Pemimpin redaksi The Epoch Times kecam tekanan berkelanjutan dari Beijing
EtIndonesia. Ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan tur ke Asia pada akhir Oktober, seorang jurnalis The Epoch Times yang ikut bersama rombongan Gedung Putih menghadapi berbagai hambatan untuk dapat meliput sejumlah acara penting. Insiden ini mencerminkan pola gangguan berulang dari otoritas komunis di Beijing.
Bersama media afiliasinya, NTD, The Epoch Times akhirnya ditolak aksesnya dalam dua acara utama yang mempertemukan para pemimpin dunia pada akhir Oktober, yakni KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).
Kedua pertemuan itu memperlihatkan pengaruh besar Beijing di kawasan, dengan menandatangani berbagai perjanjian dagang dan mendorong penguatan hubungan ekonomi dengan negara-negara yang sudah sangat bergantung pada Tiongkok.
Sebelum berangkat ke Asia, staf The Epoch Times telah memperoleh izin liputan (akreditasi pers) resmi untuk kedua pertemuan tersebut, sama seperti media internasional lainnya. Namun, media itu menjadi satu-satunya lembaga yang semula disetujui tetapi kemudian ditolak oleh panitia KTT ASEAN.
Penolakan ini terjadi setelah serangkaian kejanggalan: perbedaan informasi, gangguan teknis yang tidak jelas, janji palsu soal pengambilan kartu pers, pembatalan sepihak, hingga saling lempar tanggung jawab.
Kasus ini menambah daftar panjang penolakan terhadap media tersebut, yang dalam beberapa kasus memiliki kaitan langsung dengan tekanan dari Beijing.
“Partai Komunis Tiongkok adalah musuh kebebasan pers,” kata Pemimpin Redaksi The Epoch Times, Jasper Fakkert, dalam pernyataannya.
“Sangat mengkhawatirkan bahwa rezim ini dapat mempengaruhi organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN untuk menargetkan surat kabar terbesar keempat di Amerika Serikat.”
Musuh Kebebasan Pers
The Epoch Times berbasis di New York dan memiliki lebih dari satu juta pelanggan. Sejak didirikan, media ini terus menjadi sasaran intimidasi Partai Komunis Tiongkok, mulai dari ancaman langsung, tindakan penghalangan oleh delegasi Tiongkok, hingga tekanan di balik layar terhadap otoritas lokal.
Pada tahun 2000, rezim Tiongkok menangkap jurnalis dan kontributor pertama The Epoch Times di Tiongkok dan menghukum beberapa di antaranya hingga 10 tahun penjara. Pada masa awal, agen negara Tiongkok menekan para pengiklan agar menarik kerja sama, sementara diplomat Tiongkok berupaya mengganggu kegiatan peliputan. Pejabat PBB—yang baru-baru ini juga menolak akses media tersebut pada September lalu—mengakui pada 2003 dan 2004 bahwa mereka menerima tekanan dari Beijing terkait akses media untuk The Epoch Times.
Kampanye intimidasi itu terus berlanjut hingga kini. Rezim Tiongkok juga diduga mengarahkan serangan peretas terhadap situs The Epoch Times dan menyusup ke akun surel para eksekutifnya.
Dalam beberapa waktu terakhir, serangan terhadap media ini meningkat. Peretas yang berafiliasi dengan Tiongkok diketahui meniru identitas karyawan The Epoch Times untuk mengancam lembaga pemerintah dan organisasi sipil di AS. Kantor pusat media itu bahkan menerima ancaman bom lewat email bertepatan dengan hari jadinya. Awal Oktober lalu, media ini juga menerima amplop dengan tanda pos Tiongkok yang berisi bubuk putih misterius dan salinan surat kabar mereka.
Menanggapi rangkaian insiden tersebut, Aleksandra Bielakowska, Manajer Advokasi Asia-Pasifik dari Reporters Without Borders (RSF), menyatakan bahwa lembaganya “sangat prihatin atas gelombang pelecehan yang terus meningkat terhadap media independen dan stafnya.”
“Taktik-taktik ini jelas mencerminkan metode yang digunakan oleh rezim Tiongkok, yang semakin menekan dan mengintimidasi media yang pemberitaannya tidak sejalan dengan narasi resmi,” ujarnya kepada The Epoch Times setelah mengetahui intimidasi terbaru dan penolakan kartu pers serupa di PBB.
“Tidak ada jurnalis yang seharusnya diancam dengan cara seperti ini. Otoritas Tiongkok harus dimintai pertanggungjawaban atas kampanye yang melanggar kebebasan pers di seluruh dunia.”
Tekanan Ekonomi dan Kejanggalan di Lapangan
Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar di antara negara-negara APEC, dan selama 16 tahun terakhir menjadi mitra utama bagi 11 negara anggota ASEAN.
Baik Malaysia maupun Korea Selatan—dua negara tempat jurnalis The Epoch Times mengalami penolakan akses—telah lama berada di bawah tekanan Beijing untuk mengikuti garis kebijakan Partai Komunis.
Menjelang kunjungan pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, ke Kuala Lumpur pada April lalu, pemerintah Malaysia menahan sekelompok pengungsi yang melarikan diri dari penindasan di Tiongkok, dan baru membebaskan mereka setelah Xi meninggalkan negara tersebut.
Di Korea Selatan, NTD mendapatkan pengakuan langka dari Kedutaan Besar Tiongkok bahwa mereka secara langsung meminta pejabat Korea untuk melarang pertunjukan kelompok seni asal AS yang sering menyoroti pelanggaran HAM di Tiongkok.
Tekanan serupa tampaknya juga dialami panitia lokal selama tur Presiden Trump di Asia.
Travis Gillmore, koresponden Gedung Putih untuk The Epoch Times, tiba di Kuala Lumpur dua hari sebelum Trump bergabung dengan KTT ASEAN untuk menandatangani serangkaian perjanjian dengan negara-negara anggota.
Gillmore telah memegang akreditasi media yang disetujui sebelumnya. Namun ketika staf Kedutaan Besar AS dan Gedung Putih hendak mengambil kartu pers untuk para jurnalis AS, pejabat ASEAN tiba-tiba mengatakan profil Gillmore perlu diperbarui—tanpa menjelaskan bagian mana yang kurang.
Kode QR yang semula menjadi tanda sementara akreditasinya juga “menghilang,” dan sistem online tak menyediakan opsi pembaruan data. Negosiasi berjam-jam dengan meja media ASEAN tak membuahkan hasil.
Gillmore berkali-kali diminta untuk “datang lagi nanti,” tetapi setiap kali kembali, kartu persnya tidak pernah tersedia.
Salah satu kejanggalan lain adalah pesan WhatsApp yang ia terima pada 25 Oktober pukul 18.30 dari seseorang bernama “AD” yang memintanya mengambil kartu pers keesokan hari. Namun pesan itu dihapus tengah malam. Saat Gillmore datang pagi-pagi, staf ASEAN mengatakan tidak ada kartu untuknya dan menyebut insiden itu “salah paham.”
“Saya melihat Travis dan mengira itu Anda, jadi saya kirim pesan itu, ternyata orang lain,” kata staf ASEAN bernama Fatika kepada Gillmore.
Ketika didesak soal kejanggalan tersebut, Fatika hanya menyebut situasi itu “belum pernah terjadi sebelumnya.” Saat ditanya apakah ada tekanan dari Partai Komunis Tiongkok, ia menjawab bahwa Gillmore sebaiknya “menekan dari atas” agar masalahnya bisa selesai.
Pada 26 Oktober, staf ASEAN sempat mengatakan bahwa kartu pers Gillmore telah disetujui dan sedang dicetak, namun tak pernah diserahkan. Upaya menghubungi pejabat ASEAN lewat telepon dan email pun tak direspons.
Kasus serupa dialami Mari Otsu dan Chen Lei, koresponden Gedung Putih dan juru kamera NTD, yang tiba di Gyeongju, Korea Selatan, untuk meliput KTT APEC. Di hotel tempat mereka menginap, tenda media di pusat pers bahkan sudah mencantumkan logo NTD. Namun staf APEC justru membatasi akses mereka dengan alasan “terjadi kekeliruan.”
Mereka sempat diberi tahu bahwa kartu pers sudah ditemukan, tetapi pernyataan itu ditarik kembali beberapa menit kemudian dengan alasan pesan sebelumnya “dikirim karena kesalahan.”
Hingga berita ini diturunkan, baik panitia APEC maupun ASEAN belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari The Epoch Times.
