EtIndonesia. Hubungan Amerika Serikat dan Suriah memasuki fase baru yang belum pernah terjadi dalam delapan dekade terakhir. Pada Senin, 10 November 2025, Presiden AS Donald Trump menyambut Presiden Suriah, Ahmed Al-Sharaa, dalam kunjungan resmi ke Gedung Putih. Ini merupakan kunjungan pertama seorang kepala negara Suriah ke Amerika Serikat sejak 1945—momen yang secara simbolis menandai perubahan drastis dalam dinamika Washington–Damaskus.
Kedatangan Sharaa: Protokol Tak Lazim dan Pertemuan Tertutup
Sharaa dan Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al-Shaibani, tiba hampir satu jam lebih lambat dari jadwal. Keduanya memasuki kompleks Gedung Putih melalui West Executive Entrance—pintu samping Barat yang jarang digunakan dalam kunjungan kenegaraan. Biasanya, pintu utama dipakai sebagai simbol penghormatan protokoler bagi kepala negara.
Langkah ini memancing spekulasi di antara pengamat diplomatik. Sebagian menilai Gedung Putih ingin menampilkan kesan “kunjungan kerja” yang tidak terlalu formal, sementara lainnya melihatnya sebagai sinyal diplomasi berhati-hati mengingat sejarah panjang ketegangan antara kedua negara.
Tak ada media yang diizinkan masuk ke ruang pertemuan. Trump dan Sharaa menggelar pembahasan empat mata selama hampir 90 menit, dilanjutkan pertemuan luas dengan tim keamanan nasional.
Fokus Pembahasan: ISIS, Caesar Act, dan Rekonstruksi Suriah
Dalam konferensi pers setelah pertemuan, Trump menyebut Sharaa sebagai “pemimpin yang pragmatis” dan memuji upayanya menstabilkan Suriah sejak jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024.
Trump mengumumkan keputusan memperpanjang sebagian waiver sanksi untuk Suriah selama 180 hari. Langkah ini mencakup pelonggaran pembatasan sektor energi dan infrastruktur penting, dengan tujuan membuka jalan bagi investasi rekonstruksi pascaperang.
Pembahasan inti mencakup:
- Kerja sama kontra-ISIS, termasuk rencana operasi gabungan di wilayah timur Suriah.
- Permohonan Damaskus agar Caesar Act dicabut secara bertahap, sebagai syarat pemulihan ekonomi nasional.
- Issue stabilitas regional, termasuk dinamika Iran, keamanan Israel, dan arus pengungsi Suriah.
Sharaa menegaskan dalam pertemuan bahwa pemerintahannya akan:
- Menghapus permanen seluruh mekanisme hukuman dan lembaga represif warisan Assad.
- Membuka kembali dokumen-dokumen HAM untuk audit internasional.
- Menjalin kerja sama lebih erat dengan SDF (Syrian Democratic Forces) yang selama ini menjadi mitra utama AS dalam melawan ISIS.
Latar Belakang Sharaa: Dari Pemimpin Pemberontakan ke Presiden Interim
Sharaa naik ke tampuk kekuasaan setelah memimpin gerakan perlawanan besar yang menumbangkan Assad pada 20 Desember 2024. Ia kemudian dilantik sebagai Presiden Interim Suriah pada Januari 2025.
Pertemuan pertamanya dengan Trump terjadi pada Mei 2025 di Riyadh, dalam forum keamanan Timur Tengah yang dimediasi oleh Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Pertemuan itu mengakhiri lebih dari 25 tahun tanpa kontak langsung antara pemimpin kedua negara.
Normalisasi Hubungan: Suriah Dicabut dari Daftar Sponsor Terorisme
Media Timur Tengah melaporkan bahwa pada hari kedatangan Sharaa di AS (10 November), Washington secara resmi mencabut Suriah dari daftar negara sponsor terorisme—langkah yang membuka jalan bagi pemulihan hubungan diplomatik penuh, kerja sama ekonomi, dan aliran bantuan internasional.
Gedung Putih menilai pemerintah Sharaa telah memenuhi syarat dasar, termasuk:
- Memutus dukungan terhadap kelompok ekstremis,
- Melakukan reformasi militer dan intelijen,
- Membuka akses PBB dan ICRC ke wilayah-wilayah sensitif.
Penempatan Pasukan AS di Damaskus
Salah satu keputusan paling signifikan dari pertemuan ini adalah kesediaan Sharaa menandatangani perjanjian penempatan pasukan AS di sebuah fasilitas udara strategis di Damaskus.
Perjanjian ini mencakup:
- Pembentukan Joint Counter-ISIS Command AS–Suriah,
- Koordinasi keamanan terkait Israel,
- Pengawasan terhadap milisi pro-Iran di sekitar perbatasan selatan.
Saat ini, sekitar 1.000 tentara AS telah ditempatkan di timur laut Suriah untuk mendukung pasukan Kurdi. Penempatan unit di Damaskus akan menjadi babak baru dalam struktur keamanan regional.
Aspek Ekonomi: Rekonstruksi Suriah dan Peluang Energi
Suriah dilaporkan membutuhkan dana rekonstruksi mencapai 260 miliar dolar AS. Washington melihat peluang geopolitik dan strategis, terutama dalam:
- Pembangunan jaringan energi baru,
- Pengamanan pipa minyak dan gas ke Mediterania,
- Proyek infrastruktur transportasi,
- Program stabilisasi kawasan perbatasan.
Beberapa analis juga mengaitkan langkah Washington dengan rencana jangka panjang Trump dan Israel mengenai penataan ulang pengungsi Gaza ke negara-negara sekitar, di mana Suriah disebut sebagai salah satu opsi potensial—meski rencana ini masih kontroversial.
Reaksi Internasional dan Sikap Taiwan
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan menyatakan bahwa diplomasi Trump di Suriah sangat pragmatis, tetapi mengingat sejarah pelanggaran HAM di negara tersebut, dunia internasional perlu memastikan bahwa isu HAM tidak dikesampingkan demi stabilitas politik semata.
Agenda Lanjutan
Presiden Sharaa dijadwalkan menyampaikan pidato resmi di Sidang Majelis Umum PBB pada 12 November 2025, sebelum kembali ke Damaskus. Pidato itu diperkirakan akan memaparkan visi pemerintah interim Suriah mengenai rekonsiliasi nasional dan pembangunan kembali negara. (***)
