Hong Kong kini semakin menyerupai kota-kota di daratan Tiongkok, menurut Komisi Kajian Ekonomi dan Keamanan AS–Tiongkok
EtIndonesia. Kongres Amerika Serikat seharusnya mengubah perintah eksekutif Presiden Donald Trump tahun 2020—yang menangguhkan status perdagangan khusus Hong Kong—menjadi undang-undang. Rekomendasi itu disampaikan oleh sebuah panel penasehat, dengan alasan bahwa Tiongkok kini telah “sepenuhnya menguasai secara politik” kota tersebut beserta lingkungan regulasinya.
Rekomendasi tersebut muncul dalam laporan tahunan Komisi Kajian Ekonomi dan Keamanan AS–Tiongkok (U.S.-China Economic and Security Review Commission/USCC) yang dirilis pada 18 November. Komisi tersebut—badan independen yang dibentuk Kongres pada tahun 2000—memberikan masukan kepada para legislator mengenai implikasi keamanan nasional dari hubungan ekonomi dan perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia.
Bagian laporan yang membahas Hong Kong merentang 12 halaman dari lebih dari 700 halaman laporan tersebut. Di dalamnya dijelaskan bagaimana, dalam lima tahun sejak Undang-Undang Keamanan Nasional (National Security Law/NSL) yang diberlakukan Beijing mulai berlaku, Hong Kong semakin menyerupai kota-kota lain di daratan Tiongkok baik secara politik maupun ekonomi.
NSL diperkenalkan pada 2020 dengan dalih memulihkan ketertiban umum setelah protes besar-besaran menolak rancangan undang-undang ekstradisi ke Tiongkok. Dalam praktiknya, undang-undang ini digunakan untuk menangkap, menuntut, dan membungkam para pembangkang—baik di Hong Kong maupun luar negeri—atas berbagai aktivitas yang sebelumnya terlindungi, namun kini diklasifikasikan sebagai “subversi.” Pada 2024, legislatif Hong Kong meloloskan Undang-Undang Pasal 23 yang semakin memperluas pengawasan Beijing dengan mewajibkan pejabat lokal bekerja sama dengan lembaga daratan serta mengkriminalisasi lebih banyak bentuk ekspresi politik.
Dengan dua undang-undang ini, Hong Kong kini berada pada tingkat pengekangan kebebasan berbicara dan berkumpul yang sama dengan wilayah daratan yang dikuasai rezim komunis, kata komisi tersebut.
“Tiongkok sepenuhnya mengingkari janji untuk mempertahankan tingkat otonomi yang signifikan bagi Hong Kong di bawah prinsip ‘Satu Negara, Dua Sistem’, dan kini hanya menyisakan sisa-sisa tipis dari supremasi hukum dan independensi peradilan,” tulis komisi tersebut.
Secara ekonomi, laporan itu mencatat bahwa Hong Kong semakin bergantung pada daratan Tiongkok dan semakin mengikuti prioritas Beijing. Kota itu bahkan mulai merasakan tekanan ekonomi yang dialami Tiongkok, termasuk lemahnya konsumsi dan kemerosotan berkepanjangan pasar properti.
Sementara itu, sektor profesional dan keuangan Hong Kong kini semakin didominasi perusahaan dari daratan, seiring perusahaan asing mengurangi operasi mereka. Perubahan juga terlihat pada tenaga kerja kota tersebut: lebih dari 90 persen pendaftar program visa Top Talent Hong Kong kini berasal dari daratan Tiongkok, banyak di antaranya mencari jalur menuju residensi permanen.
Meski semakin mengintegrasikan Hong Kong, Tiongkok tetap mempromosikan citra kota itu sebagai pusat keuangan yang otonom dan berbeda. Namun intervensi Beijing tahun ini terkait penjualan aset pelabuhan CK Hutchison Holdings menunjukkan betapa dalamnya kepentingan Tiongkok memengaruhi sektor komersial Hong Kong, menurut laporan itu.
Pada Maret, CK Hutchison yang berbasis di Hong Kong mengumumkan rencana menjual operasi pelabuhan luar negerinya—termasuk terminal di kedua ujung Terusan Panama—kepada konsorsium yang dipimpin BlackRock, menyusul kekhawatiran pemerintahan Trump bahwa Beijing dapat memanfaatkan kendali perusahaan Tiongkok atas pelabuhan strategis tersebut. Dalam bulan-bulan berikutnya, regulator Tiongkok menekan CK Hutchison untuk menggagalkan penjualan itu dan bahkan berupaya memasukkan perusahaan milik negara China COSCO Shipping Corp. ke dalam transaksi tersebut.
Bagi perusahaan AS yang beroperasi di Hong Kong, komisi memperingatkan bahwa kasus tersebut menjadi bukti sejauh mana Beijing bersedia ikut campur dalam keputusan bisnis perusahaan swasta di kota itu jika berhubungan dengan kepentingan strategisnya.
“Meski tindakan ini sejauh ini terutama berdampak pada perusahaan domestik Hong Kong, perusahaan asing yang beroperasi di kota tersebut harus berhati-hati jika mengandalkan Hong Kong sebagai yurisdiksi bisnis independen dengan perlindungan supremasi hukum,” demikian peringatannya.
Dari lebih dari dua lusin rekomendasi untuk Kongres, komisi itu mendesak para legislator untuk mengesahkan perintah eksekutif Trump terkait Hong Kong menjadi undang-undang, termasuk sanksi terhadap pejabat yang dituduh merusak otonomi kota, penangguhan status perdagangan khusus Hong Kong, serta persyaratan penilaian tahunan kondisi HAM dan supremasi hukum.
Pengaturan dalam undang-undang, menurut komisi, akan mencegah pemerintahan mendatang mencabutnya tanpa persetujuan Kongres.
Komisi juga merekomendasikan agar, mengingat peran Hong Kong yang semakin besar sebagai pusat penghindaran sanksi bagi Rusia, Iran, dan Korea Utara, Kongres mensyaratkan Hong Kong mematuhi sanksi AS untuk mempertahankan statusnya sebagai pusat kliring dolar AS luar negeri. Selain itu, komisi menyerukan sanksi sekunder terhadap lembaga keuangan Tiongkok dan Hong Kong yang memfasilitasi transaksi ilegal, serta pembentukan satuan tugas permanen lintas lembaga untuk menggagalkan jaringan penghindaran sanksi yang beroperasi melalui kota tersebut.
Sebagai tanggapan, pemerintah Hong Kong pada 19 November mengeluarkan pernyataan panjang yang menuduh komisi tersebut melakukan “serangan dan fitnah tanpa dasar.”
“Pemerintah Hong Kong secara teguh menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan nasional, dan sepenuhnya menjalankan prioritas utama prinsip ‘Satu Negara, Dua Sistem’,” demikian pernyataan resmi itu.
