EtIndonesia. Pada Senin (17/11/2025), Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi “Rencana Perdamaian 20 Poin” yang diajukan oleh Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, sekaligus memberikan mandat pembentukan Pasukan Penjaga Perdamaian Internasional di wilayah tersebut.
Keputusan ini menandai dukungan resmi PBB terhadap upaya Amerika Serikat dalam mendorong rekonstruksi dan perdamaian di Gaza, serta menjadi kemajuan penting bagi agenda perdamaian yang diusung pemerintahan Trump.
Presiden Sierra Leone, Julius Maada Bio, selaku ketua sidang saat itu, mengumumkan hasil pemungutan suara: “13 suara setuju, 0 menolak, 2 abstain.”
Rencana Perdamaian 20 Poin tersebut menetapkan pembentukan “Dewan Perdamaian” yang dipimpin langsung oleh Presiden Trump, sekaligus memberi wewenang luas kepada Pasukan Stabilitas Internasional untuk melucuti senjata Hamas dan menghancurkan infrastruktur militernya. Masa mandat Dewan dan Pasukan tersebut direncanakan berlangsung hingga akhir tahun 2027.
Reaksi Internasional
Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menyampaikan apresiasi: “Terima kasih kepada para anggota Dewan Keamanan yang telah mengesahkan resolusi bersejarah dan konstruktif ini. Terima kasih telah bekerja bersama kami untuk membuka jalan baru bagi rakyat Israel, Palestina, dan seluruh kawasan Timur Tengah.”
Presiden Donald Trump melalui media sosial Truth Social memuji pengesahan resolusi tersebut, sembari menjanjikan bahwa daftar anggota Dewan Perdamaian dan beberapa pengumuman penting lainnya akan dirilis dalam beberapa minggu ke depan. Ia menyebut resolusi ini sebagai salah satu keputusan paling signifikan dalam sejarah PBB, yang akan membawa dunia menuju perdamaian yang lebih luas.
Israel Menyambut Keputusan PBB
Pada hari Selasa, Presiden Israel Isaac Herzog memberikan selamat atas keberhasilan resolusi tersebut lolos di Dewan Keamanan.
Herzog menyatakan: “Resolusi ini merupakan tonggak penting karena secara jelas menetapkan arah rekonstruksi Gaza, serta memastikan pengerahan pasukan internasional untuk memberantas militan Hamas dan kemampuan tempurnya.”
Jerman Siap Berperan dalam Rekonstruksi Gaza
Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul menyampaikan bahwa pemerintah Jerman siap memainkan peran konstruktif dalam proses rekonstruksi Gaza.
Ia mengatakan: “Dengan disahkannya resolusi Dewan Keamanan PBB ini, Rencana 20 Poin kini dapat diterapkan secara nyata. Ini memberikan dasar hukum yang diperlukan bagi tim kerja perdamaian untuk menjalankan tugasnya di lapangan. Pemerintah Jerman sangat menyambut hal ini.”
Respons dari Otoritas Palestina
Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina, Varsen Aghabekian, saat berada di Manila, menyatakan bahwa resolusi ini adalah langkah penting di jalan panjang menuju perdamaian.
Ia menegaskan: “Resolusi PBB adalah langkah pertama menuju perdamaian — dan langkah ini sangat penting. Tanpa gencatan senjata, kita tidak dapat memulai proses apa pun.”
Perbedaan Sikap Masih Ada
Walau resolusi telah disahkan dengan dukungan luas, perbedaan pandangan tetap muncul terkait pembentukan negara Palestina dan pemerintahan masa depan Gaza. Israel secara konsisten menolak gagasan negara Palestina dan menentang keterlibatan Otoritas Palestina dalam pemerintahan Gaza setelah perang.
Sementara itu, Hamas menolak resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut dan menegaskan bahwa mereka tidak akan bersedia untuk melucuti senjata. (jhon)
, Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi “Rencana Perdamaian 20 Poin” yang diajukan oleh Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, sekaligus memberikan mandat pembentukan Pasukan Penjaga Perdamaian Internasional di wilayah tersebut.){kind=link}