Departemen Pertahanan AS menyatakan bahwa penjualan ini akan meningkatkan kemampuan Taiwan menghadapi ancaman saat ini maupun di masa depan.
EtIndonesia. Amerika Serikat resmi menyetujui kesepakatan penjualan suku cadang jet tempur dan pesawat militer senilai US$330 juta—sekitar Rp 5,28 triliun—kepada Taiwan pada Kamis 13 November 2025. Ini adalah paket penjualan pertama sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat di Gedung Putih, dan langsung memicu kemarahan dari Tiongkok.
Pengumuman ini disampaikan tak lama setelah pertemuan antara Trump dan pemimpin Tiongkok Xi Jinping di Korea Selatan bulan lalu, dalam rangka upaya diplomatik mencari jalan keluar dari perang tarif antara dua ekonomi terbesar dunia.
Garis Merah Beijing
Beijing mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, menegaskan bahwa klaim tersebut merupakan inti kepentingan nasional Tiongkok dan merupakan “garis merah” yang tidak boleh dilanggar dalam hubungan Tiongkok–AS.
Ia menyatakan bahwa penjualan senjata tersebut merusak kedaulatan dan kepentingan keamanan Tiongkok, serta mengirimkan “sinyal yang salah” kepada pemerintahan Taiwan.
AS memutus hubungan diplomatik resmi dengan Taipei pada 1979. Meski Washington mengakui Beijing sebagai pemerintah sah Tiongkok, hubungan dengan Taiwan tetap terjalin secara tidak resmi, sementara Taiwan memiliki pemerintahan demokratis, militer sendiri, dan kehidupan masyarakat yang berbeda dari daratan Tiongkok.
AS adalah pemasok utama senjata ke Taiwan dan terikat undang-undang untuk memastikan pulau itu memiliki kemampuan mempertahankan diri.
‘Pilar Perdamaian’
Dalam pernyataannya, Pentagon menyebut bahwa penjualan ini akan memperkuat kemampuan Taiwan menghadapi ancaman dengan menjaga kesiapan armada F-16, C-130, dan pesawat lain di pulau tersebut.
“Pendalaman kemitraan keamanan Taiwan–AS merupakan pilar penting bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik,” kata juru bicara kantor presiden Taiwan, Karen Kuo. Ia menambahkan bahwa paket ini adalah penjualan senjata pertama yang diumumkan oleh pemerintahan AS saat ini.
Pemerintah Taiwan menyampaikan apresiasi kepada Washington yang konsisten melakukan penjualan senjata secara berkala dan membantu meningkatkan kemampuan pertahanannya.
Kesepakatan ini diperkirakan berlaku dalam waktu satu bulan. Kementerian Pertahanan Taiwan menyebut penjualan tersebut akan menjaga kesiapan tempur Angkatan Udara, memperkuat pertahanan udara, meningkatkan ketahanan, serta membantu menghadapi manuver “gray zone” yang dilakukan Tiongkok.
Partai Komunis Tiongkok (PKT) tidak pernah menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mengambil alih Taiwan. Pemerintah Taiwan menolak keras klaim kedaulatan Beijing.
Pernyataan Trump dan Sikap Tiongkok
Trump mengatakan pada Agustus lalu bahwa Xi menjanjikan tidak akan menginvasi Taiwan selama dirinya masih menjabat.
“Saya tidak melihat kemungkinan itu terjadi selama saya ada di sini,” ujar Trump mengenai kemungkinan invasi, dalam wawancara dengan Fox News.
Menurut Trump, Xi mengatakan kepadanya: “Saya tidak akan melakukannya selama Anda menjadi presiden.”
Namun Xi juga menambahkan bahwa ia “sangat sabar, dan Tiongkok sangat sabar.”
Trump mengatakan ia menjawab: “Itu terserah Anda, tetapi sebaiknya tidak dilakukan sekarang.”
Pada Maret lalu, Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang menyatakan bahwa Tiongkok tetap berkomitmen pada “penyatuan kembali” Taiwan dan menentang campur tangan pihak luar. PKT sendiri tidak pernah memerintah Taiwan.
Latihan Militer dan Hubungan yang Membeku
Militer Tiongkok secara rutin menggelar latihan di perairan dan wilayah udara sekitar Taiwan. Pemerintah Taiwan menilai aksi tersebut sebagai tekanan militer, meski tidak sampai pada tindakan perang terbuka.
Presiden Taiwan Lai Ching-te berulang kali menawarkan dialog dengan Beijing, namun selalu ditolak dan dirinya dicap sebagai “separatis.”
Sejarah hubungan Taiwan–Tiongkok sangat panjang dan rumit. Taiwan, dengan populasi sekitar 23,9 juta jiwa, secara resmi bernama Republik Tiongkok (ROC). Banyak negara hanya mengakui Taiwan secara tidak resmi.
Setelah kalah dari PKT pada 1949, pemerintahan nasionalis ROC pimpinan Chiang Kai-shek mundur ke Taiwan—yang sebelumnya kembali ke Tiongkok dari pendudukan Jepang pada 1945. Nama Republik Tiongkok tetap menjadi identitas resmi Taiwan hingga kini, sementara PKT mendirikan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di daratan.
Survei di Taiwan secara konsisten menunjukkan bahwa mayoritas warga mendukung status quo, dengan generasi muda lebih cenderung ingin mendeklarasikan kemerdekaan penuh. Dalam survei awal tahun ini, 82,5 persen responden menolak klaim Beijing bahwa “Taiwan adalah bagian dari wilayah Tiongkok.”
Laporan tambahan oleh Reuters
Sumber : Theepochtimes.com
