Rusia dan Tiongkok abstain dalam pemungutan suara, meredakan kekhawatiran bahwa dua kekuatan besar pesaing itu mungkin akan memveto proposal tersebut
Evgenia Filimianova & Joseph Lord
EtIndonesia. Dewan Keamanan PBB pada 17 November menyetujui sebuah resolusi yang disusun Amerika Serikat, yang mendukung rencana gencatan senjata Gaza Presiden Donald Trump—komponen utama dari upaya Washington untuk mengakhiri konflik dua tahun antara Israel dan kelompok Hamas.
Trump menyampaikan ucapan selamat kepada PBB atas hasil pemungutan suara itu melalui unggahan di Truth Social.
“Selamat kepada Dunia atas hasil pemungutan suara luar biasa dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa beberapa saat yang lalu, yang mengakui dan mendukung DEWAN PERDAMAIAN, yang akan saya pimpin, dan mencakup para pemimpin paling berpengaruh dan dihormati di seluruh dunia,” tulis Trump.
“Ini akan menjadi salah satu persetujuan terbesar dalam sejarah PBB, akan membawa lebih banyak perdamaian ke seluruh dunia, dan merupakan momen bersejarah yang sesungguhnya!”
Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, yang sebelumnya menjabat sebagai penasihat keamanan nasional Trump, mengatakan bahwa resolusi tersebut bersifat “bersejarah dan konstruktif.”
“[Resolusi 17 November] ini merupakan langkah penting lainnya menuju Gaza yang stabil, mampu berkembang, dan lingkungan yang memungkinkan Israel hidup dalam keamanan,” katanya.
Waltz mengatakan bahwa pengesahan resolusi ini “baru permulaan,” karena Amerika Serikat akan melaksanakan rencana Trump untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Hamas yang dimulai pada Oktober 2023.
Rusia dan Tiongkok—dua anggota tetap Dewan Keamanan dengan hak veto—akhirnya abstain dalam pemungutan suara pada malam 17 November, setelah muncul kekhawatiran bahwa salah satu dari mereka mungkin akan memveto resolusi tersebut.
Sebelumnya, Rusia telah mengajukan rancangan alternatif, dengan alasan bahwa rencana AS tidak cukup mencerminkan prinsip hukum internasional yang sudah lama berlaku, termasuk kerangka solusi dua negara.
Proposal Moskow memuat ketentuan yang lebih jelas mengenai pengerahan pasukan penjaga perdamaian dan pengelolaan Jalur Gaza.
Proposal AS yang disetujui pada 17 November—yang pertama kali diumumkan pada 29 September dan kemudian diedarkan pada November—mendukung rencana perdamaian 20 poin Trump, yang disebut Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza.
Rencana tersebut memuat pendekatan bertahap yang dimulai dengan pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina serta peningkatan bantuan kemanusiaan untuk Jalur Gaza.
Pada tahap kedua, Hamas diwajibkan melucuti senjata. Pasukan Pertahanan Israel akan semakin mundur dari wilayah itu, sementara tanggung jawab keamanan dialihkan kepada Pasukan Stabilisasi Internasional yang baru.
Rencana itu juga menyerukan pembentukan pemerintahan teknokrat sementara yang terdiri dari pakar Palestina dan internasional serta diawasi oleh Dewan Perdamaian yang dipimpin oleh Trump.
Badan ini nantinya akan menyerahkan kewenangan atas Jalur Gaza kepada Otoritas Palestina yang telah direformasi, menciptakan apa yang digambarkan dokumen itu sebagai “jalur kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina.”
Seorang juru bicara Misi AS untuk PBB mengatakan dalam pernyataan pada 5 November bahwa resolusi tersebut “menyambut [Dewan Perdamaian] dan memberi wewenang kepada [Pasukan Stabilisasi Internasional],” serta membuka jalan bagi “Gaza yang lebih aman dan makmur.”
Juru bicara tersebut menulis bahwa Amerika Serikat ingin “memberikan hasil di PBB—bukan pembicaraan tanpa akhir,” dan bahwa pihak-pihak regional telah “memanfaatkan peluang bersejarah ini untuk akhirnya mengakhiri puluhan tahun pertumpahan darah.”
Pada 14 November, Amerika Serikat dan beberapa negara regional serta negara-negara Islam—Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Indonesia, Pakistan, Yordania, dan Turki—mengeluarkan pernyataan bersama yang mendukung rancangan resolusi tersebut, mendesak agar resolusi itu segera diadopsi.
Inggris, anggota tetap Dewan Keamanan, menyatakan dukungan sehari kemudian, menegaskan bahwa sangat penting untuk “memanfaatkan momentum” dan segera memulai implementasi.
Penolakan dari Hamas
Hamas menyatakan penolakan terhadap kesepakatan tersebut.
Menjelang pemungutan suara, Hamas—yang telah menyetujui tahap pertama perjanjian gencatan senjata namun sejauh ini menolak melucuti senjata—mengatakan bahwa amandemen dan elemen inti teks AS “tidak berkontribusi pada stabilisasi situasi di Gaza,” menurut TV Al-Aqsa, media yang dikelola Hamas.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan pada 17 November bahwa kelompok tersebut menginginkan resolusi yang menghentikan apa yang mereka sebut sebagai “agresi Israel terhadap Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem,” seraya menyatakan bahwa Amerika Serikat “berusaha menenangkan pihak tertentu dengan kata-kata yang tidak mengikat.”
Kelompok Komite Perlawanan Populer mengatakan bahwa rancangan AS memperkuat “dominasi AS–Israel” dan merupakan “bentuk baru pendudukan Israel,” menurut TV Al-Aqsa.
Kelompok itu juga menyatakan menolak pengerahan pasukan internasional atau asing apa pun di Jalur Gaza serta menolak pengawasan AS atas administrasi wilayah tersebut.
Maher Al-Taher, pejabat senior kelompok Front Populer untuk Pembebasan Palestina, mengatakan bahwa bahaya pembentukan pasukan internasional di Gaza adalah kemungkinan menjadikan daerah itu “di luar pemerintahan Palestina,” menurut TV Al-Aqsa.
“Fase transisi bisa berlangsung selama bertahun-tahun, menimbulkan risiko besar dan membuat Gaza berada di bawah bentuk pendudukan baru,” ujarnya.
Sikap Israel
Israel menegaskan bahwa Hamas berupaya menghambat kemajuan rencana perdamaian Trump karena proposal tersebut mewajibkan kelompok itu melucuti senjata.
“Hamas melakukan segala cara untuk menghindarinya,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, pada 29 Oktober.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada kabinetnya pada 26 Oktober bahwa Israel akan menentukan pasukan internasional mana yang boleh beroperasi di Jalur Gaza. Sehari kemudian, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan bahwa Israel tidak akan menerima pengerahan pasukan bersenjata Turki di wilayah itu.
Menurut Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, setiap pasukan keamanan internasional yang dikirim ke Jalur Gaza berdasarkan perjanjian gencatan senjata harus terdiri dari negara-negara yang “nyaman bagi Israel.”
Associated Press berkontribusi dalam laporan ini.
