EtIndonesia. Pemerintah Amerika Serikat dan Israel sedang membahas rencana pascakonflik yang radikal untuk membagi Jalur Gaza menjadi zona-zona pengendalian yang berbeda — sebuah pendekatan yang para pejabat sebut bertujuan menghancurkan kapasitas militer Hamas secara struktural sekaligus membuka koridor rekonstruksi di wilayah-wilayah yang aman. Pembicaraan ini, menurut beberapa sumber resmi dan laporan internasional, masih berupa rancangan yang berada pada tahap diplomatik dan politis — belum menjadi kebijakan final.
Inti rancangan yang beredar adalah pembagian wilayah menjadi setidaknya dua zona utama:
- Zona Utara & Tengah — akan tetap berada di bawah kendali keamanan Israel untuk jangka panjang (termasuk sebagian besar pusat kota dan kawasan strategis).
- Zona Selatan — direncanakan diserahkan bertahap kepada otoritas teknokrat yang tidak terkait dengan Hamas, dengan pengawasan kuat dari pihak internasional dan/atau koalisi yang dipimpin AS dan mitra regional.
Pejabat AS yang terlibat dalam perundingan lapangan — termasuk Wakil Presiden JD Vance dan beberapa penasehat dekat pemerintahan — disebut menekankan dua hal:
1) rekonstruksi hanya akan mengalir ke area yang benar-benar bebas dari kontrol Hamas; dan 2) setiap pengaturan baru harus menjamin keamanan jangka panjang Israel sambil menyediakan pengaturan kemanusiaan dan ekonomi untuk warga sipil Palestina. Pernyataan publik dan wawancara terakhir Viktual menunjukkan keterlibatan tim penasihat yang selama ini merancang blueprint pascaperang.
Benjamin Netanyahu, menurut sumber yang dikutip media, dikabarkan menyetujui gagasan pembagian ini “secara prinsip” dengan beberapa syarat keras: tidak ada proses negosiasi bertahap yang berlarut-larut (harus “sekali deal langsung final”), pelucutan senjata menyeluruh terhadap faksi bersenjata, dan pengecualian peran langsung Fatah/Pemerintah Otoritas Palestina dalam pemerintahan Gaza pascaperang. Pernyataan semacam ini menegaskan bahwa tujuan Israel bukan sekadar rekonstruksi sipil melainkan pembongkaran struktur perang Hamas.
Di Washington, rencana ekonomi dan administratif yang diajukan beberapa tim penasihat — yang termasuk usulan membentuk badan-badan administrasi sementara atau “trust” internasional untuk mengelola rekonstruksi dan layanan publik — mengingatkan pada model pascaperang atau mandat internasional dalam skala terbatas. Dokumen-dokumen rancangan yang dilaporkan sebelumnya menyebut kemungkinan keterlibatan AS dalam peran administratif sementara untuk periode bertahun-tahun, dengan tujuan menciptakan infrastruktur dasar sebelum alih kendali kepada pihak lokal yang dianggap “aman”. Namun rancangan semacam itu menuai kritik karena berpotensi dipandang sebagai bentuk pendudukan administratif baru.
Reaksi regional dan internasional — waspada dan terbagi
Respons diplomatik sejauh ini beragam dan terpecah:
- Otoritas Palestina (PA) telah menegaskan berharap mendapat peran penting dalam rekonstruksi dan pemerintahan pascaperang, menolak solusi yang sepenuhnya meminggirkan PA dari urusan Gaza. Beberapa laporan menyebut PA sedang menegosiasikan posisi diplomatiknya di tengah kebijakan AS-Israel yang cenderung melewati peran tradisional Ramallah.
- Negara-negara Arab dan Mesir menunjukkan keprihatinan kuat: mereka menuntut jaminan kemanusiaan, akses bantuan, dan jaminan bahwa langkah-langkah tidak akan memicu eksodus massal atau perubahan demografis paksa. Lembaga internasional dan badan bantuan juga memperingatkan bahwa rekonstruksi yang dipolitisasi dapat menunda bantuan pokok.
- Komunitas internasional — sejumlah negara Barat menyatakan dukungan terhadap upaya menonaktifkan kapasitas militer Hamas, namun menekankan bahwa solusi jangka panjang harus melibatkan legitimasi politik bagi pemerintahan sipil dan akses penuh bagi bantuan kemanusiaan. Kritik muncul atas gagasan pembagian wilayah yang bisa menimbulkan masalah hukum internasional dan kedaulatan.
Dampak kemanusiaan dan politik — risiko dan skenario
Para analis memperingatkan sejumlah risiko serius bila skenario pembagian dijalankan tanpa konsensus regional: pengungsian internal yang meluas, krisis kemanusiaan berkepanjangan, dan konflik antara kelompok bersenjata yang tersisa dan pasukan keamanan yang baru atau internasional. Selain itu, pengecualian dana bagi wilayah yang masih berada di bawah kontrol Hamas dapat memperlebar jurang kemiskinan dan memperkuat narasi radikal jika warga sipil merasakan ketidakadilan dalam distribusi bantuan.
Status sekarang: pembicaraan, bukan keputusan
Penting untuk dicatat: hingga 24 Oktober 2025, dokumen-dokumen yang beredar dan pernyataan pejabat publik menunjukkan bahwa ini adalah rencana yang sedang dibahas, bukan keputusan final yang diimplementasikan di lapangan. Banyak rincian krusial belum ditetapkan — termasuk peta demarkasi, mekanisme verifikasi pelucutan senjata, pengelolaan sumber daya air dan listrik, serta mekanisme finansial untuk rekonstruksi — dan semua itu rentan terhadap perubahan besar saat negosiasi politik berlanjut.
Kesimpulan singkat: proposal untuk “pemisahan struktural” Gaza mencerminkan upaya AS dan Israel merancang jalur rekonstruksi sambil memastikan keamanan Israel dan melumpuhkan Hamas. Namun, implementasinya penuh hambatan politik, hukum, dan kemanusiaan. Reaksi dari PA, negara-negara Arab, dan komunitas internasional akan sangat menentukan apakah skema ini bisa menjadi solusi yang stabil atau justru memicu masalah baru.
