Selama satu dekade memimpin, Pimpinan Partai Komunis Tiongkok Hu Jintao dan Perdana Menteri Wen Jiabao diklaim membawa Tiongkok menuju lonjakan ekonomi pesat. Namun masa kekuasaan mereka juga menandai berakhirnya secara diam-diam upaya reformasi politik di negara itu.
Oleh Vision Times News
Ditulis oleh Fu Longshan
Masa Keemasan Ekonomi, Mandeknya Reformasi Politik
Dari tahun 2002 hingga 2012, di bawah kepemimpinan Presiden Hu Jintao dan Perdana Menteri Wen Jiabao, Tiongkok diklaim mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa hingga menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia.
Namun di sisi politik, masa itu justru menjadi dekade stagnasi — sebuah kesempatan reformasi yang hilang.
Kedua pemimpin ini dikenal memiliki citra moderat dan reformis, sering berbicara tentang transparansi, keadilan, dan supremasi hukum.
Namun upaya mereka untuk memodernisasi tata kelola negara berulang kali terhambat oleh struktur kekuasaan Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang sangat tertanam dan perlawanan dari faksi-faksi konservatif di lingkaran atas partai.
Masih di Bawah Bayang-bayang Jiang Zemin
Ketika Hu Jintao menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKT pada 2002, kekuasaan sejati masih berada di tangan pendahulunya, Jiang Zemin, yang tetap menjabat sebagai ketua militer hingga 2004.
Para loyalis Jiang — dikenal sebagai “Kelompok Shanghai” — tetap menguasai lembaga-lembaga penting seperti bidang personalia, propaganda, dan keamanan dalam negeri.
Sekutu utama Jiang, Zeng Qinghong, memimpin Departemen Organisasi Partai yang berwenang menentukan posisi strategis di dalam PKT.
Kendali ini membuat Hu sulit membangun basis pendukung sendiri.
Pengamat menilai, meski Hu memegang jabatan tertinggi, ia tidak memiliki kekuasaan nyata untuk mengambil keputusan besar.
Inisiatifnya dalam isu akuntabilitas dan pemberantasan korupsi sering kali diblokir oleh jaringan yang melindungi kepentingan faksi Jiang.
Secara teori, konsep “kepemimpinan kolektif” dimaksudkan untuk mencegah pemusatan kekuasaan.
Namun dalam praktiknya, sistem ini justru melemahkan otoritas Hu.
Slogan-slogannya seperti “pemerintahan dengan kebajikan” dan “pembangunan berdasarkan hukum” lebih banyak menjadi retorika daripada tindakan nyata.
Ketika Sistem Melawan
Awal masa pemerintahan Hu-Wen sempat memberi harapan keterbukaan.
Pada 2003, kematian seorang pekerja migran bernama Sun Zhigang saat dalam tahanan polisi memicu kemarahan publik dan akhirnya mendorong pemerintah mencabut undang-undang penahanan kontroversial — langkah yang saat itu dianggap kemajuan bagi reformasi hukum.
Namun momentum tersebut segera mereda.
Komisi Urusan Politik dan Hukum Pusat, yang kala itu dipimpin oleh Luo Gan dan kemudian Zhou Yongkang, justru memperluas sistem pengawasan dan keamanan domestik secara besar-besaran.
Doktrin “pemeliharaan stabilitas” (weiwen) — menempatkan ketertiban sosial di atas reformasi — menjadi kebijakan utama rezim.
Pada 2011, anggaran keamanan dalam negeri Tiongkok melampaui belanja militernya, menandakan meningkatnya ketakutan partai terhadap potensi perlawanan internal.
Di sisi lain, pejabat propaganda Li Changchun memperketat sensor terhadap media konvensional maupun daring.
Media seperti Southern Weekly dan Caijing ditekan, sementara pembahasan tentang reformasi politik dianggap isu sensitif.
Bahkan akademisi yang mendorong konstitusionalisme ikut dibungkam.
Pengamat kemudian menyebut, mesin keamanan dan propaganda partai berperan sebagai “penjaga gerbang” yang menetralkan upaya reformasi dari dalam.
Perlawanan dari Elit dan Konglomerat BUMN
Hu dan Wen berulang kali menekankan pemerataan sosial dan pengurangan kesenjangan ekonomi.
Wen secara khusus sering menyerukan pembatasan monopoli dan reformasi perusahaan milik negara (BUMN).
Namun keduanya menghadapi perlawanan keras dari pemerintah daerah dan pimpinan BUMN, dua pilar utama sistem patronase partai.
Pejabat daerah bergantung pada penjualan lahan dan proyek infrastruktur berbasis utang untuk meningkatkan pendapatan dan karier mereka, sementara BUMN menikmati akses istimewa ke kredit dan perlindungan politik, sehingga sulit diawasi atau diprivatisasi.
Rencana untuk redistribusi pendapatan dan reformasi BUMN berulang kali dibatalkan akibat tekanan dari kementerian konservatif.
Krisis keuangan global 2008 semakin memperkuat dominasi negara.
Paket stimulus ekonomi sebesar 4 triliun yuan memang memulihkan pertumbuhan, tetapi memperdalam utang dan ketimpangan sosial.
Ekonom menilai, saat itulah reformasi berubah menjadi semboyan baru: “stabilitas dengan segala harga.”
Ketika Idealisme Terkikis Sistem
Kebijakan andalan Hu, yakni “Pandangan Ilmiah tentang Pembangunan”, bertujuan menciptakan pertumbuhan yang seimbang dan berpusat pada rakyat.
Namun di dalam partai, sebagian pejabat senior menilainya terlalu liberal.
Militer yang masih dipengaruhi faksi Jiang menolak setiap langkah yang dianggap dapat melemahkan kendali partai.
Hu baru benar-benar menguasai militer pada 2004 — ketika pengaruh politiknya sudah banyak terkikis.
Semakin hati-hati, kepemimpinan Hu-Wen akhirnya terjebak dalam birokrasi dan kompromi.
Reformasi politik berubah menjadi sekadar penyesuaian teknis kelembagaan, tanpa menyentuh akar sistem satu partai.
Seorang akademisi Tiongkok pernah mengatakan: “Mereka punya niat untuk mereformasi, tapi tidak punya kekuasaan untuk melakukannya.”
Kesempatan Terakhir untuk Reformasi?
Hu Jintao dan Wen Jiabao menjadi pemimpin terakhir yang secara terbuka masih berbicara tentang reformasi politik, meskipun dalam kerangka partai.
Masa mereka mengungkap batas struktural perubahan di bawah sistem satu partai.
Banyak analis kini melihat periode Hu-Wen sebagai bab terakhir idealisme reformasi sebelum Tiongkok kembali ke arah otoritarianisme yang lebih kuat.
Ketika Xi Jinping naik ke tampuk kekuasaan pada 2012, harapan akan liberalisasi bertahap pun pupus.
Partai mengambil pelajaran dari era Hu-Wen: bahkan reformasi terbatas pun dianggap mengancam monopoli kekuasaan.
Secara retrospektif, dekade Hu-Wen menjadi kisah peringatan dan titik balik sejarah — masa ketika ambisi reformasi Tiongkok dikubur oleh sistem yang seharusnya menopangnya.
Catatan Redaksi: Pandangan yang disampaikan dalam artikel ini merupakan opini penulis dan tidak selalu mencerminkan posisi Vision Times.
