Pada 18 November, Tiongkok dan Jepang kembali menggelar konsultasi tingkat direktur jenderal terkait pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, soal “Taiwan dalam keadaan darurat”. Namun, pertemuan tersebut tidak menghasilkan kemajuan yang jelas. Di saat yang sama, langkah balasan Beijing terhadap Tokyo terus meningkat.
EtIndonesia. Pada 18 November 2025, media propaganda Partai Komunis Tiongkok (PKT) melaporkan bahwa beberapa film Jepang — termasuk “Crayon Shin-chan: The Glorious Kasukabe Dancers” dan “Cells at Work” — ditangguhkan penayangannya di Tiongkok. Selain itu, CCTV.com dan Beijing Daily mulai memanaskan isu “masalah Ryukyu”, mengisyaratkan bahwa kedaulatan Okinawa saat ini “tidak sepenuhnya milik Jepang”.
Langkah tersebut dianggap sebagai bagian dari rangkaian aksi balasan Beijing terhadap pernyataan Takaichi. Sebelumnya, Konsul Jenderal Tiongkok di Osaka, Xue Jian, tiba-tiba melontarkan komentar ekstrem tentang “pemenggalan kepala”, namun setelah itu pemerintah pusat tak memberi respons besar. Baru sekitar seminggu kemudian, kampanye balasan mulai digencarkan dan terus ditingkatkan.
Beijing Tidak Ingin Tampak Lemah
Profesor Yao-Yuan Yeh, Ketua Studi Internasional Universitas St. Thomas, Amerika Serikat, menjelaskan bahwa Beijing sedang berusaha menjaga “gengsi” nasionalisnya:
“Jika mereka tidak bereaksi, mereka merasa martabat mereka runtuh di hadapan Jepang. Bagi mereka, ini bukan hanya soal wajah pemerintah, tetapi juga menjaga narasi nasionalisme Tiongkok yang tidak boleh terlihat lemah terhadap Jepang.”
Selain mengeluarkan peringatan perjalanan dan larangan studi ke Jepang, Beijing juga menaikkan ketegangan militer:
- Mengirim kapal penjaga pantai ke wilayah Senkaku/Diaoyu,
- Menggelar latihan perang dengan peluru tajam di Laut Kuning,
- Media militer Tiongkok memperingatkan bahwa “jika Jepang menggunakan kekuatan dalam isu Taiwan, seluruh Jepang berisiko menjadi medan perang.”
“Tiongkok Sedang Mencari Musuh untuk Dicalonkan”
Menurut Zuo Zhihai, anggota Dewan Aliansi Pengacara HAM di luar negeri, Tiongkok sedang “mencari musuh buatan” untuk menopang legitimasi politiknya.
“Partai Komunis Tiongkok terus menimbang apakah akan menyerang Taiwan. Jika AS dan Jepang ikut campur, peluang menang sangat kecil. Karena itu, setiap ada sinyal Jepang ikut campur, mereka langsung ‘memotong’ dengan sikap paling keras.”
Media Partai juga menyerang keras Takaichi, menuduh pernyataannya “menyeberangi garis merah”. Padahal, Takaichi sudah mengatakan hal yang sama tahun lalu dalam acara TV yang sama. Pernyataan tersebut baru kembali ramai setelah anggota oposisi Jepang mengangkatnya lagi dalam sesi parlemen 7 November.
Mantan Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, yang juga hadir dalam acara TV tersebut tahun lalu, menegaskan bahwa pernyataan Takaichi saat itu merespons skenario hipotetik yang dibahas acara, sehingga memotong sebagian konteksnya dan menjadikannya bahan kritik dianggap tidak tepat.
Beijing Diduga Sedang Mengalihkan Masalah dalam Negeri
Profesor Yeh menyatakan bahwa media Partai memanfaatkan isu ini untuk mengalihkan perhatian rakyat dari masalah ekonomi yang memburuk:
“Mereka membesar-besarkan isu ini untuk membangkitkan kembali sentimen anti-Jepang. Ini pola klasik. Pada krisis ekonomi 2008, Tiongkok melakukan hal yang sama untuk mengalihkan perhatian publik.”
Narasi “Musuh Eksternal” Dibangun Demi Legitimasi Politik
Pengacara HAM Zuo Zhihai menambahkan bahwa Beijing menciptakan narasi bahwa Jepang ingin “menginjak-injak Tiongkok”, padahal tujuan Jepang dan AS adalah mencegah Beijing menyerang Taiwan.
“PKT adalah rezim komunis warisan Uni Soviet. Mereka pernah menyerang Republik Tiongkok dan menguasai daratan; merebut Taiwan bagi mereka adalah penyempurnaan agresi itu. Jika rakyat Tiongkok tahu bahwa Jepang bukan ingin menyerang Tiongkok, tetapi ingin mencegah PKT membantai rakyat Taiwan, maka legitimasi PKT runtuh. Karena itu mereka harus memindahkan kebencian itu ke Jepang.”
Hubungan Kedua Negara Tetap Tegang
Pada 18 November, konsultasi tingkat direktur jenderal Tiongkok–Jepang kembali digelar tanpa hasil konkrit. Sementara itu, pada 17 November malam, Kedutaan Besar Jepang di Beijing telah mengeluarkan pemberitahuan yang meminta seluruh warga Jepang di Tiongkok untuk memperkuat langkah-langkah keamanan pribadi. (jhon)
