EtIndonesia. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada 17 November waktu setempat menyetujui sebuah resolusi yang dirancang oleh Amerika Serikat untuk mendukung rencana gencatan senjata di Gaza yang diusulkan Presiden AS, Donald Trump. Rencana ini menjadi inti dari upaya Washington untuk mengakhiri konflik berkepanjangan antara Israel dan kelompok teror Hamas yang telah berlangsung selama dua tahun.
Mike Waltz, mantan penasihat keamanan nasional Trump yang kini menjabat Duta Besar AS untuk PBB, menyebut keputusan ini sebagai langkah yang “bersejarah dan konstruktif.”
Ia menegaskan bahwa pengesahan resolusi tersebut “baru permulaan,” dan AS akan terus mendorong implementasi penuh rencana damai Trump guna mengakhiri konflik yang pecah sejak Oktober 2023.
Tiongkok dan Rusia, yang sebelumnya dikhawatirkan akan memveto resolusi tersebut, pada akhirnya memilih abstain dalam pemungutan suara 17 November malam.
Isi Rencana Damai 20 Poin Versi AS
Rancangan resolusi AS ini pertama kali diumumkan pada 29 September dan mulai dibahas oleh negara anggota pada November. Resolusi tersebut mendukung “Rencana Komprehensif Pengakhiran Konflik Gaza” yang berisi 20 poin utama yang diajukan Trump.
Rencana tersebut mencakup beberapa tahap:
1. Pertukaran tahanan dan pembebasan sandera
• Pembebasan sandera Israel dan para tahanan yang ditahan pihak Palestina.
• Memperluas bantuan kemanusiaan ke Gaza.
2. Demiliterisasi Hamas dan penarikan IDF
• Hamas diwajibkan melepaskan seluruh senjata.
• Pasukan Pertahanan Israel (IDF) secara bertahap menarik diri dari Gaza.
• Tanggung jawab keamanan dialihkan kepada “Pasukan Stabilitas Internasional” yang baru dibentuk.
3. Pemerintahan transisi Gaza
• Dibentuk pemerintahan teknokrat sementara yang berisi pakar Palestina dan internasional.
• Seluruh proses akan berada di bawah pengawasan “Komite Perdamaian” yang dipimpin langsung oleh Donald Trump.
4. Jalan menuju negara Palestina
Pada akhirnya, pemerintahan sementara tersebut akan menyerahkan otoritas Gaza kepada Otoritas Palestina yang telah direformasi—menciptakan jalur kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kemungkinan pembentukan negara Palestina.
Juru bicara Misi AS untuk PBB dalam pernyataannya pada 5 November menyebut bahwa resolusi ini “menyambut Komite Perdamaian dan mengesahkan pembentukan Pasukan Stabilitas Internasional,” serta membuka jalan menuju “Gaza yang lebih aman dan lebih sejahtera.”
Reaksi Hamas dan Kelompok Perlawanan
Hamas menolak rencana tersebut.
Menjelang pemungutan suara, Hamas menyatakan bahwa mereka hanya menerima tahap pertama dari perjanjian gencatan senjata, tetapi menolak untuk melucuti senjata.
Kelompok teroris People’s Resistance Committees menuduh draft AS itu “memperkuat dominasi AS–Israel.”
Mereka menolak kehadiran pasukan internasional di Gaza dan menentang apa yang mereka sebut sebagai pengawasan Amerika atas administrasi Gaza.
Sikap Israel: Hamas Takut Karena Diminta Melucuti Senjata
Israel menilai bahwa penolakan Hamas terhadap rencana damai Trump disebabkan oleh tuntutan utama agar Hamas meletakkan senjata dan membubarkan kekuatan militernya.
Oren Marmorstein, juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, mengatakan pada 29 Oktober:
“Hamas sedang melakukan segala cara untuk menghindari hal ini.”
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada 26 Oktober menegaskan di depan kabinet bahwa Israel berhak menentukan negara mana saja yang boleh menjadi bagian dari pasukan internasional di Gaza.
Menurut Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, pasukan keamanan internasional yang kelak akan diterjunkan hanya boleh terdiri dari negara-negara yang “dipercaya Israel sepenuhnya.” (Jhon)
 pada 17 November waktu setempat menyetujui sebuah resolusi yang dirancang oleh Amerika Serikat untuk mendukung rencana gencatan senjata di Gaza yang diusulkan Presiden AS, Donald Trump. Rencana ini menjadi inti dari upaya Washington untuk mengakhiri konflik berkepanjangan antara Israel dan kelompok teror Hamas yang telah berlangsung selama dua tahun.){kind=link}