SURABAYA – Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) mendesak Pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah konkret mengatasi kelangkaan bahan baku kelapa bulat yang semakin parah di pasaran. Meski Indonesia merupakan salah satu dari lima produsen kelapa terbesar dunia, hingga saat ini belum memiliki kebijakan tata niaga yang melindungi industri dalam negeri.
Ketua Harian HIPKI, Rudy Handiwidjaja, menyatakan kekhawatiran mendalam atas belum adanya tindak lanjut serius dari pemerintah. “Masalah terkait kelapa ini sudah berlangsung 10 tahun lebih sejak era Presiden SBY dan sampai saat ini tidak kunjung selesai. Banyak industri, mulai dari kecil hingga besar, sudah gulung tikar akibat kelangkaan bahan baku,” tegas Rudy.
Persoalan ini sebenarnya telah dibahas dalam audiensi dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada April 2025 lalu. Dalam pertemuan tersebut, Agus mengakui adanya ketimpangan antara eksportir kelapa bulat dengan industri pengolahan dalam negeri. “Eksportir tidak dipungut pajak, sedangkan industri dalam negeri membeli kelapa dari petani dikenakan pajak PPh pasal 22,” ujar Agus kala itu.
Agus juga menyampaikan kekhawatiran bahwa ekspor kelapa bulat yang terus berlanjut dapat menggeser pasar produk hilir Indonesia di kancah global. Negara kompetitor lain dikhawatirkan akan mengambil alih pasar dengan bahan baku kelapa dari Indonesia.
Beberapa hari lalu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengumumkan komitmen pemerintah untuk menghentikan ekspor kelapa utuh dalam rangka mendorong hilirisasi. “Bila diolah jadi produk turunan seperti VCO dan santan, nilai tambahnya bisa melonjak hingga 100 kali lipat,” kata Amran usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo.
Namun, menurut Rudy, janji-janji pemerintah belum diikuti dengan tindakan nyata. “Kami dapat informasi jika surat keputusan terkait kelapa bulat ini sudah ada di meja Presiden Prabowo untuk ditandatangani. Tunggu apalagi?” tanyanya.
Rudy memperingatkan bahwa jika pemerintah tidak segera bertindak, gelombang PHK dan pengangguran akan semakin meluas. “Ada jutaan orang di seluruh Indonesia yang bergantung pada kelapa bulat. Kami harap pemerintah tidak hanya sekadar wacana,” tutupnya.
Desakan ini semakin mendesak mengingat produk turunan kelapa seperti minyak kelapa, desiccated coconut, nata de coco, dan santan memiliki nilai tambah yang sangat signifikan dibandingkan ekspor dalam bentuk bulat. Industri membutuhkan kepastian regulasi untuk dapat bertahan dan bersaing di pasar global.
