Perdana Menteri Jepang mengatakan bahwa serangan militer Tiongkok terhadap Taiwan kemungkinan akan dianggap sebagai “situasi yang mengancam kelangsungan hidup” bagi Jepang.
EtIndonesia. Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara pada 10 November menyatakan bahwa pemerintah Jepang telah melayangkan protes keras kepada Beijing atas pernyataan bernada ancaman yang disampaikan oleh seorang diplomat senior partai komunis Tiongkok yang ditujukan kepada Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi.
Kihara mengatakan kepada wartawan bahwa Kementerian Luar Negeri Jepang dan Kedutaan Besar Jepang di Tiongkok telah meminta agar diplomat tersebut segera menarik kembali pernyataannya.
Ia menambahkan bahwa meskipun maksud pernyataan itu tidak sepenuhnya jelas, “sangat tidak pantas” bagi kepala misi diplomatik luar negeri Tiongkok menyampaikan pernyataan seperti itu. Pemerintah Jepang juga menuntut “penjelasan yang jelas” dari pihak Tiongkok.
Pernyataan Kihara tersebut menanggapi unggahan di platform X oleh Xue Jian, Konsul Jenderal Tiongkok di Osaka, kota terbesar di Jepang bagian barat.
“Kepala kotor yang nekat mencampuri urusan ini harus dipenggal tanpa ragu sedikit pun,” tulis Xue pada 8 November, menurut laporan The Asahi Shimbun, salah satu surat kabar utama Jepang. Unggahan tersebut sudah tidak dapat diakses sejak 9 November.
Meskipun diplomat Tiongkok itu tidak menyebut nama perdana menteri secara langsung, ia mengutip laporan The Asahi Shimbun tentang pernyataan terbaru Takaichi di Parlemen mengenai Taiwan, menurut tangkapan layar unggahan tersebut yang dibagikan oleh George Glass, Duta Besar Amerika Serikat untuk Jepang.
Glass mengatakan bahwa pernyataan diplomat Tiongkok itu merupakan ancaman terhadap perdana menteri dan rakyat Jepang.
“Topengnya terbuka—lagi,” tulis Glass di X pada 10 November.
“Sudah saatnya Beijing bertindak seperti ‘tetangga baik’ yang selalu mereka ucapkan, namun gagal diwujudkan berulang kali.”
‘Situasi yang Mengancam Kelangsungan Hidup’
Menurut The Asahi Shimbun, dalam sidang parlemen pada 8 November, Takaichi menyatakan bahwa serangan militer Tiongkok terhadap Taiwan kemungkinan akan dianggap sebagai ‘situasi yang mengancam kelangsungan hidup’ bagi Jepang.
Pernyataan ini penting karena, menurut undang-undang Jepang, negara tersebut berkewajiban mengerahkan Pasukan Bela Diri (Self-Defense Forces) untuk membantu negara sahabat apabila serangan militer terhadap negara itu dianggap mengancam kelangsungan hidup Jepang.
Takaichi, yang menjabat sebagai perdana menteri sejak Oktober, digambarkan oleh media lokal sebagai perdana menteri Jepang pertama yang secara terbuka menyatakan sikap ini.
Ia membela pernyataannya pada 10 November, dengan mengatakan bahwa pandangannya didasarkan pada skenario terburuk.
“Itu sejalan dengan pandangan resmi pemerintah,” katanya di hadapan parlemen, seraya menambahkan bahwa ia tidak akan menarik ucapannya, namun akan menghindari membuat pernyataan serupa di sidang berikutnya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengulangi klaim teritorial rezim komunis atas Taiwan ketika ditanya mengenai komentar diplomatnya dalam jumpa pers rutin pada 10 November.
Lin mengatakan bahwa unggahan Xue merupakan tanggapan atas pernyataan Takaichi tentang Taiwan, dan mendesak Tokyo untuk “melihat secara serius tanggung jawab sejarahnya.”
Partai Komunis Tiongkok (PKT) menganggap Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai provinsi yang memisahkan diri, dan tidak pernah menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mengambil alih pulau itu.
Taiwan juga menanggapi pada 10 November. Seorang juru bicara kantor kepresidenan mengatakan bahwa pemerintah menanggapi dengan sangat serius ancaman yang dilontarkan pejabat Tiongkok terhadap Jepang.
“Perilaku seperti itu jelas melampaui etika diplomatik,” kata juru bicara tersebut, menurut Kantor Berita Sentral Taiwan (CNA).
Reuters berkontribusi dalam laporan ini.
