan “separatis.”
Latihan militer itu memicu kecaman internasional dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris.
Lai menyebut Taiwan sebagai “mercusuar demokrasi di Asia”, dan menegaskan bahwa pemerintahannya akan berupaya mempertahankan status quo di Selat Taiwan.
Seorang pejabat pemerintahan Amerika Serikat menyatakan bahwa Washington menyambut baik janji Presiden Lai untuk meningkatkan belanja pertahanan dan menjaga perdamaian di kawasan.
“Kami tidak akan berspekulasi bagaimana Beijing akan bereaksi. Namun kebijakan umum kami adalah bahwa pidato rutin seharusnya tidak dijadikan alasan untuk melakukan tindakan koersif atau militer,” kata pejabat tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir, militer Tiongkok secara rutin mengirim jet tempur dan kapal perang mendekati Taiwan, sering kali melanggar Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) pulau itu.
Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan melaporkan pada pagi hari 10 Oktober bahwa delapan pesawat militer dan sembilan kapal perang Tiongkok terdeteksi di sekitar pulau dalam 24 jam terakhir, dengan empat di antaranya memasuki ADIZ.
Hari Nasional Taiwan, yang juga disebut Hari Ganda Sepuluh (Double Ten Day), menandai dimulainya Pemberontakan Wuchang pada tahun 1911 yang menggulingkan kekaisaran Dinasti Qing.
Republik Tiongkok (ROC) — nama resmi Taiwan — didirikan di daratan Tiongkok pada 1912.
Pemerintah ROC kemudian mundur ke Taiwan pada 1949 setelah kalah dalam perang saudara melawan Partai Komunis Tiongkok (PKT).
Laporan ini turut disumbangkan oleh Reuters.
