oleh Heng He
Masalah ekonomi dan gejolak politik di Tiongkok memaksa Xi Jinping untuk membuat konsesi dalam pembicaraan perdagangan, menandai gencatan senjata yang rapuh, bukan perdamaian yang tahan lama.
Pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Partai Komunis Tiongkok (PKT) Xi Jinping pada 30 Oktober menjadi upaya reset paling signifikan dalam hubungan perdagangan AS–Tiongkok sejak kedua negara melanjutkan negosiasi awal tahun ini.
Setelah pertemuan itu, Washington mengumumkan kerangka kerja kesepakatan perdagangan AS–Tiongkok. Banyak pengamat menilai salah satu pihak harus membuat konsesi besar untuk memecahkan kebuntuan.
Siapa yang Membuat Konsesi Besar?
Dalam hal tarif, Amerika Serikat setuju menurunkan tarif keseluruhan impor Tiongkok dari 57 persen menjadi 47 persen. Ini mencakup tarif 25 persen di bawah Section 301 dari masa jabatan pertama Trump terkait pencurian kekayaan intelektual dan praktik perdagangan tidak adil, tarif 10 persen untuk fentanyl yang diberlakukan pada masa jabatan kedua, tambahan tarif terkait keamanan nasional di bawah Section 232, dan tarif timbal balik “Liberation Day” yang diperkenalkan pada 2 April.
Namun, Washington tetap mempertahankan tekanan tarif untuk menjaga leverage, karena Beijing tampaknya membuat konsesi lebih besar. Tiongkok mengumumkan akan menangguhkan tarif 24 persen atas barang AS yang diberlakukan pada April dan menangguhkan tarif hingga 15 persen untuk beberapa impor pertanian AS mulai 10 November.
Dalam hal ekspor logam tanah jarang, yang lama dimonopoli Tiongkok, Beijing setuju menunda kebijakan kontrol ekspor selama satu tahun, memberikan waktu berharga bagi AS. Tiongkok juga setuju melanjutkan pembelian kedelai Amerika. Langkah-langkah ini melemahkan kartu tawar terkuat Beijing dalam perang dagang, karena mencabut pembatasan balasan sebelumnya dan menandakan kesediaan luar biasa untuk kompromi.
Selain itu, Beijing berjanji menindak ekspor fentanyl, sebagai respons terhadap tarif fentanyl 10 persen dan imbalan bagi AS untuk menangguhkan beberapa pembatasan terhadap perusahaan Tiongkok di “Entity List.”
Tentu, tidak realistis mengharapkan PKT benar-benar memberantas perdagangan fentanyl. Paling banyak, Washington mungkin melihat penurunan sementara aliran fentanyl. Namun, langkah ini tetap merupakan konsesi besar dari pihak Beijing.
Konsesi paling menonjol adalah Xi tidak mengangkat isu Taiwan dalam pertemuan sebagai alat tawar menukar konsesi logam tanah jarang atau kedelai.
Dorongan Trump untuk Membangun Kembali Rantai Pasok Logam Tanah Jarang
Kepercayaan diri Trump menjelang pertemuan dengan Xi sebagian berasal dari kemajuannya membangun rantai pasok logam tanah jarang global yang independen dari Tiongkok.
Sebelum pertemuan, Trump menandatangani kesepakatan dengan Malaysia, Thailand, dan Jepang untuk bekerja sama dalam mineral kritis. Kesepakatan ini menjadi dasar bagi negosiasi Trump–Xi dan memberi leverage penting bagi Washington, memastikan akses prioritas bagi pembeli AS dan mendorong pemrosesan logam tanah jarang domestik, dengan klausul khusus untuk menahan dominasi Tiongkok.
Kesepakatan ini juga mulai mengurangi ketergantungan Asia Tenggara terhadap perdagangan dengan Tiongkok.
Reaksi PKT terhadap Penguatan Aliansi AS–Jepang
Kunjungan Trump ke Jepang semakin memperkuat aliansi AS–Jepang, langkah yang jelas ditujukan untuk menahan PKT. Reaksi Beijing cukup mencolok. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menggunakan sejarah Perang Dunia II sebagai langkah defensif.
Dalam konferensi pers 28 Oktober, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun mengkritik kerja sama keamanan AS–Jepang dan mendesak Jepang “menghormati kekhawatiran keamanan negara tetangga” serta “merenungkan sejarah [Perang Dunia II] secara mendalam.”
Bagi PKT, aliansi AS–Jepang adalah ancaman. Namun, aliansi ini bukan ofensif; tujuannya utama adalah menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Kesimpulan logisnya: sumber destabilisasi sesungguhnya adalah PKT sendiri.
Guo menambahkan, “Karena sejarah agresi militer Jepang, kebijakan militer dan keamanan Jepang telah lama menjadi perhatian serius bagi negara tetangga dan komunitas internasional.”
Pernyataan ini menunjukkan retorika khas PKT. Sebaliknya, 80 tahun setelah Perang Dunia II, tidak ada negara Eropa yang menuntut Jerman merenungkan sejarah perang mereka.
Gencatan Taktis Setelah Pertemuan Trump–Xi
Meski kerangka kerja perdagangan diumumkan, beberapa pengamat melihatnya hanya sebagai gencatan taktis sementara, bukan kesepakatan perdagangan jangka panjang. Ada dua alasan: pertama, kesepakatan akan ditinjau setelah setahun; kedua, komitmen terkait logam tanah jarang dan kedelai bersifat jangka pendek dan mungkin tidak sepenuhnya dipenuhi.
Selama masa jabatan pertama Trump, Beijing gagal menepati janji serupa. Hambatan nyata bukan pada kesulitan mencapai kesepakatan, tetapi ketiadaan dasar untuk perdagangan normal antara kedua negara. Jika kesepakatan tahan lama memungkinkan, tidak akan perlu peninjauan berulang.
AS dan Tiongkok telah melalui lima putaran negosiasi sejak Mei 2025. Jika kesepakatan permanen bisa dicapai, mestinya telah terjadi lebih awal. Masalah utama terletak pada model ekonomi PKT, yang tidak memungkinkan adanya timbal balik pasar sejati. Ini membuat negosiasi berjalan item per item—seperti logam tanah jarang, kedelai, dan semikonduktor—menghasilkan gencatan sementara, bukan kesepakatan abadi.
Ketergantungan lama ekonomi AS–Tiongkok membuat pemisahan mendadak tidak mungkin, sehingga negosiasi harus terus berlanjut. Dengan kata lain, Trump dan Xi membersihkan kekacauan yang ditinggalkan pendahulu mereka.
Untuk Tiongkok, masalah ini kembali ke reformasi setengah hati 1980-an dan janji yang tidak terpenuhi saat masuk WTO. Bagi AS, ini dimulai saat Washington memisahkan hak asasi manusia dari perdagangan dan memungkinkan Tiongkok masuk WTO tanpa perlindungan cukup.
Ke depan, hubungan perdagangan AS–Tiongkok mungkin terus mengikuti pola gencatan taktis—sementara, transaksional, dan terus dinegosiasikan—bukan kesepakatan yang langgeng dan dapat ditegakkan.
Mengapa Beijing Mengalah?
Salah satu alasannya adalah kondisi ekonomi Tiongkok saat ini. Sejak pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi negara itu terus di bawah ekspektasi. Ditambah tarif AS, situasi ini menekan pertumbuhan secara signifikan. Tanpa pengurangan tarif, ekonomi bisa memburuk, langsung mengancam stabilitas rezim dan kekuasaan PKT.
Faktor lain adalah gejolak politik. Sekitar Plenum Keempat PKT, pejabat militer dan provinsi senior dibersihkan, menandakan ketegangan di dalam Partai. Menghadapi tantangan domestik dan internasional sekaligus, Beijing tidak mampu bertempur di dua front. Gencatan tarif sementara memungkinkan Xi fokus mengonsolidasikan kontrol di dalam negeri.
Hal ini juga menjelaskan mengapa Xi menahan diri dari isu Taiwan dalam pembicaraan. Setidaknya untuk saat ini, PKT tidak memiliki kepercayaan dan kapasitas menggunakan Taiwan sebagai alat tawar.
Kerangka perdagangan Trump–Xi bukan terobosan dalam hubungan AS–Tiongkok, melainkan jeda taktis singkat. Hal ini lahir bukan dari kepercayaan bersama, tetapi dari kebutuhan mendesak PKT untuk “menarik napas.”
Michael Zhuang berkontribusi pada komentar ini.
Heng He adalah komentator Sound of Hope Radio, analis Tiongkok di NTD “Focus Talk,” dan penulis The Epoch Times.
